Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Jumat, mengatakan setiap tahun pihaknya mengirimkan sumber daya manusia ke sekolah pertanahan tersebut.
"Untuk itu, kami juga memohon dukungan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Hery menjelaskan bahwa persoalan tanah di Papua masih rumit, sejak Irian Barat bergabung dengan NKRI, dari orde lama hingga baru masih terdapat beragam tantangan.
"Sehingga dengan kedatangan rombongan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dapat membawa inspirasi baru dalam mengemas masalah pertanahan di Papua," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya juga menyadari banyak kabupaten hasil pemekaran yang didasari politik sehingga mereduksi penyusunan neraca yang tentunya aset menjadi catatan penting.
"Sangat disayangkan banyak tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah tapi belum tersertifikasi dan ini harus menjadi catatan penting harus diselesaikan," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga berharap adanya dukungan untuk mengemas regulasi dan membentuk instrumen agar bisa terlaksana dengan baik khususnya bagi kabupaten-kabupaten di daerah pedalaman dan pesisir. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Jumat, mengatakan setiap tahun pihaknya mengirimkan sumber daya manusia ke sekolah pertanahan tersebut.
"Untuk itu, kami juga memohon dukungan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Hery menjelaskan bahwa persoalan tanah di Papua masih rumit, sejak Irian Barat bergabung dengan NKRI, dari orde lama hingga baru masih terdapat beragam tantangan.
"Sehingga dengan kedatangan rombongan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dapat membawa inspirasi baru dalam mengemas masalah pertanahan di Papua," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya juga menyadari banyak kabupaten hasil pemekaran yang didasari politik sehingga mereduksi penyusunan neraca yang tentunya aset menjadi catatan penting.
"Sangat disayangkan banyak tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah tapi belum tersertifikasi dan ini harus menjadi catatan penting harus diselesaikan," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga berharap adanya dukungan untuk mengemas regulasi dan membentuk instrumen agar bisa terlaksana dengan baik khususnya bagi kabupaten-kabupaten di daerah pedalaman dan pesisir. (*)