Provinsi Papua ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan PON XX Tahun 2020.
Pemerintah Provinsi Papua kemudian menyusun "master plan" pembangunan venue PON disertai berbagai perencanaan.
Presiden Joko Widodo sempat menanyakan "master plan" pembangunan venue PON di Papua, ketika Gubernur Lukas Enembe berkunjung ke Jakarta, beberapa waktu lalu.
Gubernur Papua Lukas Enembe kemudian buru-buru menyerahkan "master plan" pembangunan infrastruktur PON XX tahun 2020 kepada Presiden Jokowi.
Tentunya Presiden ingin memastikan kesiapan Papua menyukseskan perhelatan olahraga akbar di Tanah Air itu, seperti PON sebelum-sebelumnya di provinsi lain.
Apalagi, penyelenggaraan PON di Papua untuk pertama kalinya itu merupakan pesta olahraga termahal di Indonesia.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan anggaran keseluruhan pembangunan venue PON yang dituangkan dalam "master plan" sebesar Rp10,3 triliun, belum termasuk anggaran penyelenggaran PON yang diperkirakan lebih dari Rp5 triliun.
Pihaknya kemudian mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam APBD Perubahan 2016 untuk pembiayaan pembangunan venue PON XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.
Namun, tidak semua anggaran tersebut terserap untuk pembangunan stadion utama, karena pihaknya juga membutuhkan dana untuk perencanaan lainnya.
"Dalam tahun ini saja, kami sudah membuat kurang lebih 63 perencanaan. Kami sedang bahas, nanti diketahui untuk penyelenggaran itu butuh berapa besar anggaran, jadi sebelum PON akan digelar Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Junior, sekaligus sebagai simulasi pelaksanaan PON di Papua," ujarnya.
Sebagai pembanding, total anggaran untuk pelaksanaan PON XIX tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3,1 triliun lebih.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai Ketua Umum PB PON XIX/2016 merinci sekitar Rp1 triliun lebih digunakan untuk biaya penyelenggaraan pesta olahraga tingkat nasional tersebut.
Sementara sisanya, yakni yang Rp2 triliun lebih untuk membangun jalan, sarana prasarana secara umum dan membangun venue di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Penyelenggaran PON Papua juga terbilang sangat mahal jika dibandingkan dengan PON XVIII tahun 2012 yang diselenggarakan di Provinsi Riau, dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih.
Mahalnya biaya penyelenggaraan PON di Papua tentu saja karena kebutuhan pembangunan venue yang belum banyak tersedia di provinsi paling timur Indonesia itu.
Tentu saja, Pemerintah Provinsi Papua sangat mengharapkan kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat, yang nilai bantuan pusat itu harus jauh lebih banyak dari bantuan serupa untuk penyelenggaraan PON di daerah lain.
Jika mengacu pada penyelenggaraan PON sebelumnya seperti di Riau dan Jawa Barat yang mendapat dukungan dana pusat tidak sampai Rp500 miliar, maka Papua butuh dukungan dana bukan hanya ratusan miliar tetapi triliunan rupiah.
Tahap perencanaan
Khusus tahapan perencanaan, Kepala Disorda Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi menjelaskan bahwa ditargetkan rampung pada 2016, mengingat target pembangunan infrastruktur PON 2020 di Papua akan berakhir pada 2018 dan 2019.
Misalnya, pembangunan stadion utama PON Papua di Kampung Harapan Sentani jika sesuai dengan target akan berakhir pada 2018.
Untuk mempercepat penyelesaian perencanaan pembangunan PON itu, Pemprov Papua melibatkan peran Polda Papua, Kodam XVII Cenderawasih, Lanud Jayapura, civitas akademisi Yapis dan Uncen maupun "stakeholders" lainnya.
Selain itu, pihaknya menyurati kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah PON, kemudian menurunkan tim untuk mengambil data yang diperlukan terkait perencanaan teknis.
"Dari Polda Papua sudah ada lahan dan akan diberikan tanggung jawab membangun padepokan cabang olahraga voli," katanya.
Sedangkan Kodam, Lanud dan Lantamal, kata Yusuf, juga akan membantu pembangunan di masing-masing wilayahnya.
Disorda Provinsi Papua juga meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi bagian kluster untuk pembangunan venue, sekaligus program pendampingannya.
Terdapat enam kluster pelaksanaan PON 2020 yakni di Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak, Merauke dan Jayawijaya serta Kota Jayapura.
"Pendampingan ini harus dilakukan karena segala sesuatunya harus disiapkan bersama dalam konteks optimalisasi penyiapan infrastruktur PON," kata Yusuf.
Ia memperkirakan kontingen PON 2020 di Papua itu sedikitnya mencapai 16.470 orang atlet dan official dari seluruh Indonesia.
