Jayapura (Antara Papua) - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Vanimo, Papua Nugini (PNG) Elmar Lubis mengakui masih ada pergerakan antipemerintah Indonesia di negara tetangga tersebut, meski bukan dalam jumlah yang banyak.
"Kalau dibilang banyak itu tendensius. Banyaknya dengan kriteria apa, jangan dilebih-lebihkan," kata Elmar Lubis saat menjawab pertanyaan wartawan soal gerakan anti pemerintah Indonesia di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Pergerakan anti pemerintah atau kelompok yang tidak sepaham dengan ideologi negara Indonesia yang bermukim di PNG, kata dia, tidak diabaikan tetapi terus dilakukan berbagai upaya pendekatan dan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
"Memang ada tapi tidak banyak. Kalau banyak sejauh mana, saya rasa ada. Kita tidak bisa abaikan soal ini. Tapi kita tidak bisa mengklaim banyak, masalah pergerakan tidak bisa ditafsir,"katanya.
Hanya saja, kata pria berkacamata ini, pendekatan yang dilakukan oleh pihaknya tidak bisa dikerjakan dalam jangka pendek.
"Cuman saya tidak bisa menjawab tentang hal itu, karena programnya lebih luas," katanya.
Sementara terkait, jumlah WNI yang menjadi TKI di Vanimo, PNG, kata dia, berkisar 1.000 orang. Dimana angka tersebut tidak sepenuhnya bisa dipastikan karena ada yang keluar masuk seperi cuti, mundur dari pekerjaan dan ada karyawan baru.
"Hanya saja, mereka tidak terdaftar sebagian. Kami menekankan bagaimana aspek perlindungan dari pada perluasan tenaga kerjanya. Para WNI itu rata-rata bekerja di perusahaan kayu dan beberapa bidang lainnya," katanya. (*)
"Kalau dibilang banyak itu tendensius. Banyaknya dengan kriteria apa, jangan dilebih-lebihkan," kata Elmar Lubis saat menjawab pertanyaan wartawan soal gerakan anti pemerintah Indonesia di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Pergerakan anti pemerintah atau kelompok yang tidak sepaham dengan ideologi negara Indonesia yang bermukim di PNG, kata dia, tidak diabaikan tetapi terus dilakukan berbagai upaya pendekatan dan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
"Memang ada tapi tidak banyak. Kalau banyak sejauh mana, saya rasa ada. Kita tidak bisa abaikan soal ini. Tapi kita tidak bisa mengklaim banyak, masalah pergerakan tidak bisa ditafsir,"katanya.
Hanya saja, kata pria berkacamata ini, pendekatan yang dilakukan oleh pihaknya tidak bisa dikerjakan dalam jangka pendek.
"Cuman saya tidak bisa menjawab tentang hal itu, karena programnya lebih luas," katanya.
Sementara terkait, jumlah WNI yang menjadi TKI di Vanimo, PNG, kata dia, berkisar 1.000 orang. Dimana angka tersebut tidak sepenuhnya bisa dipastikan karena ada yang keluar masuk seperi cuti, mundur dari pekerjaan dan ada karyawan baru.
"Hanya saja, mereka tidak terdaftar sebagian. Kami menekankan bagaimana aspek perlindungan dari pada perluasan tenaga kerjanya. Para WNI itu rata-rata bekerja di perusahaan kayu dan beberapa bidang lainnya," katanya. (*)