Merauke (Antara Papua) - Legislator di DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Sulaeman L Hamzah menyarankan Pemerintah Kabupaten Merauke memprogramkan peningkatan irigasi kemudian diusulkan ke pusat, agar upaya menjadikan Merauke lumbung pangan nasional dapat terealisasi di masa mendatang.
"Pemkab Merauke harusnya mulai berpikir untuk memprogramkan peningkatan saluran irigasi dan diusulkan kepada pemerintah pusat di Jakarta," kata Sulaeman, saat berkunjung ke Merauke, Senin.
Ia mengatakan Kabupaten Merauke lebih maju dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Papua, khususnya pada sektor pertanian padi, namun belum dikelola dengan baik karena terkendala irigasi.
Kini Merauke sudah memiliki 53 ribu hektare lahan padi berdasarkan data dua tahun lalu, dan ada penambahan baru sebanyak 60 ribu hektare.
"Tapi itu belum dikelola secara maksimal. Banyak sekali irigasi yang tidak jalan, karena kita mengharapkan air tadah hujan," ujarnya.
Selama ini, kata anggota DPR dari Partai NasDem itu, ada pemanfaatan waduk-waduk kecil namun pengairannya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk pengembangan tanaman padi dan tanaman lainnya.
Oleh karena itu, Pemkab Merauke harus memikirkan solusinya.
"Kita harus berpikir untuk yang ada ini dimaksimalkan, dan untuk maksimal maka kebutuhan irigasi untuk petani harus jalan baru mekanisasi kita anggap menarik," katanya.
"Kita bikin saja sodetan dari Sungai Digoel dialirkan ke sini pakai APBN, daerah tidak boleh pikir soal anggaran. Yang diperlukan sekarang programnya, lewat mana, dan kira-kira membutuhkan anggaran berapa, butuh berapa tahun kita kerja. Itu yang penting untuk diseriusi oleh pemkab," katanya.
Menurut dia, dengan keadaan seperti sekarang dimana Kabupaten Merauke yang sedang didorong menjadi lumbung pangan nasional akan mengalami kendala jika curah hujan tidak mendukung.
"Yang lima puluh tiga ribu saja kalau musim kemarau kita kewalahan. Maka mau tidak mau air itu menjadi sangat penting," ujarnya. (*)
"Pemkab Merauke harusnya mulai berpikir untuk memprogramkan peningkatan saluran irigasi dan diusulkan kepada pemerintah pusat di Jakarta," kata Sulaeman, saat berkunjung ke Merauke, Senin.
Ia mengatakan Kabupaten Merauke lebih maju dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Papua, khususnya pada sektor pertanian padi, namun belum dikelola dengan baik karena terkendala irigasi.
Kini Merauke sudah memiliki 53 ribu hektare lahan padi berdasarkan data dua tahun lalu, dan ada penambahan baru sebanyak 60 ribu hektare.
"Tapi itu belum dikelola secara maksimal. Banyak sekali irigasi yang tidak jalan, karena kita mengharapkan air tadah hujan," ujarnya.
Selama ini, kata anggota DPR dari Partai NasDem itu, ada pemanfaatan waduk-waduk kecil namun pengairannya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk pengembangan tanaman padi dan tanaman lainnya.
Oleh karena itu, Pemkab Merauke harus memikirkan solusinya.
"Kita harus berpikir untuk yang ada ini dimaksimalkan, dan untuk maksimal maka kebutuhan irigasi untuk petani harus jalan baru mekanisasi kita anggap menarik," katanya.
"Kita bikin saja sodetan dari Sungai Digoel dialirkan ke sini pakai APBN, daerah tidak boleh pikir soal anggaran. Yang diperlukan sekarang programnya, lewat mana, dan kira-kira membutuhkan anggaran berapa, butuh berapa tahun kita kerja. Itu yang penting untuk diseriusi oleh pemkab," katanya.
Menurut dia, dengan keadaan seperti sekarang dimana Kabupaten Merauke yang sedang didorong menjadi lumbung pangan nasional akan mengalami kendala jika curah hujan tidak mendukung.
"Yang lima puluh tiga ribu saja kalau musim kemarau kita kewalahan. Maka mau tidak mau air itu menjadi sangat penting," ujarnya. (*)