Jayapura (Antara Papua) - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan peningkatan kerja sama bidang perdagangan dan peternakan kepada Konjen Papua Nugini di Papua Jack Aria guna mendukung perekonomian rakyat kedua negara yang menetap di wilayah perbatasan.
Tawaran tersebut disampaikan Luhut kepada wakil Pemerintah Papua Nugini seusai menghadiri acara peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang merupakan pintu gerbang perbatasan RI-PNG, Selasa.
Menurut mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, di antara kerja sama yang dapat dilakukan rakyat kedua negara adalah pengembangan ternak babi seperti yang telah dilakukan Indonesia di Pulau Bulan, Kepulauan Riau.
Hasil peternakan babi di Pulau Bulan tersebut antara lain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Singapura. "Dengan Papua Nugini, kita ingin benar-benar bersahabat," kata Luhut.
Sebelumnya, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Letkol Inf Nandang Dimyati mengatakan jumlah pelintas batas asal PNG yang masuk wilayah Indonesia melalui gerbang perbatasan Skouw mencapai 63.360 orang per tahun.
"Mayoritas dari mereka bermaksud berbelanja di pasar perbatasan yang dibuka pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara para pelintas batas kita yang masuk PNG mencapai 4.993 orang," tuturnya.
Dia mengatakan pasukan TNI terus melakukan pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG, termasuk berhasil menemukan 21 jalur jalan tikus yang digunakan para pelintas batas ilegal. "Kita akan terus mencari lagi jalur-jalur tikus yang lain guna menghadang para pelintas batas ilegal," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menggarisbawahi pentingnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw bagi pengembangan perekonomian rakyat di wilayah perbatasan RI-PNG, penguatan keamanan, dan peningkatan sistem pelayanan serta citra Indonesia di mata negara tetangga.
Dia mengatakan pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan di wilayah perbatasan kedua negara, seperti penyelundupan senjata, narkoba, dan bahan bakar minyak, serta keluar-masuk pelintas batas ilegal. "Karenanya pembangunan PLBN Terpadu Skouw ini sangat penting," ucapnya.
Menurut Lukas Enembe, hingga kini sedikitnya 30 ribu warga Papua masih berdiam di wilayah Papua Nugini. Dia juga menyinggung tentang pentingnya pembukaan akses penerbangan langsung Papua-PNG untuk menekan jumlah pelintas batas ilegal.
"Untuk itu, saya meminta dukungan kementerian terkait bagi terwujudnya konektivitas udara ini. Saat ini bandar udara di Merauke, Jayapura dan Biak sudah dapat didarati pesawat berbadan lebar," imbuhnya.
Hubungan RI-PNG yang dimulai dari hubungan konsuler pada 1973 sebelum ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Australia pada 16 September 1975, dinilai Kementerian Luar Negeri RI "secara umum berjalan sangat baik".
Presiden Joko Widodo bahkan telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Port Moresby atas undangan PM Papua Nugini Peter O'Neill pada 11-12 Mei 2015, di mana kedua pemimpin sepakat memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi dan pembangunan infrastruktur.
Dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke PNG tahun lalu itu, Kementerian Luar Negeri RI mencatat pemimpin kedua negara sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral di luar kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan yang nilainya mencapai 4,5 juta dolar AS per tahun. (*)
Tawaran tersebut disampaikan Luhut kepada wakil Pemerintah Papua Nugini seusai menghadiri acara peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang merupakan pintu gerbang perbatasan RI-PNG, Selasa.
Menurut mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, di antara kerja sama yang dapat dilakukan rakyat kedua negara adalah pengembangan ternak babi seperti yang telah dilakukan Indonesia di Pulau Bulan, Kepulauan Riau.
Hasil peternakan babi di Pulau Bulan tersebut antara lain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Singapura. "Dengan Papua Nugini, kita ingin benar-benar bersahabat," kata Luhut.
Sebelumnya, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Letkol Inf Nandang Dimyati mengatakan jumlah pelintas batas asal PNG yang masuk wilayah Indonesia melalui gerbang perbatasan Skouw mencapai 63.360 orang per tahun.
"Mayoritas dari mereka bermaksud berbelanja di pasar perbatasan yang dibuka pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara para pelintas batas kita yang masuk PNG mencapai 4.993 orang," tuturnya.
Dia mengatakan pasukan TNI terus melakukan pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG, termasuk berhasil menemukan 21 jalur jalan tikus yang digunakan para pelintas batas ilegal. "Kita akan terus mencari lagi jalur-jalur tikus yang lain guna menghadang para pelintas batas ilegal," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menggarisbawahi pentingnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw bagi pengembangan perekonomian rakyat di wilayah perbatasan RI-PNG, penguatan keamanan, dan peningkatan sistem pelayanan serta citra Indonesia di mata negara tetangga.
Dia mengatakan pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan di wilayah perbatasan kedua negara, seperti penyelundupan senjata, narkoba, dan bahan bakar minyak, serta keluar-masuk pelintas batas ilegal. "Karenanya pembangunan PLBN Terpadu Skouw ini sangat penting," ucapnya.
Menurut Lukas Enembe, hingga kini sedikitnya 30 ribu warga Papua masih berdiam di wilayah Papua Nugini. Dia juga menyinggung tentang pentingnya pembukaan akses penerbangan langsung Papua-PNG untuk menekan jumlah pelintas batas ilegal.
"Untuk itu, saya meminta dukungan kementerian terkait bagi terwujudnya konektivitas udara ini. Saat ini bandar udara di Merauke, Jayapura dan Biak sudah dapat didarati pesawat berbadan lebar," imbuhnya.
Hubungan RI-PNG yang dimulai dari hubungan konsuler pada 1973 sebelum ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Australia pada 16 September 1975, dinilai Kementerian Luar Negeri RI "secara umum berjalan sangat baik".
Presiden Joko Widodo bahkan telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Port Moresby atas undangan PM Papua Nugini Peter O'Neill pada 11-12 Mei 2015, di mana kedua pemimpin sepakat memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi dan pembangunan infrastruktur.
Dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke PNG tahun lalu itu, Kementerian Luar Negeri RI mencatat pemimpin kedua negara sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral di luar kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan yang nilainya mencapai 4,5 juta dolar AS per tahun. (*)