Kini e-Government menjadi instrumen sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan pemerintah dapat terwujud di lapangan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh warga Provinsi Papua.
Di dalam e-Government ada beberapa komponen yakni e-planning dan e-budgeting, dua hal ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Pada 8 Maret 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pun meluncurkan sistem "e-Government" di lingkungannya untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Cenderawasih pada berbagai bidang.
Peluncuran ini ditandai dengan penandatangan regulasi pendukung implementasi program tersebut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Pelaksana Tugas Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih.
Selain itu juga oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat disertai demonstrasi penggunaan alat pembayaran perizinan berbasis digital.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu misi yang dilaksanakan untuk menjadikan Bumi Cenderawasih dan masyarakatnya Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
"Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan saya di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Perbaikan ini melalui sejumlah regulasi, antara lain pengelolaan dana otonomi khusus yang dibagikan dan peruntukannya diperjelas, yakni memberikan porsi yang lebih besar kepada kabupaten/kota.
"Kami menyadari bahwa untuk membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat, harus didasari dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, maka satu rupiahpun anggaran yang jatuh di Papua harus bisa digunakan dengan baik," ujarnya.
Pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat di mana transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas sosial di mana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
Kurangi Penyelewengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis peluncuran e-Government di Provinsi Papua akan mengurangi tindak pidana penyelewengan karena adanya transparansi dalam setiap pelayanan publik.
Bahkan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya harus optimistis segala sesuatu pekerjaan jika sudah dimulai harus diyakini dan dipercayai berjalan dengan baik.
"Jadi nantinya hal ini mungkin belum 100 persen berjalan karena baru saja diluncurkan, namun sesuai dengan harapan Gubernur Papua Lukas Enembe akan mengurangi sedikit dengan adanya transparansi," katanya.
Sebenarnya e-Government ini merupakan salah satu alat keterbukaan sehingga setiap orang nantinya akan mengetahui dari awal penganggaran sampai pemakaiannya.
"Dengan begitu, kemungkinan kecil untuk berbuat korupsi itu memang diharapkan terjadi apabila benar-benar dilaksanakan," ujar Basaria.
Meskipun demikian, semua pihak diingatkan bahwa e-Government ini merupakan salah satu alat, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak pidana korupsi.
"Yang membuat sistem ini adalah manusia sehingga di kemudian hari aplikasi ini akan dikerjakan atau diubah oleh manusia pula, sehingga intinya adalah integritas manusia yang duduk di belakang sistem tersebut," katanya lagi.
Jika semua orang sudah masuk dalam sistem ini, maka orang per orang akan saling mengawasi dengan sendirinya dan tindak pidana korupsi ini dapat ditekan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengklaim Papua merupakan provinsi keempat di Indonesia yang telah meluncurkan e-Government.
Selain Papua, di 2017 ini tiga provinsi lainnya yang sudah atau akan meluncurkan e-Government ini adalah Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Apresiasi bagi Papua
Decak kagum dan apresiasi mengalir deras bagi Provinsi Papua yang telah meluncurkan program e-Government mengingat wilayah paling timur Indonesia ini menduduki posisi keempat yang telah melaunchingnya.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Dadang Muhammad mengatakan pihaknya kaget, melihat Papua bisa mengerjakan sendiri aplikasi e-Government tanpa harus pendampingan langsung oleh pihaknya yang sudah lebih dulu menerapkan aplikasi ini.
"Saya tanya, gimana ceritanya tanpa ada orang Jabar kok bisa? Ternyata dengan komunikasi baik via WhatsApp atau email, teman-teman di Papua berhasil melakukan bimbingan tanpa mengeluarkan biaya besar," katanya.
Dadang Muhammad yang mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan testimoni pada peluncuran e-Government Papua dan Forum Pembangunan Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua yang sudah berhasil meluncurkan e-Goverment tersebut.
Provinsi Jawa Barat sendiri ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi contoh atau pilot project tentang e-Government bagi provinsi lainnya di Indonesia.
"Dan saya sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan pada sebuah prosa yang dibacakan di awal acara bahwa `satu rupiah yang jatuh di Tanah Papua, harus bermanfaat untuk Tanah Papua`," ujarnya.
Dia berharap ini bukan hanya di Tanah Papua, tapi harus untuk semua wilayah di Indonesia.
Keberhasilan Provinsi Papua dalam meluncurkan e-Government tanpa bimbingan dari Provinsi Jabar, menurut Dadang, dikarenakan komunikasi yang baik antara dua daerah tersebut.
Tidak hanya itu, KPK misalnya juga mengharapkan seluruh provinsi di Indonesia sudah menerapkan aplikasi e-Government pada 2018.
"Juni tahun lalu saya sempat kesini, dan program ini baru dalam pembahasan, kaget juga, karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, Papua sudah punya tim sendiri dan langsung diluncurkan," kata Basaria.
Basaria menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem e-Government ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
KPK punya pemikiran bahwa untuk wujudkan tata kelola yang baik, harus ada transparansi begitupun tata kelola yang bersih, juga harus ada tranparansi.
Dan ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perencanaan "budgeting" dan seterusnya.
"Untuk itu kami sangat mengapresiasi Pemprov Papua yang sudah meluncurkan sistem e-Government ini," katanya lagi.
