Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya mengharapkan agar isu SARA yang semakin kental tidak ikut merebak di Bumi Cenderawasih.
"Saya pikir SARA datang dari Papua atau Aceh tapi ini justru muncul dari Jakarta yang notabenenya adalah ibu kota negara," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Lukas, pihaknya berharap hal ini tidak terjadi di Papua, pasalnya Bumi Cenderawasih berada dalam satu kebhinekaan yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Papua merupakan bagian dari NKRI sehingga harus menjadi contoh dan teladan bagi wilayah Indonesia yang lainnya," ujarnya.
Dia menuturkan karena harus menjadi contoh dan teladan, maka pihaknya mengharapkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyelenggaraan pemerintahan itu akan dimulai dari pelantikan dan pengukuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sesuai dengan ketetapan perundang-undangan," katanya lagi.
Dia menambahkan pelantikan dan pengukuhan OPD ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.
"Untuk memulai pelaksanaan pembangunan maka Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan diserahkan setelah pelantikan atau pengukuhan OPD sehingga tugas selanjutnya dapat dilakukan," ujarnya lagi.(*)
"Saya pikir SARA datang dari Papua atau Aceh tapi ini justru muncul dari Jakarta yang notabenenya adalah ibu kota negara," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Lukas, pihaknya berharap hal ini tidak terjadi di Papua, pasalnya Bumi Cenderawasih berada dalam satu kebhinekaan yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Papua merupakan bagian dari NKRI sehingga harus menjadi contoh dan teladan bagi wilayah Indonesia yang lainnya," ujarnya.
Dia menuturkan karena harus menjadi contoh dan teladan, maka pihaknya mengharapkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyelenggaraan pemerintahan itu akan dimulai dari pelantikan dan pengukuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sesuai dengan ketetapan perundang-undangan," katanya lagi.
Dia menambahkan pelantikan dan pengukuhan OPD ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.
"Untuk memulai pelaksanaan pembangunan maka Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan diserahkan setelah pelantikan atau pengukuhan OPD sehingga tugas selanjutnya dapat dilakukan," ujarnya lagi.(*)