Timika (Antara Papua) - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajaran pemerintahan hingga tingkat kabupaten agar mengurus rakyat yang menjadi korban konflik politik Pilkada di Kabupaten Intan Jaya.
Ditemui di Timika, Selasa, Paulus Waterpauw mengatakan kini terdapat ratusan korban konflik Pilkada di Intan Jaya mengungsi ke Kabupaten Nabire. Sebagian lagi sekitar 44 orang mengungsi ke Timika.
"Saya minta pemerintah dalam hal ini gubernur dan bupati-bupati, urus itu rakyat. Jangan beralasan bahwa konflik ini karena masalah adat. Tidak, rakyat berkonflik karena kepentingan Pilkada. Mereka (Gubernur dan Bupati-Bupati) yang punya rakyat, jadi harus tanggung jawab," kata Paulus.
Kapolda merasa prihatin dengan kondisi para pengungsi di Nabire dan Timika lantaran tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Ratusan pengungsi itu harus meninggalkan kampung halaman mereka di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya saat pecah konflik antarkubu pendukung cabup-cawabup yang bertarung pada Pilkada serentak 15 Februari lalu.
Konflik antarpendukung pasangan cabup-cawabup Intan Jaya pecah saat berlangsung rapat pleno KPU setempat tentang rekapitulasi dan penghitungan suara Pilkada Intan Jaya pada Kamis (23/2).
Akibat konflik itu, tiga warga meninggal dunia, 90 warga luka-luka dan sejumlah rumah warga dibakar massa.
Kapolda mengingatkan para pemimpin di Papua, termasuk di daerah-daerah yang menggelar Pilkada agar tidak membenturkan rakyat untuk tujuan politik dan kepentingan pribadi mereka.
"Jangan membenturkan rakyat lalu meninggalkan rakyat begitu saja dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak bisa seperti itu. Kami dari pihak Kepolisian hanya berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tapi malah kami harus membiayai evakuasi masyarakat yang mengungsi dan lainnya," jelas Paulus.
Kapolda Papua Paulus Waterpauw bersama Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian sudah meninjau kondisi di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya pascakonflik tersebut. Kapolda bersama Pangdam juga telah mengunjungi para pengungsi Intan Jaya di Nabire.
"Hari ini saya datang melihat saudara-saudara yang menjadi korban konflik di Kabupaten Intan Jaya dan sekarang mengungsi ke Timika," jelas Paulus.
Polda Papua berencana mengundang pemerintah daerah, DPRD dan para tokoh guna membahas penyelesaian permasalahan di Intan Jaya tersebut sekaligus membicarakan penanganan para pengungsi yang hingga kini masih berada di Nabire dan Timika.
"Konflik ini terjadi karena persoalan politik, jadi pemerintah daerah harus bantu dan tanggung jawab. Masa polisi yang harus mengurus semuanya. Darimana kami punya anggaran untuk menangani para pengungsi. Jadi, jangan dilepas tanggung jawab itu," ujar Paulus. (*)
Ditemui di Timika, Selasa, Paulus Waterpauw mengatakan kini terdapat ratusan korban konflik Pilkada di Intan Jaya mengungsi ke Kabupaten Nabire. Sebagian lagi sekitar 44 orang mengungsi ke Timika.
"Saya minta pemerintah dalam hal ini gubernur dan bupati-bupati, urus itu rakyat. Jangan beralasan bahwa konflik ini karena masalah adat. Tidak, rakyat berkonflik karena kepentingan Pilkada. Mereka (Gubernur dan Bupati-Bupati) yang punya rakyat, jadi harus tanggung jawab," kata Paulus.
Kapolda merasa prihatin dengan kondisi para pengungsi di Nabire dan Timika lantaran tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Ratusan pengungsi itu harus meninggalkan kampung halaman mereka di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya saat pecah konflik antarkubu pendukung cabup-cawabup yang bertarung pada Pilkada serentak 15 Februari lalu.
Konflik antarpendukung pasangan cabup-cawabup Intan Jaya pecah saat berlangsung rapat pleno KPU setempat tentang rekapitulasi dan penghitungan suara Pilkada Intan Jaya pada Kamis (23/2).
Akibat konflik itu, tiga warga meninggal dunia, 90 warga luka-luka dan sejumlah rumah warga dibakar massa.
Kapolda mengingatkan para pemimpin di Papua, termasuk di daerah-daerah yang menggelar Pilkada agar tidak membenturkan rakyat untuk tujuan politik dan kepentingan pribadi mereka.
"Jangan membenturkan rakyat lalu meninggalkan rakyat begitu saja dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak bisa seperti itu. Kami dari pihak Kepolisian hanya berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tapi malah kami harus membiayai evakuasi masyarakat yang mengungsi dan lainnya," jelas Paulus.
Kapolda Papua Paulus Waterpauw bersama Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian sudah meninjau kondisi di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya pascakonflik tersebut. Kapolda bersama Pangdam juga telah mengunjungi para pengungsi Intan Jaya di Nabire.
"Hari ini saya datang melihat saudara-saudara yang menjadi korban konflik di Kabupaten Intan Jaya dan sekarang mengungsi ke Timika," jelas Paulus.
Polda Papua berencana mengundang pemerintah daerah, DPRD dan para tokoh guna membahas penyelesaian permasalahan di Intan Jaya tersebut sekaligus membicarakan penanganan para pengungsi yang hingga kini masih berada di Nabire dan Timika.
"Konflik ini terjadi karena persoalan politik, jadi pemerintah daerah harus bantu dan tanggung jawab. Masa polisi yang harus mengurus semuanya. Darimana kami punya anggaran untuk menangani para pengungsi. Jadi, jangan dilepas tanggung jawab itu," ujar Paulus. (*)