Sejatinya e-Government Papua adalah sebuah sistem informasi untuk menunjang aktivitas perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari Musrembang, penyusunan dokumen rencana (RPJMD, RKPD dan penyusunan anggaran (KUA/PPAS, RKA). (*)
Di dalam e-Government ada beberapa komponen yakni e-planning dan e-budgeting, dua hal ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Pada 8 Maret 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pun meluncurkan sistem "e-Government" di lingkungannya untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Cenderawasih pada berbagai bidang.
Peluncuran ini ditandai dengan penandatangan regulasi pendukung implementasi program tersebut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Pelaksana Tugas Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih.
Selain itu juga oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat disertai demonstrasi penggunaan alat pembayaran perizinan berbasis digital.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu misi yang dilaksanakan untuk menjadikan Bumi Cenderawasih dan masyarakatnya Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
"Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan saya di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Perbaikan ini melalui sejumlah regulasi, antara lain pengelolaan dana otonomi khusus yang dibagikan dan peruntukannya diperjelas, yakni memberikan porsi yang lebih besar kepada kabupaten/kota.
"Kami menyadari bahwa untuk membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat, harus didasari dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, maka satu rupiahpun anggaran yang jatuh di Papua harus bisa digunakan dengan baik," ujarnya.
Pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat di mana transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas sosial di mana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
Kurangi Penyelewengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis peluncuran e-Government di Provinsi Papua akan mengurangi tindak pidana penyelewengan karena adanya transparansi dalam setiap pelayanan publik.
Bahkan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya harus optimistis segala sesuatu pekerjaan jika sudah dimulai harus diyakini dan dipercayai berjalan dengan baik.
"Jadi nantinya hal ini mungkin belum 100 persen berjalan karena baru saja diluncurkan, namun sesuai dengan harapan Gubernur Papua Lukas Enembe akan mengurangi sedikit dengan adanya transparansi," katanya.
Sebenarnya e-Government ini merupakan salah satu alat keterbukaan sehingga setiap orang nantinya akan mengetahui dari awal penganggaran sampai pemakaiannya.
"Dengan begitu, kemungkinan kecil untuk berbuat korupsi itu memang diharapkan terjadi apabila benar-benar dilaksanakan," ujar Basaria.
Meskipun demikian, semua pihak diingatkan bahwa e-Government ini merupakan salah satu alat, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak pidana korupsi.
"Yang membuat sistem ini adalah manusia sehingga di kemudian hari aplikasi ini akan dikerjakan atau diubah oleh manusia pula, sehingga intinya adalah integritas manusia yang duduk di belakang sistem tersebut," katanya lagi.
Jika semua orang sudah masuk dalam sistem ini, maka orang per orang akan saling mengawasi dengan sendirinya dan tindak pidana korupsi ini dapat ditekan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengklaim Papua merupakan provinsi keempat di Indonesia yang telah meluncurkan e-Government.
Selain Papua, di 2017 ini tiga provinsi lainnya yang sudah atau akan meluncurkan e-Government ini adalah Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Apresiasi bagi Papua
Decak kagum dan apresiasi mengalir deras bagi Provinsi Papua yang telah meluncurkan program e-Government mengingat wilayah paling timur Indonesia ini menduduki posisi keempat yang telah melaunchingnya.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Dadang Muhammad mengatakan pihaknya kaget, melihat Papua bisa mengerjakan sendiri aplikasi e-Government tanpa harus pendampingan langsung oleh pihaknya yang sudah lebih dulu menerapkan aplikasi ini.
"Saya tanya, gimana ceritanya tanpa ada orang Jabar kok bisa? Ternyata dengan komunikasi baik via WhatsApp atau email, teman-teman di Papua berhasil melakukan bimbingan tanpa mengeluarkan biaya besar," katanya.
Dadang Muhammad yang mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan testimoni pada peluncuran e-Government Papua dan Forum Pembangunan Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua yang sudah berhasil meluncurkan e-Goverment tersebut.
Provinsi Jawa Barat sendiri ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi contoh atau pilot project tentang e-Government bagi provinsi lainnya di Indonesia.
"Dan saya sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan pada sebuah prosa yang dibacakan di awal acara bahwa `satu rupiah yang jatuh di Tanah Papua, harus bermanfaat untuk Tanah Papua`," ujarnya.
Dia berharap ini bukan hanya di Tanah Papua, tapi harus untuk semua wilayah di Indonesia.
Keberhasilan Provinsi Papua dalam meluncurkan e-Government tanpa bimbingan dari Provinsi Jabar, menurut Dadang, dikarenakan komunikasi yang baik antara dua daerah tersebut.
Tidak hanya itu, KPK misalnya juga mengharapkan seluruh provinsi di Indonesia sudah menerapkan aplikasi e-Government pada 2018.
"Juni tahun lalu saya sempat kesini, dan program ini baru dalam pembahasan, kaget juga, karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, Papua sudah punya tim sendiri dan langsung diluncurkan," kata Basaria.
Basaria menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem e-Government ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
KPK punya pemikiran bahwa untuk wujudkan tata kelola yang baik, harus ada transparansi begitupun tata kelola yang bersih, juga harus ada tranparansi.
Dan ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perencanaan "budgeting" dan seterusnya.
"Untuk itu kami sangat mengapresiasi Pemprov Papua yang sudah meluncurkan sistem e-Government ini," katanya lagi.
Sejatinya e-Government Papua adalah sebuah sistem informasi untuk menunjang aktivitas perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari Musrembang, penyusunan dokumen rencana (RPJMD, RKPD dan penyusunan anggaran (KUA/PPAS, RKA). (*)