Jayapura (Antara Papua) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah di wilayah Papua dan Papua Barat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.
Kepala OJK Wilayah Papua dan Papua Barat Prio Anggoro, di Jayapura, Kamis, mengatakan Program Percepatan Akses Keuangan Daerah sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah setempat, sehingga pihaknya akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"TPKAD ini nantinya akan bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), industri, asosiasi dan lembaga terkait lainnya," katanya.
Menurut Prio, OJK akan fokus menggairahkan kegiatan ekonomi produktif, melalui peningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
"Dengan penguatan tersebut, kami yakin akan dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah, apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergi lebih besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih stabil serta berkelanjutan ke depan," ujarnya.
Dia menuturkan selain itu, Kantor Pusat OJK juga sudah menyiapkan berbagai prioritas kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan edukasi perlindungan konsumen.
"Misalnya di sektor perbankan mencakup aspek peningkatan volume pembiayaan produktif, pemenuhan isu-isu global, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kontribusi perbankan syariah dan BPD serta pemberdayaan BPR," katanya lagi.
Dia menambahkan di sektor pasar modal, mancakup strategi pendalaman pasar dan penguatan infrastruktur yaitu peningkatan jumlah emiten akan dilakukan dengan lebih menyederhanakan lagi proses IPO dan pengembangan infrastruktur bagi UMKM untuk "go public" dan meningkatkan jumlah investor lokal. (*)
Kepala OJK Wilayah Papua dan Papua Barat Prio Anggoro, di Jayapura, Kamis, mengatakan Program Percepatan Akses Keuangan Daerah sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah setempat, sehingga pihaknya akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"TPKAD ini nantinya akan bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), industri, asosiasi dan lembaga terkait lainnya," katanya.
Menurut Prio, OJK akan fokus menggairahkan kegiatan ekonomi produktif, melalui peningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
"Dengan penguatan tersebut, kami yakin akan dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah, apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergi lebih besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih stabil serta berkelanjutan ke depan," ujarnya.
Dia menuturkan selain itu, Kantor Pusat OJK juga sudah menyiapkan berbagai prioritas kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan edukasi perlindungan konsumen.
"Misalnya di sektor perbankan mencakup aspek peningkatan volume pembiayaan produktif, pemenuhan isu-isu global, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kontribusi perbankan syariah dan BPD serta pemberdayaan BPR," katanya lagi.
Dia menambahkan di sektor pasar modal, mancakup strategi pendalaman pasar dan penguatan infrastruktur yaitu peningkatan jumlah emiten akan dilakukan dengan lebih menyederhanakan lagi proses IPO dan pengembangan infrastruktur bagi UMKM untuk "go public" dan meningkatkan jumlah investor lokal. (*)