Belasan ribu atlet dan official tersebut akan mendatangi venue di Biak sekitar 1.930 atlet dan official, di Jayapura 10.000 orang, Mimika 3.000 orang, Jayawijaya 240 orang dan di Merauke 1.300 orang.
Cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2020 akan merujuk pada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.
"Oleh karena itu untuk dapat menangani seluruh atlet dan official yang ke Papua, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak agar selama pelaksanaan PON tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan," katanya.
Dari aspek pengawasan, ia mengatakan pihaknya berkerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda untuk pengawasan terhadap pembangunan berbagai venue PON tersebut.
Kerja sama itu bertujuan menghindari praktik korupsi dalam penggunaan dana pembangunan venue PON, dan hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi masalah setelah PON 2020 di Provinsi Papua berakhir.
"Selain akan diawasi dalam penggunaan anggaran, kami juga akan melakukan audit perencanaan, bisa dengan BPK atau pun BPKP, sehingga tidak terjadi kelebihan dana maupun kegagalan pembangunan venue. Kami pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan guna mengantisipasi terjadi kasus-kasus seperti pelaksanaan PON sebelumnya," ujarnya.
Pembangunan venue
Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku siap melaksanakan PON XX/2020 dengan segala kemampuan dan dukungan sumber daya yang ada.
"Kami siap melaksanakan PON 2020, karena PON itu bukan sekedar ajang multi even olahraga nasional tapi juga akan menjadi ajang mempersatukan Indonesia lewat olahraga," kata Lukas.
Oleh karena itu, dalam empat tahun ke depan Provinsi Papua akan terus berbenah dalam mempersiapkan PON 2020 seperti pembangunan sarana dan prasarana olahraga hingga infrastruktur.
Dalam APBD Pemprov Papua tahun anggaran 2017, dianggarkan sebesar Rp660 miliar untuk membangun venue PON yaitu pembangunan stadion tahap kedua.
"Kami juga belajar banyak dari Jawa Barat, Riau dan, Sumatera Selatan, untuk penyelenggaran PON 2020 nanti," ujarnya.
Sejak setahun terakhir ini, Papua mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang venue, termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan perluasan sejumlah bandara.
Pembangunan sejumlah venue dilakukan di beberapa kabupaten meskipun jaraknya berjauhan.
Lukas pun meminta BUMN dan BUMD di wilayahnya untuk ikut berpartisipasi menyukseskan penyelenggaraan even olahraga empat tahunan itu.
Perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia tengah membangun fasilitas Mimika Sport Complex di Timika untuk pertandingan cabang olahraga atletik, bola voli, bulutangkis dan basket.
Namun, Pemerintah Provinsi Papua masih merasa kurang sehingga meminta dukungan PT Freeport Indonesia untuk membangun sejumlah venue pertandingan cabang olahraga lainnya.
"Saya berharap Freeport terus membantu kami untuk mempersiapkan diri menghadapi PON 2020. Kami akan bicarakan hal ini dengan manajemen PT Freeport agar mereka juga membantu menyiapkan fasilitas-fasilitas lain yang digunakan untuk kepentingan PON 2020 di Tanah Papua," kata Lukas Enembe.
Apalagi, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengaku telah menyediakan lahan seluas 30 hektare di Jalan Cenderawasih SP2 Timika, tepatnya di depan Kantor DPRD Mimika untuk membangun fasilitas stadion utama dan berbagai sarana pendukung lainnya yang akan digunakan untuk sejumlah pertandingan pada PON 2020.
"PT Freeport Indonesia sudah membangun fasilitas venue berstandar internasional di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta juga dibutuhkan peranannya," katanya.
Menurut Lukas, jika tidak bisa membangun venue, mungkin saja BUMN maupun perusahaan lainnya yang beraktivitas di Bumi Cenderawasih (sebutan untuk Provinsi Papua) bisa melakukan pembinaan dan menyiapkan atlet untuk PON.
Bahkan, jika tidak bisa menyiapkan atlet, BUMN bisa menyiapkan masyakarat ekonomi kecil dalam menyediakan souvenir sebagai cenderamata PON.
"PON di Papua bukan saja mau mencari juara, tapi kami ingin semua bidang sukses, seperti ekonomi masyarakat, sehingga sangat mengharapkan dukungan dari BUMN yang ada di Papua," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musaad yang mengatakan BUMN maupun BUMD diharapkan ada kontribusi kepada pemerintah dalam mensukseskan PON di Papua.
"Misalnya, Bank Papua, kalau selama ini memberikan kontribusi kepada klub Persipura Jayapura, maka diharapkan bisa menyiapkan tim sepak bola PON Papua," ujar Musaad. (*)
Pemerintah Provinsi Papua kemudian menyusun "master plan" pembangunan venue PON disertai berbagai perencanaan.
