Jayapura (Antara Papua) - Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Pusat Agum Gumelar melantik dan mengukuhkan pengurus IKAL Komisariat Papua periode 2017-2022 di Bumi Cenderawasih, pada Selasa.
"Menghadapi proses demokrasi seperti ini, sebagai satu organisasi dan kelembagaan IKAL harus bersikap netral," katanya di Jayapura.
Menurut Agum, 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua juga akan melaksanakan pilkada serentak sehingga diminta tidak ada anggota IKAL yang turun ke lapangan, membawa bendera IKAL dan mengkampanyekan salah satu calon pasangan calon.
"Meskipun demikian, kepada seluruh anggota IKAL diberi kebebasan untuk memilih," ujarnya.
Dia menjelaskan IKAL memiliki kemerdekaan untuk memilih sesuai keyakinan masing-masing, namun perbedaan dalam memilih ini sifatnya sementara karena akan berakhir ketika pilkada juga berakhir.
"Setelah pilkada berakhir, maka semua anggota IKAL harus dapat menghormati keputusan tersebut, itu adalah sifat dewasa dalam berdemokrasi," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya mengharapkan dukungan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Papua seperti gubernur, kapolda, pangdam dan lain sebagainya.
"Pasalnya, keberadaan IKAL Komisariat Papua ini baru pertama kali dibentuk sehingga membutuhkan banyak dukungan," ujarnya lagi. (*)
"Menghadapi proses demokrasi seperti ini, sebagai satu organisasi dan kelembagaan IKAL harus bersikap netral," katanya di Jayapura.
Menurut Agum, 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua juga akan melaksanakan pilkada serentak sehingga diminta tidak ada anggota IKAL yang turun ke lapangan, membawa bendera IKAL dan mengkampanyekan salah satu calon pasangan calon.
"Meskipun demikian, kepada seluruh anggota IKAL diberi kebebasan untuk memilih," ujarnya.
Dia menjelaskan IKAL memiliki kemerdekaan untuk memilih sesuai keyakinan masing-masing, namun perbedaan dalam memilih ini sifatnya sementara karena akan berakhir ketika pilkada juga berakhir.
"Setelah pilkada berakhir, maka semua anggota IKAL harus dapat menghormati keputusan tersebut, itu adalah sifat dewasa dalam berdemokrasi," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya mengharapkan dukungan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Papua seperti gubernur, kapolda, pangdam dan lain sebagainya.
"Pasalnya, keberadaan IKAL Komisariat Papua ini baru pertama kali dibentuk sehingga membutuhkan banyak dukungan," ujarnya lagi. (*)