Jayapura (Antara Papua) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Deerd meminta pemerintah provinsi kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan pabrik ubi jalar/betatas pada APBD 2017.
Deerd di Jayapura, Senin, menjelaskan rencana pembangunan pabrik tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun belum pernah ada realisasi, meski telah ada lahan dan mesin pengolahannya.
"Awalnya, memang kami perkirakan menghabiskan Rp7 miliar, namun melihat perkembangannya, kami perkirakan bisa habis Rp10 miliar," kata dia.
Ia mengakui kini Pemprov Papua mulai memberikan perhatian serius terhadap rencana tersebut, setelah telah dilakukan penganggaran untuk pembangunan tahap pertama melalui APBD Perubahan 2016.
"Kami bersyukur, Pemprov dan DPRP menyepakati anggaran tahap awal pembangunan pabrik betatas untuk pembersihan dan peletakan batu pertama nanti anggarannya dalam APBD Perubahan sebesar Rp2 miliar," ujarnya.
Deerd meminta Pemprov tidak bekerja setengah hati dalam membangun pabrik betatas tersebut, apalagi sudah hampir 8 tahun belum terealisasi.
"Yang jelas, Komisi II DPR Papua terus mendesak Pemprov Papua untuk menyelesaikan pembangunan pabrik betatas tersebut," katanya.
Pihaknya mengharapkan pembangunan pabrik betatas tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk mengolah betatas menjadi produk jadi berupa bahan makanan yang memiliki gizi yang tinggi bagi ibu hamil dan anak-anak. (*)
Deerd di Jayapura, Senin, menjelaskan rencana pembangunan pabrik tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun belum pernah ada realisasi, meski telah ada lahan dan mesin pengolahannya.
"Awalnya, memang kami perkirakan menghabiskan Rp7 miliar, namun melihat perkembangannya, kami perkirakan bisa habis Rp10 miliar," kata dia.
Ia mengakui kini Pemprov Papua mulai memberikan perhatian serius terhadap rencana tersebut, setelah telah dilakukan penganggaran untuk pembangunan tahap pertama melalui APBD Perubahan 2016.
"Kami bersyukur, Pemprov dan DPRP menyepakati anggaran tahap awal pembangunan pabrik betatas untuk pembersihan dan peletakan batu pertama nanti anggarannya dalam APBD Perubahan sebesar Rp2 miliar," ujarnya.
Deerd meminta Pemprov tidak bekerja setengah hati dalam membangun pabrik betatas tersebut, apalagi sudah hampir 8 tahun belum terealisasi.
"Yang jelas, Komisi II DPR Papua terus mendesak Pemprov Papua untuk menyelesaikan pembangunan pabrik betatas tersebut," katanya.
Pihaknya mengharapkan pembangunan pabrik betatas tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk mengolah betatas menjadi produk jadi berupa bahan makanan yang memiliki gizi yang tinggi bagi ibu hamil dan anak-anak. (*)