Presiden Joko Widodo sempat menanyakan "master plan" pembangunan venue PON di Papua, ketika Gubernur Lukas Enembe berkunjung ke Jakarta, beberapa waktu lalu.
Gubernur Papua Lukas Enembe kemudian buru-buru menyerahkan "master plan" pembangunan infrastruktur PON XX tahun 2020 kepada Presiden Jokowi.
Tentunya Presiden ingin memastikan kesiapan Papua menyukseskan perhelatan olahraga akbar di Tanah Air itu, seperti PON sebelum-sebelumnya di provinsi lain.
Apalagi, penyelenggaraan PON di Papua untuk pertama kalinya itu merupakan pesta olahraga termahal di Indonesia.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan anggaran keseluruhan pembangunan venue PON yang dituangkan dalam "master plan" sebesar Rp10,3 triliun, belum termasuk anggaran penyelenggaran PON yang diperkirakan lebih dari Rp5 triliun.
Pihaknya kemudian mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam APBD Perubahan 2016 untuk pembiayaan pembangunan venue PON XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.
Namun, tidak semua anggaran tersebut terserap untuk pembangunan stadion utama, karena pihaknya juga membutuhkan dana untuk perencanaan lainnya.
"Dalam tahun ini saja, kami sudah membuat kurang lebih 63 perencanaan. Kami sedang bahas, nanti diketahui untuk penyelenggaran itu butuh berapa besar anggaran, jadi sebelum PON akan digelar Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Junior, sekaligus sebagai simulasi pelaksanaan PON di Papua," ujarnya.
Sebagai pembanding, total anggaran untuk pelaksanaan PON XIX tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3,1 triliun lebih.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai Ketua Umum PB PON XIX/2016 merinci sekitar Rp1 triliun lebih digunakan untuk biaya penyelenggaraan pesta olahraga tingkat nasional tersebut.
Sementara sisanya, yakni yang Rp2 triliun lebih untuk membangun jalan, sarana prasarana secara umum dan membangun venue di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Penyelenggaran PON Papua juga terbilang sangat mahal jika dibandingkan dengan PON XVIII tahun 2012 yang diselenggarakan di Provinsi Riau, dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih.
Mahalnya biaya penyelenggaraan PON di Papua tentu saja karena kebutuhan pembangunan venue yang belum banyak tersedia di provinsi paling timur Indonesia itu.
Tentu saja, Pemerintah Provinsi Papua sangat mengharapkan kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat, yang nilai bantuan pusat itu harus jauh lebih banyak dari bantuan serupa untuk penyelenggaraan PON di daerah lain.
Jika mengacu pada penyelenggaraan PON sebelumnya seperti di Riau dan Jawa Barat yang mendapat dukungan dana pusat tidak sampai Rp500 miliar, maka Papua butuh dukungan dana bukan hanya ratusan miliar tetapi triliunan rupiah.
Tahap perencanaan
Khusus tahapan perencanaan, Kepala Disorda Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi menjelaskan bahwa ditargetkan rampung pada 2016, mengingat target pembangunan infrastruktur PON 2020 di Papua akan berakhir pada 2018 dan 2019.
Misalnya, pembangunan stadion utama PON Papua di Kampung Harapan Sentani jika sesuai dengan target akan berakhir pada 2018.
Untuk mempercepat penyelesaian perencanaan pembangunan PON itu, Pemprov Papua melibatkan peran Polda Papua, Kodam XVII Cenderawasih, Lanud Jayapura, civitas akademisi Yapis dan Uncen maupun "stakeholders" lainnya.
Selain itu, pihaknya menyurati kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah PON, kemudian menurunkan tim untuk mengambil data yang diperlukan terkait perencanaan teknis.
"Dari Polda Papua sudah ada lahan dan akan diberikan tanggung jawab membangun padepokan cabang olahraga voli," katanya.
Sedangkan Kodam, Lanud dan Lantamal, kata Yusuf, juga akan membantu pembangunan di masing-masing wilayahnya.
Disorda Provinsi Papua juga meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi bagian kluster untuk pembangunan venue, sekaligus program pendampingannya.
Terdapat enam kluster pelaksanaan PON 2020 yakni di Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak, Merauke dan Jayawijaya serta Kota Jayapura.
"Pendampingan ini harus dilakukan karena segala sesuatunya harus disiapkan bersama dalam konteks optimalisasi penyiapan infrastruktur PON," kata Yusuf.
Ia memperkirakan kontingen PON 2020 di Papua itu sedikitnya mencapai 16.470 orang atlet dan official dari seluruh Indonesia.
