Jayapura (Antara Papua) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua mendorong kabupaten/kota untuk memaksimalkan anggaran otonomi khusus sebesar 30 persen di bidang pendidikan untuk kemajuan daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, Rabu, mengatakan dorongan untuk memaksimalkan anggaran pendidikan ini dikarenakan kabupaten/kota dianggap lamban dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di wilayahnya masing-masing.
"Kami harapkan ini menjadi perhatian bagi kabupaten/kota, karena terkadang Dinas Pendidikan telah merancang program yang baik tetapi kembali lagi ke bupati/wali kota mau dukung atau tidak, hal tersebut selama ini masih menjadi kendala," katanya.
Menurut Elias, hal ini seharusnya menjadi perhatian dari kabupaten dan kota, mengingat dana otsus di era kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik, salah satunya mengejar peningkatan di bidang pendidikan.
"Hal ini sudah menjadi perhatian gubernur, sekarang bagaimana kabupaten/kota bisa menindaklanjuti hal tersebut, kami di Dinas Pendidikan Provinsi telah menfasilitasi dengan memberikan bimbingan kepada instansi terkait," ujarnya.
Ia mencontohkan upaya penuntasan buta aksara di kabupaten belum berjalan dengan baik, di mana penurunan angka buta aksara masih tertatih bahkan pada 2015 jumlah tersebut baru mencapai 584.441 berdasarkan usia 15-59 tahun.
"Presentasi angka tuna aksara atau buta aksara ini mulai bertahap menurun, walaupun secara perlahan bisa dilihat harapan lama sekolah pada 2015 ke bawah ini masih rendah, ada peningkatan tetapi secara perlahan," katanya lagi.
Dia menambahkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan penentu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari bidang pendidikan, selain harapan hidup, melek huruf dan standar hidup. (*)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, Rabu, mengatakan dorongan untuk memaksimalkan anggaran pendidikan ini dikarenakan kabupaten/kota dianggap lamban dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di wilayahnya masing-masing.
"Kami harapkan ini menjadi perhatian bagi kabupaten/kota, karena terkadang Dinas Pendidikan telah merancang program yang baik tetapi kembali lagi ke bupati/wali kota mau dukung atau tidak, hal tersebut selama ini masih menjadi kendala," katanya.
Menurut Elias, hal ini seharusnya menjadi perhatian dari kabupaten dan kota, mengingat dana otsus di era kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik, salah satunya mengejar peningkatan di bidang pendidikan.
"Hal ini sudah menjadi perhatian gubernur, sekarang bagaimana kabupaten/kota bisa menindaklanjuti hal tersebut, kami di Dinas Pendidikan Provinsi telah menfasilitasi dengan memberikan bimbingan kepada instansi terkait," ujarnya.
Ia mencontohkan upaya penuntasan buta aksara di kabupaten belum berjalan dengan baik, di mana penurunan angka buta aksara masih tertatih bahkan pada 2015 jumlah tersebut baru mencapai 584.441 berdasarkan usia 15-59 tahun.
"Presentasi angka tuna aksara atau buta aksara ini mulai bertahap menurun, walaupun secara perlahan bisa dilihat harapan lama sekolah pada 2015 ke bawah ini masih rendah, ada peningkatan tetapi secara perlahan," katanya lagi.
Dia menambahkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan penentu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari bidang pendidikan, selain harapan hidup, melek huruf dan standar hidup. (*)