Jayapura (ANTARA) - PT PLN (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan transparasi pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kerja sama ini dilakukan PLN untuk bisa menegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Direktur Monitoring KPK Agung Yudha Wibowo dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah transformasi PLN dalam peningkatan transparasi pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"PLN Jadi satu-satunya BUMN yang tidak takut melibatkan KPK dalam proses bisnisnya," ujarnya
KPK menilai bahwa persoalan yang paling mengemuka hari ini adalah akuntabilitas proses pengadaan. Namun ia melihat langkah transformasi yang dilakukan PLN seperti digitalisasi pengadaan mampu mencegah kecurangan yang kerap timbul dalam proses pengadaan.
“Harapannya dengan digitalisasi yang dibangun PLN, proses pengadaan di PLN lebih berkualitas lagi, jadi semakin terbuka dan akuntabel,”
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN dalam mengemban tugas menyediakan layanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat membutuhkan bimbingan dan pengawalan dari KPK dan LKPP.
Apalagi di masa transisi energi, akan ada banyak penyesuaian dan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang memerlukan pengawasan kedua instansi tersebut.
"Kami sangat butuh bimbingan, masukan, saran-saran dari KPK dan LKPP agar ke depan PLN lebih kokoh, lebih trengginas, dan yang paling penting adalah semakin akuntabel," kata Darmawan.
Darmawan mengatakan salah satu langkah transformasi yang dilakukan PLN adalah digitalisasi seluruh proses bisnis dalam PLN.
Termasuk di dalamnya mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa dengan membentuk e-procurement. melalui dashboard tersebut, pengadaan kebutuhan PLN terutama dalam proyek kelistrikan bisa terbuka secara jelas dan termonitor progress-nya.
"Ini adalah salah satu sentrum perubahan di PLN yang dampaknya luar biasa. Banyak ruang-ruang yang sebelumnya masih sulit dipantau, menjadi jelas. Banyak yang sebelumnya tidak efisien, menjadi efisien. Ini karena tadinya manual kita ubah menjadi terdigitalisasi," jelas Darmawan.
PLN menggunakan aplikasi Digital Procurement yang merupakan back office sistem pengadaan yang berfungsi sebagai cost estimator, spend analytic, demand forecast, market intellegence, dan tender analytic.
Berita Terkait
PLN Papua beri bantuan bangun sekolah alam Rumah Bakau Jayapura
Sabtu, 23 November 2024 1:59
Hashim Djojohadikusumo pikat Pendanaan Hijau 1,2 Miliar Euro untuk sektor kelistrikan
Selasa, 19 November 2024 12:54
PLN siap dukung pemerintah capai 75 persen energi terbarukan hingga 2040
Selasa, 19 November 2024 12:50
PLN galang kolaborasi global untuk transisi energi menuju swasembada energi berkelanjutan
Selasa, 19 November 2024 12:48
PLN kawal kunjungan kerja perdana Presiden ke Merauke dengan kelistrikan yang handal
Selasa, 19 November 2024 12:45
PLN tegaskan komitmen sebagai fondasi pembangunan nasional
Selasa, 19 November 2024 12:43
PLN beri sambungan gratis 179 rumah kurang mampu di Papua
Senin, 28 Oktober 2024 12:43
PLN terangi 3.725 keluarga se-Indonesia peringati HLN
Senin, 28 Oktober 2024 11:58