Belasan ribu atlet dan official tersebut akan mendatangi venue di Biak sekitar 1.930 atlet dan official, di Jayapura 10.000 orang, Mimika 3.000 orang, Jayawijaya 240 orang dan di Merauke 1.300 orang.
Cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2020 akan merujuk pada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.
"Oleh karena itu untuk dapat menangani seluruh atlet dan official yang ke Papua, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak agar selama pelaksanaan PON tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan," katanya.
Dari aspek pengawasan, ia mengatakan pihaknya berkerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda untuk pengawasan terhadap pembangunan berbagai venue PON tersebut.
Kerja sama itu bertujuan menghindari praktik korupsi dalam penggunaan dana pembangunan venue PON, dan hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi masalah setelah PON 2020 di Provinsi Papua berakhir.
"Selain akan diawasi dalam penggunaan anggaran, kami juga akan melakukan audit perencanaan, bisa dengan BPK atau pun BPKP, sehingga tidak terjadi kelebihan dana maupun kegagalan pembangunan venue. Kami pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan guna mengantisipasi terjadi kasus-kasus seperti pelaksanaan PON sebelumnya," ujarnya.
Pembangunan venue
Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku siap melaksanakan PON XX/2020 dengan segala kemampuan dan dukungan sumber daya yang ada.
"Kami siap melaksanakan PON 2020, karena PON itu bukan sekedar ajang multi even olahraga nasional tapi juga akan menjadi ajang mempersatukan Indonesia lewat olahraga," kata Lukas.
Oleh karena itu, dalam empat tahun ke depan Provinsi Papua akan terus berbenah dalam mempersiapkan PON 2020 seperti pembangunan sarana dan prasarana olahraga hingga infrastruktur.
Dalam APBD Pemprov Papua tahun anggaran 2017, dianggarkan sebesar Rp660 miliar untuk membangun venue PON yaitu pembangunan stadion tahap kedua.
"Kami juga belajar banyak dari Jawa Barat, Riau dan, Sumatera Selatan, untuk penyelenggaran PON 2020 nanti," ujarnya.
Sejak setahun terakhir ini, Papua mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang venue, termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan perluasan sejumlah bandara.
Pembangunan sejumlah venue dilakukan di beberapa kabupaten meskipun jaraknya berjauhan.
Lukas pun meminta BUMN dan BUMD di wilayahnya untuk ikut berpartisipasi menyukseskan penyelenggaraan even olahraga empat tahunan itu.
Perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia tengah membangun fasilitas Mimika Sport Complex di Timika untuk pertandingan cabang olahraga atletik, bola voli, bulutangkis dan basket.
Namun, Pemerintah Provinsi Papua masih merasa kurang sehingga meminta dukungan PT Freeport Indonesia untuk membangun sejumlah venue pertandingan cabang olahraga lainnya.
"Saya berharap Freeport terus membantu kami untuk mempersiapkan diri menghadapi PON 2020. Kami akan bicarakan hal ini dengan manajemen PT Freeport agar mereka juga membantu menyiapkan fasilitas-fasilitas lain yang digunakan untuk kepentingan PON 2020 di Tanah Papua," kata Lukas Enembe.
Apalagi, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengaku telah menyediakan lahan seluas 30 hektare di Jalan Cenderawasih SP2 Timika, tepatnya di depan Kantor DPRD Mimika untuk membangun fasilitas stadion utama dan berbagai sarana pendukung lainnya yang akan digunakan untuk sejumlah pertandingan pada PON 2020.
"PT Freeport Indonesia sudah membangun fasilitas venue berstandar internasional di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta juga dibutuhkan peranannya," katanya.
Menurut Lukas, jika tidak bisa membangun venue, mungkin saja BUMN maupun perusahaan lainnya yang beraktivitas di Bumi Cenderawasih (sebutan untuk Provinsi Papua) bisa melakukan pembinaan dan menyiapkan atlet untuk PON.
Bahkan, jika tidak bisa menyiapkan atlet, BUMN bisa menyiapkan masyakarat ekonomi kecil dalam menyediakan souvenir sebagai cenderamata PON.
"PON di Papua bukan saja mau mencari juara, tapi kami ingin semua bidang sukses, seperti ekonomi masyarakat, sehingga sangat mengharapkan dukungan dari BUMN yang ada di Papua," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musaad yang mengatakan BUMN maupun BUMD diharapkan ada kontribusi kepada pemerintah dalam mensukseskan PON di Papua.
"Misalnya, Bank Papua, kalau selama ini memberikan kontribusi kepada klub Persipura Jayapura, maka diharapkan bisa menyiapkan tim sepak bola PON Papua," ujar Musaad. (*)