Merauke (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan derajat kesehatan masyarakat belum menunjukan hasil yang menggembirakan dalam kurun waktu 13 tahun pelaksanaan otonomi khusus di 29 kabupaten dan kota yang ada di daerah itu.
"Sebagai contoh, di awal pemerintahan saya dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal, angka kematian ibu di papua adalah 575 per 100.000 kelahiran hidup, namun di tahun 2014, telah kita berusaha menurunkan menjadi 422 per 100.000 kelahiran hidup," kata Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai di Merauke, Selasa.
Upaya Pemerintah Papua untuk meningkatkan derajat kesehatan, kata dia, juga dilakukan melalui cakupan imuninasi yang sebelumnya hanya 1,3 persen kini meningkat menjadi 44,6 persen.
"Apa yang diraih ini masih membutuhkan kerja keras kita sekalian," katanya.
Untuk mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan, kata dia, telah ditetapkan program bekerja cepat tapi terukur. Misalnya integrasi kartu indonesia sehat dan Kartu Papua Sehat di semua wilayah adat agar masyarakat tidak harus dibebani lagi dengan biaya pengobatan.
"Saya juga lakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan layanan kesehatan terbang, terapung dan kaki telanjang di semua wilayah adat," katanya.
Ia menegaskan, pembangunan rumah sakit regional rujukan di lima wilayah adat, pembangunan RSUD Jayapura sebagai RS rujukan nasional dan pembangunan RS pratama kesehatan mata merupakan upaya mengejar ketertinggalan pelayanan kesehatan.
Dari hasil penilaian yang dilakukan dinas kesehatan Provinsi Papua tahun 2016, terlihat dengan jelas adanya perbaikan kinerja dari Dinas Kesehatan di Provinsi Papua.
"Empat kabupaten di wilayah animha (wilayah adat di selatan Papua) masuk dalam 10 besar dan hanya satu kabupaten yang berada di 15 besar dari 29 kabupaten dan kota di Papua," katanya. (*)
"Sebagai contoh, di awal pemerintahan saya dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal, angka kematian ibu di papua adalah 575 per 100.000 kelahiran hidup, namun di tahun 2014, telah kita berusaha menurunkan menjadi 422 per 100.000 kelahiran hidup," kata Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai di Merauke, Selasa.
Upaya Pemerintah Papua untuk meningkatkan derajat kesehatan, kata dia, juga dilakukan melalui cakupan imuninasi yang sebelumnya hanya 1,3 persen kini meningkat menjadi 44,6 persen.
"Apa yang diraih ini masih membutuhkan kerja keras kita sekalian," katanya.
Untuk mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan, kata dia, telah ditetapkan program bekerja cepat tapi terukur. Misalnya integrasi kartu indonesia sehat dan Kartu Papua Sehat di semua wilayah adat agar masyarakat tidak harus dibebani lagi dengan biaya pengobatan.
"Saya juga lakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan layanan kesehatan terbang, terapung dan kaki telanjang di semua wilayah adat," katanya.
Ia menegaskan, pembangunan rumah sakit regional rujukan di lima wilayah adat, pembangunan RSUD Jayapura sebagai RS rujukan nasional dan pembangunan RS pratama kesehatan mata merupakan upaya mengejar ketertinggalan pelayanan kesehatan.
Dari hasil penilaian yang dilakukan dinas kesehatan Provinsi Papua tahun 2016, terlihat dengan jelas adanya perbaikan kinerja dari Dinas Kesehatan di Provinsi Papua.
"Empat kabupaten di wilayah animha (wilayah adat di selatan Papua) masuk dalam 10 besar dan hanya satu kabupaten yang berada di 15 besar dari 29 kabupaten dan kota di Papua," katanya. (*)