Timika (Antara Papua) - Kepala Divisi Regional Papua dan Papua Barat Anurman Huda menyampaikan piagam penghargaan dari Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Arnurman ketika menyerahkan piagam itu di Timika, Selasa, mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Mimika atas komitmennya dalam mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Ini adalah penghargaan bagi daerah yang selama ini sudah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya Kabupaten Mimika," ujarnya.
Ia menilai pengintegrasian Jamkesda ke program JKN hanya dilakukan oleh pimpinan daerah yang peduli masyarakat miskin atau kurang mampu.
Menurutnya, dengan pengintegrasian itum maka Bupati tidak lagi fokus pada masalah biaya kesehatan masyarakat karena sudah diambil alih oleh BPJS Kesehatan, sehingga Kepala Daerah bisa berkonsentrasi dengan pembangunan infrastruktur dengan sisa APBD yang ada.
Ia mengatakan sebagian Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengintegrasikan program Jamkesda ke dalam program JKN.
Ia berharap pada tahun ini daerah lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam mengintegrasikan Jamkesda ke JKN semakin bertambah.
"Ada daerah lain yang juga menerima penghargaan yang sama. Sebagian sudah dan kita berharap lebih meningkat pada 2017," ujarnya. (*)
Arnurman ketika menyerahkan piagam itu di Timika, Selasa, mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Mimika atas komitmennya dalam mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Ini adalah penghargaan bagi daerah yang selama ini sudah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya Kabupaten Mimika," ujarnya.
Ia menilai pengintegrasian Jamkesda ke program JKN hanya dilakukan oleh pimpinan daerah yang peduli masyarakat miskin atau kurang mampu.
Menurutnya, dengan pengintegrasian itum maka Bupati tidak lagi fokus pada masalah biaya kesehatan masyarakat karena sudah diambil alih oleh BPJS Kesehatan, sehingga Kepala Daerah bisa berkonsentrasi dengan pembangunan infrastruktur dengan sisa APBD yang ada.
Ia mengatakan sebagian Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengintegrasikan program Jamkesda ke dalam program JKN.
Ia berharap pada tahun ini daerah lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam mengintegrasikan Jamkesda ke JKN semakin bertambah.
"Ada daerah lain yang juga menerima penghargaan yang sama. Sebagian sudah dan kita berharap lebih meningkat pada 2017," ujarnya. (*)