Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua mendorong tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mengoptimalkan pelayanan publik di Bumi Cenderawasih itu dengan melakukan pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif dan efisien.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan dengan keberadaan tim Satgas Saber Pungli ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun pihak yang berpotensi melakukan pungutan liar.
"Dalam Perpres 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien," katanya.
Menurut Klemen, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian maupun pemerintah daerah, pemberantasan pungutan liar ini diharapkan dapat dilakukan secara maksimal.
"Satgas ini juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan serta yustisi," ujarnya.
Dia menjelaskan di lain pihak, satgas saber pungli juga memiliki wewenang membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, termasuk melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
"Pemprov Papua mengharapkan keberadaan tim Satgas Saber Pungli di Bumi Cenderawasih, dapat mendorong percepatan pembangunan di seluruh bidang maupun sektor," katanya.
Dia menambahkan, yang penting juga adalah terbangunnya pola pikir aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungutan liar, namun tetap mengutamakan pelayanan prima.
Sekadar diketahui, tim Satgas Saber Pungli yang dilantik yaitu 65 personel dari Polda Papua, 14 Anggota Kodam XVII Cenderawasih, masing-masing empat POM TNI AL dan AU.
Selain itu, delapan Kejati Papua, 10 Inspektorat provinsi, tiga Kesbang Pol provinsi dan enam orang Satpol PP provinsi, di mana sebelumnya Satgas Saber Pungli telah terbentuk di 15 dari kabupaten dan kota. (*)
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan dengan keberadaan tim Satgas Saber Pungli ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun pihak yang berpotensi melakukan pungutan liar.
"Dalam Perpres 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien," katanya.
Menurut Klemen, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian maupun pemerintah daerah, pemberantasan pungutan liar ini diharapkan dapat dilakukan secara maksimal.
"Satgas ini juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan serta yustisi," ujarnya.
Dia menjelaskan di lain pihak, satgas saber pungli juga memiliki wewenang membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, termasuk melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
"Pemprov Papua mengharapkan keberadaan tim Satgas Saber Pungli di Bumi Cenderawasih, dapat mendorong percepatan pembangunan di seluruh bidang maupun sektor," katanya.
Dia menambahkan, yang penting juga adalah terbangunnya pola pikir aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungutan liar, namun tetap mengutamakan pelayanan prima.
Sekadar diketahui, tim Satgas Saber Pungli yang dilantik yaitu 65 personel dari Polda Papua, 14 Anggota Kodam XVII Cenderawasih, masing-masing empat POM TNI AL dan AU.
Selain itu, delapan Kejati Papua, 10 Inspektorat provinsi, tiga Kesbang Pol provinsi dan enam orang Satpol PP provinsi, di mana sebelumnya Satgas Saber Pungli telah terbentuk di 15 dari kabupaten dan kota. (*)