Timika (Antara Papua) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua hingga November 2016 telah menyalurkan sebanyak 44.525 Kartu Papua Sehat (KPS) kepada warga asli Papua di daerah ini.
Sekretaris Dinkes Mimika Raynold Ubra, di Timika, Selasa, mengatakan penyaluran KPS dibantu oleh petugas puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di seluruh Mimika agar distribusinya tepat sasaran.
"Target penyaluran KPS tahun ini sudah bisa direalisasikan oleh Dinkes Mimika," kata Raynold lagi.
Terakhir, katanya pula, Dinkes Mimika membagikan KPS tersebut kepada 364 warga Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah pada Jumat (18/11).
Selain pembagian KPS, kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Mioko itu juga diisi dengan sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan KPS bagi pemegang kartu tersebut beserta anggota keluarga mereka khususnya dalam memanfaatkan dan mengakses layanan kesehatan.
Raynold mengatakan warga asli Papua di Mimika yang berhak mendapatkan layananan kesehatan gratis melalui KPS diperkirakan sekitar 86 ribu jiwa atau sekitar 40 persen dari total penduduk Mimika yang mencapai lebih dari 300 ribu jiwa sesuai pendataan pada 2014.
Tahun ini, Dinkes menargetkan penyaluran KPS mampu menjangkau hingga 50 persen warga asli Papua di wilayah itu.
"Data yang belum masuk ke Dinkes Mimika yaitu dari Puskesmas Alama, Puskesmas Jila, Puskesmas Tsinga, Puskesmas Manasari, dan Puskesmas Hoeya. Petugas kami juga akan kembali turun ke Puskesmas Timika Jaya dan Puskesmas Ile Ale Kwamki Lama untuk mendistribusikan KPS kepada warga yang belum sempat terjangkau," kata Raynold pula.
Ia mengatakan, pada prinsipnya KPS tersebut mendukung sistem jaminan kesehatan warga yang telah terkover oleh program yang lain seperti BPJS Kesehatan dan KIS serta Kartu Mimika Sehat (KMS).
Sebagai contoh, kata dia, biaya rujukan pasien dari pedalaman ke kota atau pun biaya rujukan pasien ke rumah sakit berfasilitas lengkap di luar Papua ditanggung sepenuhnya oleh KPS.
KPS juga mengkover biaya hidup anggota keluarga pasien yang mengantar, bahkan seluruh biaya pengiriman jenazah dan peti jenazah pasien yang meninggal terkover melalui KPS.
"KPS juga menanggung biaya program bayi tabung bagi pasangan suami istri asli Papua yang tidak memiliki keturunan," katanya lagi. (*)
Sekretaris Dinkes Mimika Raynold Ubra, di Timika, Selasa, mengatakan penyaluran KPS dibantu oleh petugas puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di seluruh Mimika agar distribusinya tepat sasaran.
"Target penyaluran KPS tahun ini sudah bisa direalisasikan oleh Dinkes Mimika," kata Raynold lagi.
Terakhir, katanya pula, Dinkes Mimika membagikan KPS tersebut kepada 364 warga Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah pada Jumat (18/11).
Selain pembagian KPS, kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Mioko itu juga diisi dengan sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan KPS bagi pemegang kartu tersebut beserta anggota keluarga mereka khususnya dalam memanfaatkan dan mengakses layanan kesehatan.
Raynold mengatakan warga asli Papua di Mimika yang berhak mendapatkan layananan kesehatan gratis melalui KPS diperkirakan sekitar 86 ribu jiwa atau sekitar 40 persen dari total penduduk Mimika yang mencapai lebih dari 300 ribu jiwa sesuai pendataan pada 2014.
Tahun ini, Dinkes menargetkan penyaluran KPS mampu menjangkau hingga 50 persen warga asli Papua di wilayah itu.
"Data yang belum masuk ke Dinkes Mimika yaitu dari Puskesmas Alama, Puskesmas Jila, Puskesmas Tsinga, Puskesmas Manasari, dan Puskesmas Hoeya. Petugas kami juga akan kembali turun ke Puskesmas Timika Jaya dan Puskesmas Ile Ale Kwamki Lama untuk mendistribusikan KPS kepada warga yang belum sempat terjangkau," kata Raynold pula.
Ia mengatakan, pada prinsipnya KPS tersebut mendukung sistem jaminan kesehatan warga yang telah terkover oleh program yang lain seperti BPJS Kesehatan dan KIS serta Kartu Mimika Sehat (KMS).
Sebagai contoh, kata dia, biaya rujukan pasien dari pedalaman ke kota atau pun biaya rujukan pasien ke rumah sakit berfasilitas lengkap di luar Papua ditanggung sepenuhnya oleh KPS.
KPS juga mengkover biaya hidup anggota keluarga pasien yang mengantar, bahkan seluruh biaya pengiriman jenazah dan peti jenazah pasien yang meninggal terkover melalui KPS.
"KPS juga menanggung biaya program bayi tabung bagi pasangan suami istri asli Papua yang tidak memiliki keturunan," katanya lagi. (*)