Jayapura (Antara Papua) - Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Jayapura, Provinsi Papua menerapkan penggunaan Kartu Papua Sehat (KPS) bagi pasien orang asli Papua.
"Hingga kini kami melayani pasien orang asli Papua yang datang ke RS Bhayangkara dengan menggunakan KPS," kata dr Hen Budiono, salah satu pengelola KPS di RS Bhayangkara, di Jayapura, Jumat.
Budiono menuturkan, pihaknya juga melayani pasien orang asli Papua yang datang ke rumah sakit tanpa mengantongi KPS dan kartu identitas kesehatan lain-nya.
"Kami juga diminta oleh Pemerintah Papua untuk klaim setiap pasein orang asli Papua yang datang tanpa membawa KPS," ujarnya.
Dia mengatakan, pengklaiman pasien yang menggunakan KPS itu tengah dilakukan sepanjang 2015 lalu.
Namun, kata dia, sebagian klaim belum dibayar oleh Pemerintah Papua lantaran dana otsus yang diberikan untuk membiayai pasien pengguna KPS habis.
"Kami diminta klaim dengan menggunakan KPS bagi pasien orang asli Papua walaupun ia tidak mengantongi kartu sehat tersebut, kami sudah lakukan tapi sampai sekarang belum dibayar," ujarnya.
"Kami harus 'nombok' Rp400 juta pada 2015 lalu, di tahun 2016 ini kami tidak mau terjadi lagi," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, RS Bayangkara mendapat alokasi dana KPS dari Pemerintah Papua pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 1,5 Miliar. Namun, dana itu tidak cukup untuk melayani orang asli Papua hingga akhir tahun itu.
Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura adalah salah satu rumah sakit yang meneken kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melayani orang asli Papua yang menggunakan Kartu Papua Sehat.
Kerja sama antara RS Bhayakara dan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan sejak pertengahan 2014. (*)
"Hingga kini kami melayani pasien orang asli Papua yang datang ke RS Bhayangkara dengan menggunakan KPS," kata dr Hen Budiono, salah satu pengelola KPS di RS Bhayangkara, di Jayapura, Jumat.
Budiono menuturkan, pihaknya juga melayani pasien orang asli Papua yang datang ke rumah sakit tanpa mengantongi KPS dan kartu identitas kesehatan lain-nya.
"Kami juga diminta oleh Pemerintah Papua untuk klaim setiap pasein orang asli Papua yang datang tanpa membawa KPS," ujarnya.
Dia mengatakan, pengklaiman pasien yang menggunakan KPS itu tengah dilakukan sepanjang 2015 lalu.
Namun, kata dia, sebagian klaim belum dibayar oleh Pemerintah Papua lantaran dana otsus yang diberikan untuk membiayai pasien pengguna KPS habis.
"Kami diminta klaim dengan menggunakan KPS bagi pasien orang asli Papua walaupun ia tidak mengantongi kartu sehat tersebut, kami sudah lakukan tapi sampai sekarang belum dibayar," ujarnya.
"Kami harus 'nombok' Rp400 juta pada 2015 lalu, di tahun 2016 ini kami tidak mau terjadi lagi," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, RS Bayangkara mendapat alokasi dana KPS dari Pemerintah Papua pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 1,5 Miliar. Namun, dana itu tidak cukup untuk melayani orang asli Papua hingga akhir tahun itu.
Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura adalah salah satu rumah sakit yang meneken kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melayani orang asli Papua yang menggunakan Kartu Papua Sehat.
Kerja sama antara RS Bhayakara dan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan sejak pertengahan 2014. (*)