Jayapura (Antara Papua) - Max Richard Krey terpilih sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Papua periode 2016-2020 dalam Rapat Pengurus Lembaga (RPL), di Hotel Aston Jayapura, Rabu.
"RPL ini adalah bagian dari rekruitmen pengurus baru LPJK periode 2016-2020 karena pengurus yang lama sudah selesai masa baktinya," ujar Max, di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan hasil RPL itu akan dilanjutkan ke Menteri PU-Pera untuk kemudian mengeluarkan SK pengesahan untuk selanjutnya Gubernur Papua yang akan melantik pengurus terpilih.
Menurut dia, ke depan LPJK akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat agar pelaksanaan pembangunan kontruksi di Papua bisa lebih baik lagi.
"LPJK adalah salah satu lembaga di bawah naungan dan kerja sama dengan Kementerian PU-Pera. Kami adalah bagian dari suatu lembaga yang mengemban tugas pengembangan jasa kontruksi, jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan jasa kontruksi," ujar Max.
Sementara Wakil Ketua I terpilih LPJK Papua Kliwon mengklaim sudah menerbitkan sekitar 3.500 sertifikasi keahlian dan keterampilan hingga akhir 2016, yang merupakan acuan serta syarat pengakuan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi.
Setiap badan usaha yang mendapat sertifikasi, sebelumnya LPJK melakukan uji kompetensi terlebih dahulu sekaligus mengecek peralatan, keuangan serta adiministrasi perusahaan.
"Sehingga semua yang dinyatakan lulus pasti sudah kompeten dan tidak diragukan. Sebab sertifikasi ini boleh saya katakan menjadi syarat mutlak bagi tiap badan usaha untuk mengikuti lelang," kata Kliwon. (*)
"RPL ini adalah bagian dari rekruitmen pengurus baru LPJK periode 2016-2020 karena pengurus yang lama sudah selesai masa baktinya," ujar Max, di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan hasil RPL itu akan dilanjutkan ke Menteri PU-Pera untuk kemudian mengeluarkan SK pengesahan untuk selanjutnya Gubernur Papua yang akan melantik pengurus terpilih.
Menurut dia, ke depan LPJK akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat agar pelaksanaan pembangunan kontruksi di Papua bisa lebih baik lagi.
"LPJK adalah salah satu lembaga di bawah naungan dan kerja sama dengan Kementerian PU-Pera. Kami adalah bagian dari suatu lembaga yang mengemban tugas pengembangan jasa kontruksi, jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan jasa kontruksi," ujar Max.
Sementara Wakil Ketua I terpilih LPJK Papua Kliwon mengklaim sudah menerbitkan sekitar 3.500 sertifikasi keahlian dan keterampilan hingga akhir 2016, yang merupakan acuan serta syarat pengakuan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi.
Setiap badan usaha yang mendapat sertifikasi, sebelumnya LPJK melakukan uji kompetensi terlebih dahulu sekaligus mengecek peralatan, keuangan serta adiministrasi perusahaan.
"Sehingga semua yang dinyatakan lulus pasti sudah kompeten dan tidak diragukan. Sebab sertifikasi ini boleh saya katakan menjadi syarat mutlak bagi tiap badan usaha untuk mengikuti lelang," kata Kliwon. (*)