Jayapura (Antara Papua) - Komandan Kodim (Dandim) 1701/Jayapura Letkol Inf M Mahbub Junaedi menegaskan bahwa prajurit TNI di jajarannya tetap bersikap netral dalam pilkada di Kota Jayapura, sebagaimana aturan yang berlaku dan arahan dari Panglima TNI serta Pangdam XVII/Cenderawasih.
"Jadi, kami juga sudah membuka komunikasi kepada masing-masing calon wali dan wakil wali kota, bahwa TNI sebagai aparat negara bersikap netral," kata Letkol Inf M Mahbub Junaedi di Kota Jayapura, Sabtu.
Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh Letkol Inf M Mahbub Junaedi guna mengantisipasi wacana yang sedang berkembang dalam pelaksanaan Pilkada di Ibu Kota Provinsi Papua, Kota Jayapura, sekaligus memperingatkan jajarannya di lapangan agar bersikap netral.
"Jadi, tidak ada yang mendekati, termasuk ke jajaran di bawah saya di Kota Jayapura untuk tidak coba-coba berpihak," katanya.
Menurut dia, hukumannya sangat berat jika terbukti ada oknum anggota yang terlibat dalam pesta demokrasi di Kota Jayapura.
"Kita sudah tahu hukumannya berat seperti yang sudah disampaikan dan diingatkan oleh Panglima TNI dan Pangdam Cenderawasih. Kalau sekali kita tidak netral maka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ancaman tertinggi, yah diproses secara pidana militer karena melanggar aturan," katanya.
Terkait pengamanan Pilkada pada dasarnya, kata Mahbub, prajurit TNI hanya bisa bergerak jika diminta bantu oleh jajaran kepolisian setempat.
"Pada dasarnya pengerahan TNI guna membantu tugas polisi, harus berdasarkan permintaan dan koordinasi. Biasanya antara kapolres dan saya. Kemudian dilaporkan ke Panglima, maka disitulah kita kerahkah prajurit TNI, yang tentunya disesuaikan dengan eskalasi kemungkinan ancaman," katanya.
Pengerahan prajurit TNI dalam pesta demokrasi, kata dia, juga berdasarkan jumlah yang diminta.
"Kita menyesuaikan dengan permintaan polisi, misalnya hari terakhir pendaftaran pilkada di KPU Kota Jayapura yang diminta 50 orang, yah kita keluarkan 50. Begitu juga dihari pertama," katanya.
Mengenai ancaman dalam pilkada, Mahbub menjelaskan bahwa hal itu mengacu pada hasil penelitian KPU, barulah polisi dibantu TNI bertindak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Mudah-mudahan apapun hasilnya bisa diterima dengan baik oleh para pasangan bakal calon wali dan wakil wali kota serta pendukung dan simpatisannya, sehingga pilkada bisa berjalan aman dan lancar," katanya.
Sejak di hari pertama dan terakhir pendaftaran peserta pilkada di KPU Kota Jayapura, Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf M Mahbub Junaedi terlihat mendampingi Kapolres Jayapura Kota AKBP Marison Tober Hamonangan Sirait memantau langsung proses pentahapan tersebut. (*)
"Jadi, kami juga sudah membuka komunikasi kepada masing-masing calon wali dan wakil wali kota, bahwa TNI sebagai aparat negara bersikap netral," kata Letkol Inf M Mahbub Junaedi di Kota Jayapura, Sabtu.
Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh Letkol Inf M Mahbub Junaedi guna mengantisipasi wacana yang sedang berkembang dalam pelaksanaan Pilkada di Ibu Kota Provinsi Papua, Kota Jayapura, sekaligus memperingatkan jajarannya di lapangan agar bersikap netral.
"Jadi, tidak ada yang mendekati, termasuk ke jajaran di bawah saya di Kota Jayapura untuk tidak coba-coba berpihak," katanya.
Menurut dia, hukumannya sangat berat jika terbukti ada oknum anggota yang terlibat dalam pesta demokrasi di Kota Jayapura.
"Kita sudah tahu hukumannya berat seperti yang sudah disampaikan dan diingatkan oleh Panglima TNI dan Pangdam Cenderawasih. Kalau sekali kita tidak netral maka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ancaman tertinggi, yah diproses secara pidana militer karena melanggar aturan," katanya.
Terkait pengamanan Pilkada pada dasarnya, kata Mahbub, prajurit TNI hanya bisa bergerak jika diminta bantu oleh jajaran kepolisian setempat.
"Pada dasarnya pengerahan TNI guna membantu tugas polisi, harus berdasarkan permintaan dan koordinasi. Biasanya antara kapolres dan saya. Kemudian dilaporkan ke Panglima, maka disitulah kita kerahkah prajurit TNI, yang tentunya disesuaikan dengan eskalasi kemungkinan ancaman," katanya.
Pengerahan prajurit TNI dalam pesta demokrasi, kata dia, juga berdasarkan jumlah yang diminta.
"Kita menyesuaikan dengan permintaan polisi, misalnya hari terakhir pendaftaran pilkada di KPU Kota Jayapura yang diminta 50 orang, yah kita keluarkan 50. Begitu juga dihari pertama," katanya.
Mengenai ancaman dalam pilkada, Mahbub menjelaskan bahwa hal itu mengacu pada hasil penelitian KPU, barulah polisi dibantu TNI bertindak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Mudah-mudahan apapun hasilnya bisa diterima dengan baik oleh para pasangan bakal calon wali dan wakil wali kota serta pendukung dan simpatisannya, sehingga pilkada bisa berjalan aman dan lancar," katanya.
Sejak di hari pertama dan terakhir pendaftaran peserta pilkada di KPU Kota Jayapura, Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf M Mahbub Junaedi terlihat mendampingi Kapolres Jayapura Kota AKBP Marison Tober Hamonangan Sirait memantau langsung proses pentahapan tersebut. (*)