Jayapura (Antara Papua) - Fraksi Gerindra DPRP mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe mengevaluasi kinerja SKPD karena masih banyaknya masalah-masalah mendasar yang ada di tengah masyarakat hingga masa kepemimpinannya masuk tahun ketiga.
"Fraksi Gerindra memandang gubernur harus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD yang bertanggung jawab dalam sektor perekonomian daerah agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh lebih akseleratif," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Natan Pahabol, di Jayapura, Jumat.
Natan yang membacakan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra DPRP Terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2015, Rancangan Perda tentang perubahan APBD 2016 dan Rancangan perda Non APBD, menegaskan masalah-masalah tersebut harus mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif.
"Masalah itu seperti, angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi, aksesbilitas dan nkonektivitas antar wilayah yang masih sangat terbatas, belum bergeraknya ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan perekonomian daerah, dan lainnya," kata dia.
Menurutnya, Papua memiliki potensi ekonomi yang tidak sedikit, namun sejauh ini belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini disebabkan karena SKPD di sektor perekonomian belum memiliki visi yang jelas dan program yang terukur dan belum terlihat adanya terobosan yang berarti," ujarnya lagi.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai anggaran yang telah dikucurkan Pemprov Daerah cukup besar, tapi hingga kini belum menunjukan hasil yang diharapkan.
Karenanya ia pun menegaskan perlu adanya skala prioritas dan program yang lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur sehingga aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah dapat terjawab secara bertahap.
"Fraksi gerindra menyarankan gubernur agar dalam pembangunan infrastruktur perlu adanya pemerataan di setiap kabupaten/kota untuk dapat mewujudkan Papua Bangkit, mandiri dan Sejahtera," kata Natan. (*)
"Fraksi Gerindra memandang gubernur harus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD yang bertanggung jawab dalam sektor perekonomian daerah agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh lebih akseleratif," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Natan Pahabol, di Jayapura, Jumat.
Natan yang membacakan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra DPRP Terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2015, Rancangan Perda tentang perubahan APBD 2016 dan Rancangan perda Non APBD, menegaskan masalah-masalah tersebut harus mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif.
"Masalah itu seperti, angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi, aksesbilitas dan nkonektivitas antar wilayah yang masih sangat terbatas, belum bergeraknya ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan perekonomian daerah, dan lainnya," kata dia.
Menurutnya, Papua memiliki potensi ekonomi yang tidak sedikit, namun sejauh ini belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini disebabkan karena SKPD di sektor perekonomian belum memiliki visi yang jelas dan program yang terukur dan belum terlihat adanya terobosan yang berarti," ujarnya lagi.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai anggaran yang telah dikucurkan Pemprov Daerah cukup besar, tapi hingga kini belum menunjukan hasil yang diharapkan.
Karenanya ia pun menegaskan perlu adanya skala prioritas dan program yang lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur sehingga aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah dapat terjawab secara bertahap.
"Fraksi gerindra menyarankan gubernur agar dalam pembangunan infrastruktur perlu adanya pemerataan di setiap kabupaten/kota untuk dapat mewujudkan Papua Bangkit, mandiri dan Sejahtera," kata Natan. (*)