Timika (Antara Papua) - Pengelola Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tilemans Keuskupan Timika menyatakan dapat memaklumi rencana Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) mengurangi tenaga guru kontrak terkait permasalahan PT Freeport Indonesia.
Direktur YPPK Tilemans Keuskupan Timika, John Giyai di Timika, Rabu, mengatakan jika itu merupakan kebijakan LPMAK karena tidak tersedianya anggaran untuk melanjutkan program kontrak guru maka pihaknya pun harus siap atas kemungkinan itu.
"Selama ini belum ada wacana untuk pengurangan atau pemberhentian kerja sama dengan LPMAK tentang guru kontrak. Kita berharap itu tidak terjadi karena sekolah-sekolah di pedalaman sangat membutuhkan guru," kata John.
Sejak beberapa tahun terakhir ini, LPMAK melalui biro pendidikannya bekerja sama dengan YPPK Timika dalam rangka penyediaan guru yang dikontrak yayasan untuk mengisi kekosongan di sekolah-sekolah YPPK yang kebanyakan tersebar di wilayah pedalaman.
"Guru kontrak dari program ini semuanya berjumlah 83 dan dikontrak selama satu tahun. Itu berarti akan berakhir Juni 2017 ini. Jika kontrak tidak dilanjutkan maka dipastikan banyak sekolah akan kosong," tuturnya.
John mengatakan pihaknya mengharapkan adanya kemungkinan kerja sama dengan Pemkab Mimika untuk melanjutkan program guru kontrak tersebut.
Hal itu juga dimaksud untuk menunjukan keberpihakan pemerintah untuk pendidikan masyarakat asli Papua pasalnya kebanyakan sekolah YPPK berada di wilayah pesisir dan pegunungan yang merupakan basis masyarakat Papua.
"Kita harapkan ada kerja sama dengan Pemkab untuk kelanjutan program guru kontrak yayasan ini jika di kemudian hari kerja sama dengan LPMAK berakhir," ujarnya. (*)
Direktur YPPK Tilemans Keuskupan Timika, John Giyai di Timika, Rabu, mengatakan jika itu merupakan kebijakan LPMAK karena tidak tersedianya anggaran untuk melanjutkan program kontrak guru maka pihaknya pun harus siap atas kemungkinan itu.
"Selama ini belum ada wacana untuk pengurangan atau pemberhentian kerja sama dengan LPMAK tentang guru kontrak. Kita berharap itu tidak terjadi karena sekolah-sekolah di pedalaman sangat membutuhkan guru," kata John.
Sejak beberapa tahun terakhir ini, LPMAK melalui biro pendidikannya bekerja sama dengan YPPK Timika dalam rangka penyediaan guru yang dikontrak yayasan untuk mengisi kekosongan di sekolah-sekolah YPPK yang kebanyakan tersebar di wilayah pedalaman.
"Guru kontrak dari program ini semuanya berjumlah 83 dan dikontrak selama satu tahun. Itu berarti akan berakhir Juni 2017 ini. Jika kontrak tidak dilanjutkan maka dipastikan banyak sekolah akan kosong," tuturnya.
John mengatakan pihaknya mengharapkan adanya kemungkinan kerja sama dengan Pemkab Mimika untuk melanjutkan program guru kontrak tersebut.
Hal itu juga dimaksud untuk menunjukan keberpihakan pemerintah untuk pendidikan masyarakat asli Papua pasalnya kebanyakan sekolah YPPK berada di wilayah pesisir dan pegunungan yang merupakan basis masyarakat Papua.
"Kita harapkan ada kerja sama dengan Pemkab untuk kelanjutan program guru kontrak yayasan ini jika di kemudian hari kerja sama dengan LPMAK berakhir," ujarnya. (*)