Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah meminta para tokoh baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk ikut membangun Provinsi Papua.
Permintaan itu mengemuka dalam rapat tertutup yang dipimpin oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu.
"Pak Menko Polhukam mengajak segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama turut membangun Papua. Bahkan semua lapisan masyarakat diminta untuk siap dan berperan dalam pembangunan yang sedang digalakkan Presiden Jokowi," kata mantan Ketua Sinode GKI Papua Pdt Herman Saud kepada Antara di Jayapura, usai pertemuan tersebut.
Ia mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Menkopolhukam juga memaparkan tentang penanganan kasus pelanggaran HAM termasuk yang terjadi di Papua.
"Masalah yang terjadi hendaknya dibicarakan dan dibahas di dalam negeri bukan sebaliknya dilaporkan keluar negeri sehingga penanganannya dilakukan antara pemerintah dengan rakyatnya," kata Pdt Herman Saud mengutip pernyataan Menko Polhukam.
Pdt Herman juga menjelaskan dalam pertemuan dengan Menko Polhukam yang didampingi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, disebutkan dana yang disalurkan ke Papua mencapai Rp106 triliun hendaknya digunakan semaksimal mungkin untuk membangun daerah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri para tokoh agama dan masyarakat dari Provinsi Papua Barat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. (*)
Permintaan itu mengemuka dalam rapat tertutup yang dipimpin oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu.
"Pak Menko Polhukam mengajak segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama turut membangun Papua. Bahkan semua lapisan masyarakat diminta untuk siap dan berperan dalam pembangunan yang sedang digalakkan Presiden Jokowi," kata mantan Ketua Sinode GKI Papua Pdt Herman Saud kepada Antara di Jayapura, usai pertemuan tersebut.
Ia mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Menkopolhukam juga memaparkan tentang penanganan kasus pelanggaran HAM termasuk yang terjadi di Papua.
"Masalah yang terjadi hendaknya dibicarakan dan dibahas di dalam negeri bukan sebaliknya dilaporkan keluar negeri sehingga penanganannya dilakukan antara pemerintah dengan rakyatnya," kata Pdt Herman Saud mengutip pernyataan Menko Polhukam.
Pdt Herman juga menjelaskan dalam pertemuan dengan Menko Polhukam yang didampingi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, disebutkan dana yang disalurkan ke Papua mencapai Rp106 triliun hendaknya digunakan semaksimal mungkin untuk membangun daerah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri para tokoh agama dan masyarakat dari Provinsi Papua Barat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. (*)