Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua menargetkan pembangunan empat proyek kelistrikan bakal rampung pada 2017.
"Pada 2017, ditargetkan ada empat proyek infrastruktur kelistrikan rampung yang mencakup dua pusat listrik tenaga mesin gas (PLTMG) jenis MPP (mobile power plant) yakni Jayapura berkapasitas 50 MW dan Nabire 20 MW serta dua GI (gardu induk) yaitu Holtekamp dan Jayapura," ujar General Manager PLN UIP Papua Henrison Lumbanraja di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui dalam pelaksanaannya, PLN menemui berbagai kendala di lapangan, dan yang terbanyak adalah masalah pembebasan lahan yang umumnya terkait dengan pihak adat.
"Jika proses pembebasan lahan terkendala, seluruh proses pembangunan selanjutnya akan mundur karena pembangunan proyek baru bisa dimulai jika lahan sudah bebas," kata dia.
Kendala lain yang cukup mempersulit PLN dalam memperluas akses kelistrikan di Papua adalah hal teknis yang berupa kondisi geografis dan aksesibilitas.
"Contoh dari kendala geografis adalah kontur tanah terlalu esktrim sehingga sulit untuk diakses. Sedangkan permasalahan aksesibilitas adalah ketiadaan akses jalan untuk transportasi menuju ke tempat proyek," ujarnya lagi.
Hendrison menuturkan untuk penyelesaian kendala pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari segala lapisan pemangku kepentingan.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah berperan dalam proses perizinan, sedangkan masyarakat berperan besar dalam proses pembebasan lahan.
"Saya harap pemerintah daerah dan warga mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh PLN karena kelak manfaat listrik akan dinikmati bersama juga," katanya. (*)
"Pada 2017, ditargetkan ada empat proyek infrastruktur kelistrikan rampung yang mencakup dua pusat listrik tenaga mesin gas (PLTMG) jenis MPP (mobile power plant) yakni Jayapura berkapasitas 50 MW dan Nabire 20 MW serta dua GI (gardu induk) yaitu Holtekamp dan Jayapura," ujar General Manager PLN UIP Papua Henrison Lumbanraja di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui dalam pelaksanaannya, PLN menemui berbagai kendala di lapangan, dan yang terbanyak adalah masalah pembebasan lahan yang umumnya terkait dengan pihak adat.
"Jika proses pembebasan lahan terkendala, seluruh proses pembangunan selanjutnya akan mundur karena pembangunan proyek baru bisa dimulai jika lahan sudah bebas," kata dia.
Kendala lain yang cukup mempersulit PLN dalam memperluas akses kelistrikan di Papua adalah hal teknis yang berupa kondisi geografis dan aksesibilitas.
"Contoh dari kendala geografis adalah kontur tanah terlalu esktrim sehingga sulit untuk diakses. Sedangkan permasalahan aksesibilitas adalah ketiadaan akses jalan untuk transportasi menuju ke tempat proyek," ujarnya lagi.
Hendrison menuturkan untuk penyelesaian kendala pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari segala lapisan pemangku kepentingan.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah berperan dalam proses perizinan, sedangkan masyarakat berperan besar dalam proses pembebasan lahan.
"Saya harap pemerintah daerah dan warga mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh PLN karena kelak manfaat listrik akan dinikmati bersama juga," katanya. (*)