Jayapura (Antara Papua)- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Kota Jayapura, Papua mengutamakan pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) bagi yang datang dari kampung jauh dari kota
"Saya bilang sama teman-teman kalau orang Papua yang datang dari kampung yang jaraknya jauh dari kota, tidak ada alasan harus dilayani menggunakan KPS," kata Direktur RSUD Abepura, Niko Barend di Jayapura, Minggu.
Niko mengatakan pihaknya selalu mengutamakan warga yang datang dari jauh itu dilayani secara gratis walaupun tidak mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas lainnya serta tidak membawa rujukkan dari puskesmas.
"Kalau orang Papua yang tinggalnya di kota dan dekat rumah sakit, selalu kami arahkan untuk membawa rujukkan dari puskesmas sebelum ke rumah sakit, paling tidak harus ke puskesmas," ujarnya.
Niko menuturkan penerapan KPS memang harus diprioritaskan kepada warga tidak mampu terutama bagi orang asli Papua.
"KPS kan kalau dilihat dari peraturannya kan untuk orang-orang yang tidak mampu, namun penggunaan kartu itu juga tergantung dari kebijakan seorang pimpinan di rumah sakit," ujarnya.
Menurut dia, penerapan KPS di Papua khusus untuk orang Papua yang tidak mampu sangat susah dibedakan.
"Saya lihat penerapan kartu sehat ini untuk orang tidak mampu sangat susah, karena orang yang sebenarnya mampu tetapi bikin diri tidak mampu," ujarnya.
Budaya ini membuat rumah sakit sulit untuk melayani pasien kurang mampu yang menggunakan KPS.
Namun, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan gratis kepada pengguna KPS dan tetap mengarahkan mereka yang berada di wilayah kota untuk memanfaatkan jasa pelayanan di puskesmas sebelum ke rumah sakit. (*)
"Saya bilang sama teman-teman kalau orang Papua yang datang dari kampung yang jaraknya jauh dari kota, tidak ada alasan harus dilayani menggunakan KPS," kata Direktur RSUD Abepura, Niko Barend di Jayapura, Minggu.
Niko mengatakan pihaknya selalu mengutamakan warga yang datang dari jauh itu dilayani secara gratis walaupun tidak mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas lainnya serta tidak membawa rujukkan dari puskesmas.
"Kalau orang Papua yang tinggalnya di kota dan dekat rumah sakit, selalu kami arahkan untuk membawa rujukkan dari puskesmas sebelum ke rumah sakit, paling tidak harus ke puskesmas," ujarnya.
Niko menuturkan penerapan KPS memang harus diprioritaskan kepada warga tidak mampu terutama bagi orang asli Papua.
"KPS kan kalau dilihat dari peraturannya kan untuk orang-orang yang tidak mampu, namun penggunaan kartu itu juga tergantung dari kebijakan seorang pimpinan di rumah sakit," ujarnya.
Menurut dia, penerapan KPS di Papua khusus untuk orang Papua yang tidak mampu sangat susah dibedakan.
"Saya lihat penerapan kartu sehat ini untuk orang tidak mampu sangat susah, karena orang yang sebenarnya mampu tetapi bikin diri tidak mampu," ujarnya.
Budaya ini membuat rumah sakit sulit untuk melayani pasien kurang mampu yang menggunakan KPS.
Namun, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan gratis kepada pengguna KPS dan tetap mengarahkan mereka yang berada di wilayah kota untuk memanfaatkan jasa pelayanan di puskesmas sebelum ke rumah sakit. (*)