Timika (Antara Papua) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua meminta semua daerah yang menyelenggarakan agenda Pilkada agar membentuk desk Pilkada di daerahnya masing-masing sesuai perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Berdasarkan perintah Kemendagri semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada agar membentuk desk Pilkada. Desk Pilkada itu melibatkan semua unsur baik pemerintah daerah, DPRD, TNI dan Polri, Kejaksaan, komunitas intelijen daerah dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Kepala Badan Kesbangpol Papua Musa Isir di Timika, Jumat.
Musa mengatakan pada 5 Februari 2017, terdapat 11 kabupaten dan kota di Papua yang menyelenggarakan Pilkada. Ia berharap penyelenggaraan Pilkada pada 11 daerah tersebut berlangsung aman dan lancar sebagaimana ajang serupa pada 2016 yang diikuti 11 kabupaten di Papua.
Pemprov Papua, katanya, juga telah membentuk desk Pilkada untuk memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada pada 11 kabupaten/kota yang tahun ini berlangsung di Papua.
"Kita sudah lakukan rapat koordinasi sebanyak dua kali dipimpin langsung oleh Gubernur Papua (Lukas Enembe) untuk mengecek kesiapan dan tahapan yang dilakukan oleh KPU," jelas Musa.
Menurut dia, suksesnya penyelenggaraan Pilkada di setiap daerah sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Pemerintah daerah harus terlibat aktif mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan tahapan-tahapan selanjutnya. Semua potensi kerawanan dan ancaman harus dapat dicegah sejak dini. Prinsipnya, harus ada cegah dini dan deteksi dini terhadap semua potensi kerawanan yang muncul selama penyelenggaraan Pilkada," ujarnya.
Melalui kerja sama yang harmonis antara semua pihak baik KPU selaku penyelenggara, Bawaslu/Panwaslu, Pemda, TNI dan Polri, partai politik dan komponen masyarakat yang lain maka diharapkan penyelenggaraan Pilkada pada 11 kabupaten/kota di Papua tersebut bisa berlangsung lancar, tanpa diwarnai konflik.
Provinsi Papua menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat potensi kerawanan Pilkada tertinggi. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap demokrasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah menjadi salah satu faktor rawannya Pilkada di Papua. Belum lagi soal kondisi geografis wilayah yang sulit terjangkau dan aspek-aspek lainnya. (*)
"Berdasarkan perintah Kemendagri semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada agar membentuk desk Pilkada. Desk Pilkada itu melibatkan semua unsur baik pemerintah daerah, DPRD, TNI dan Polri, Kejaksaan, komunitas intelijen daerah dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Kepala Badan Kesbangpol Papua Musa Isir di Timika, Jumat.
Musa mengatakan pada 5 Februari 2017, terdapat 11 kabupaten dan kota di Papua yang menyelenggarakan Pilkada. Ia berharap penyelenggaraan Pilkada pada 11 daerah tersebut berlangsung aman dan lancar sebagaimana ajang serupa pada 2016 yang diikuti 11 kabupaten di Papua.
Pemprov Papua, katanya, juga telah membentuk desk Pilkada untuk memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada pada 11 kabupaten/kota yang tahun ini berlangsung di Papua.
"Kita sudah lakukan rapat koordinasi sebanyak dua kali dipimpin langsung oleh Gubernur Papua (Lukas Enembe) untuk mengecek kesiapan dan tahapan yang dilakukan oleh KPU," jelas Musa.
Menurut dia, suksesnya penyelenggaraan Pilkada di setiap daerah sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Pemerintah daerah harus terlibat aktif mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan tahapan-tahapan selanjutnya. Semua potensi kerawanan dan ancaman harus dapat dicegah sejak dini. Prinsipnya, harus ada cegah dini dan deteksi dini terhadap semua potensi kerawanan yang muncul selama penyelenggaraan Pilkada," ujarnya.
Melalui kerja sama yang harmonis antara semua pihak baik KPU selaku penyelenggara, Bawaslu/Panwaslu, Pemda, TNI dan Polri, partai politik dan komponen masyarakat yang lain maka diharapkan penyelenggaraan Pilkada pada 11 kabupaten/kota di Papua tersebut bisa berlangsung lancar, tanpa diwarnai konflik.
Provinsi Papua menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat potensi kerawanan Pilkada tertinggi. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap demokrasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah menjadi salah satu faktor rawannya Pilkada di Papua. Belum lagi soal kondisi geografis wilayah yang sulit terjangkau dan aspek-aspek lainnya. (*)