Timika (Antara Papua) - Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika yang melayani pengobatan gratis masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, hingga kini belum terkena dampak dari krisis PT Freeport Indonesia.
Direktur Yayasan Caritas Timika Papua Yosep Yopi Kilangin di Timika, mengatakan RSMM Timika justru telah mengalami dampak pengurangan anggaran dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) jauh sebelum kondisi yang sekarang sedang terjadi di PT Freeport.
Sebagaimana diketahui, RSMM merupakan rumah sakit milik LPMAK yang pengelolaannya dipercayakan kepada YCTP di bawah naungan Keuskupan Timika.
"Anggaran operasional RSMM Timika malah sudah dikurangi jauh sebelum masalah yang sekarang terjadi di PT Freeport. Kami mendapat informasi bahwa setelah ada masalah di Freeport sekarang ini, anggaran operasional RSMM Timika akan dikurangi lagi. Ini yang jadi masalah," kata Yopi Kilangin.
Yopi mengatakan pada 2016 RSMM Timika menerima dana operasional dari PT Freeport melalui LPMAK sebesar Rp120 miliar.
Sesuai hasil keputusan rapat Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK beberapa waktu lalu, alokasi anggaran operasional RSMM Timika akan dipangkas hingga hanya dikucurkan sebesar Rp88 miliar pada 2017.
Namun melihat perkembangan situasi di PT Freeport sekarang ini, katanya, pihak LPMAK dan Freeport telah memberikan sinyalemen akan mengurangi lagi alokasi anggaran operasional rumah sakit yang telah berkarya hampir 20 tahun itu.
"Kami diberitahukan soal itu. Sebagai pengelola tentu kami tidak bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat di RSMM," ujar Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Terkait persoalan tersebut, Yopi mengajak pihak Freeport, LPMAK maupun pemerintah agar duduk bersama mencari solusi agar krisis yang terjadi di Freeport tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat Papua dan masyarakat non Papua lainnya yang datang berobat ke RSMM Timika.
"Kami bisa memahami jika Freeport dan LPMAK mengurangi anggaran karena kondisi yang sedang terjadi. Lantas dimana peran pemerintah menyikapi kenyataan yang sekarang dihadapi oleh RSMM Timika. Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusinya seperti apa," ujarnya.
Hingga kini, kata Yopi, YCTP maupun manajemen RSMM Timika belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK maupun merumahkan karyawan RSMM Timika.
Total karyawan yang kini bekerja di RSMM Timika sebanyak lebih dari 500 orang, dimana 400-an orang di antaranya merupakan petugas medis dan para medis.
RSMM Timika merupakan rumah sakit tipe c dan merupakan rumah sakit pertama di Papua yang terakreditasi. (*)
Direktur Yayasan Caritas Timika Papua Yosep Yopi Kilangin di Timika, mengatakan RSMM Timika justru telah mengalami dampak pengurangan anggaran dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) jauh sebelum kondisi yang sekarang sedang terjadi di PT Freeport.
Sebagaimana diketahui, RSMM merupakan rumah sakit milik LPMAK yang pengelolaannya dipercayakan kepada YCTP di bawah naungan Keuskupan Timika.
"Anggaran operasional RSMM Timika malah sudah dikurangi jauh sebelum masalah yang sekarang terjadi di PT Freeport. Kami mendapat informasi bahwa setelah ada masalah di Freeport sekarang ini, anggaran operasional RSMM Timika akan dikurangi lagi. Ini yang jadi masalah," kata Yopi Kilangin.
Yopi mengatakan pada 2016 RSMM Timika menerima dana operasional dari PT Freeport melalui LPMAK sebesar Rp120 miliar.
Sesuai hasil keputusan rapat Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK beberapa waktu lalu, alokasi anggaran operasional RSMM Timika akan dipangkas hingga hanya dikucurkan sebesar Rp88 miliar pada 2017.
Namun melihat perkembangan situasi di PT Freeport sekarang ini, katanya, pihak LPMAK dan Freeport telah memberikan sinyalemen akan mengurangi lagi alokasi anggaran operasional rumah sakit yang telah berkarya hampir 20 tahun itu.
"Kami diberitahukan soal itu. Sebagai pengelola tentu kami tidak bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat di RSMM," ujar Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Terkait persoalan tersebut, Yopi mengajak pihak Freeport, LPMAK maupun pemerintah agar duduk bersama mencari solusi agar krisis yang terjadi di Freeport tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat Papua dan masyarakat non Papua lainnya yang datang berobat ke RSMM Timika.
"Kami bisa memahami jika Freeport dan LPMAK mengurangi anggaran karena kondisi yang sedang terjadi. Lantas dimana peran pemerintah menyikapi kenyataan yang sekarang dihadapi oleh RSMM Timika. Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusinya seperti apa," ujarnya.
Hingga kini, kata Yopi, YCTP maupun manajemen RSMM Timika belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK maupun merumahkan karyawan RSMM Timika.
Total karyawan yang kini bekerja di RSMM Timika sebanyak lebih dari 500 orang, dimana 400-an orang di antaranya merupakan petugas medis dan para medis.
RSMM Timika merupakan rumah sakit tipe c dan merupakan rumah sakit pertama di Papua yang terakreditasi. (*)