Merauke (Antara Papua) - Dubes Uni Eropa Vincent Guerend  mengagendakan pemantauan perkembangan pendidikan jenjang SMP dan SMA Satu Atap (Satap) Terintegritas di Wasur, Kampung Wasur, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang dijadwalkan 15 Juni 2016.

Kepala SMP - SMA Satap Wasur, Sergius Womsiwor, di Merauke, Selasa, membenarkan rencana kunjungan Dubes Uni Eropa ke sekolahnya yang mayoritas siswa-siswinya merupakan kaum pribumi.

"Iya betul, namun acara lengkapnya saya belum tahu," kata Sergius.

Kunjungan itu, menurut dia, untuk melihat standar pelayanan pendidikan bagi masyarakat pribumi, termasuk sistem pola asrama yang sudah berjalan selama ini.

"Dubes khusus mengunjungi SMP kami, termasuk di SD YPPK Zanegi karena mereka jadi donatur, menyumbang dana untuk membantu dunia pendidikan," ujarnya.

SMP Satap Wasur dan SD YPPK Zanegi, kata Sergius, nantinya dijadikan sampel pelayanan pendidikan bagi masyarakat asli Papua.

Tujuan dari kegiatan itu adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Kedutaan Besar Uni Eropa bersama "Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Emission Development strategies (ParciMon)" menjadikan Kampung Zanegi, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai percontohan untuk menurunkan emisi karbon.

Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend di Jayapura, Senin (13/6) mengatakan, Kampung Zanegi telah mendapatkan pelatihan tentang monitoring karbon, penghitungan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis sebagai bagian dari sistem evaluasi dan monitoring sumber daya alam yang dapat memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang," katanya.

Menurut Vincent, kegiatan ini sangat bermanfaat karena masyarakat di Kampung Zanegi dapat menyadari potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga meningkatkan rasa kepedulian tinggi untuk menjaga SDA tersebut.

"Tidak hanya meningkatkan rasa kepedulian tinggi untuk menjaga sumber daya alam tersebut, namun dapat melakukan upaya pencegahan terhadap perubahan atau kerusakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan, Pokja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (TIPRE) Kabupaten Merauke mampu mengidentifikasi enam aksi mitigasi yang berpotensi untuk menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan selama 2016-2021 diperkirakan sebanyak 92,6 Mton CO2eq per tahun atau 20,21 persen dibandingkan dengan skenario-as-usual.

"Dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam Pokja TIPRE melalui enam aksi mitigasi telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJMD) 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi misi bupati setempat," katanya lagi.

Dia menambahkan, Pokja TIPRE telah mengikuti serangkaian pelatihan dengan menggunakan metode Land Use Planning for Mutiple Environmental Services (LUMENS) yang telah dikembangkan oleh ICRAF.

"LUMENS ini memungkinkan tercapainya negosiasi antar pihak terkait perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan yang dapat mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, namun juga turut menjaga dan memulihkan jasa lingkungan," ujarnya. (*)

Pewarta : Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024