Timika (Antara Papua) - Organisasi PBB yang membidangi pembangunan anak (Unicef) bersama Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Papua (YP2KP) menggandeng aparat kampung (desa) untuk membangun sektor pendidikan.
Untuk mewujudkan hal itu, digelar pelatihan penguatan kapasitas aparat kampung di Kabupaten Mimika, yang digelar di Timika, Rabu.
Fasilitator Comunity YP2KP, Thomas Lamatapo mengatakan kegiatan itu bertujuan membangun sinergi antara pemerintah kampung dengan stakeholder pendidikan yaitu sekolah untuk mengatasi persoalan pendidikan yang dihadapi.
"Masalah pendidikan tidak mungkin diselesaikan oleh dinas terkait saja melainkan semua pihak mengingat carut marut persoalan pendidikan di Papua luar biasa termasuk Mimika," ujarnya.
Untuk itu Unicef bersama YP2KP mengajak para pihak seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD)Badan Pemberdayaan Masyarakat Mimika, Bagian Pemerintahan Kampung Setkab Mimika, Bappeda Mimika, aparat kampung, Badan Musyawarah Kampung dan pihak sekolah untuk memetakan persoalan yang dihadapi termasuk bagaimana cara mengatasinya.
"Nanti diharapkan kita `sharing` peran. Misalnya Dinas Pendidikan mengatasi persoalan apa dan kampung mengatasi persoalan apa menggunakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana stimulan yang dikucurkan," tuturnya.
Berkaitan dengan penganggaran sumber dana yang diterima kampung untuk pendidikan maka pelaksana kegiatan mengundang Bagian Pemerintahan Kampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Bappeda guna menjelaskan peluang dan mekanisme penganggaran yang akan dialokasikan masing-masing kampung bagi pembangunan pendidikan.
Ia mengakui selama ini sejumlah kampung telah mengalokasikan sejumlah dana yang diterima untuk mendukung pendidikan, namun hal tersebut dianggap belum sepenuhnya membantu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pendidikan di kampung masing-masing.
"Kami mengajak semua pihak untuk membuat skala prioritas khusus penyelesaian persoalan pendidikan. Harapannya sekurang-kurangnya sejumlah persoalan mendasar dapat diselesaikan bersama dengan kampung yang dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan," tuturnya.
Konsultan Partisipasi Masyarakat, Unicef Papua, Warno Hadi pada kesempatan yang sama mengatakan program peningkatan kapasitas aparat kampung untuk peningkatan pembangunan pendidikan juga telah di gelar di enam kabupaten yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat, diantaranya, Mimika, Jayawijaya, Biak dan Jayapura. Sedangkan di Papua Barat itu di kabupaten Manokwari dan Sorong.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Mimika, Michael Gomar, memberikan apresiasi atas kontribusi Unicef melalui YP2KP Timika untuk peningkatan kapasitas peningkatan aparat kampung.
Ia menilai Unicef melalui YP2KP merupakan satu-satunya LSM di Mimika yang sering memfasilitasi aparat kampung dalam peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih baik lagi. (*)
Untuk mewujudkan hal itu, digelar pelatihan penguatan kapasitas aparat kampung di Kabupaten Mimika, yang digelar di Timika, Rabu.
Fasilitator Comunity YP2KP, Thomas Lamatapo mengatakan kegiatan itu bertujuan membangun sinergi antara pemerintah kampung dengan stakeholder pendidikan yaitu sekolah untuk mengatasi persoalan pendidikan yang dihadapi.
"Masalah pendidikan tidak mungkin diselesaikan oleh dinas terkait saja melainkan semua pihak mengingat carut marut persoalan pendidikan di Papua luar biasa termasuk Mimika," ujarnya.
Untuk itu Unicef bersama YP2KP mengajak para pihak seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD)Badan Pemberdayaan Masyarakat Mimika, Bagian Pemerintahan Kampung Setkab Mimika, Bappeda Mimika, aparat kampung, Badan Musyawarah Kampung dan pihak sekolah untuk memetakan persoalan yang dihadapi termasuk bagaimana cara mengatasinya.
"Nanti diharapkan kita `sharing` peran. Misalnya Dinas Pendidikan mengatasi persoalan apa dan kampung mengatasi persoalan apa menggunakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana stimulan yang dikucurkan," tuturnya.
Berkaitan dengan penganggaran sumber dana yang diterima kampung untuk pendidikan maka pelaksana kegiatan mengundang Bagian Pemerintahan Kampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Bappeda guna menjelaskan peluang dan mekanisme penganggaran yang akan dialokasikan masing-masing kampung bagi pembangunan pendidikan.
Ia mengakui selama ini sejumlah kampung telah mengalokasikan sejumlah dana yang diterima untuk mendukung pendidikan, namun hal tersebut dianggap belum sepenuhnya membantu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pendidikan di kampung masing-masing.
"Kami mengajak semua pihak untuk membuat skala prioritas khusus penyelesaian persoalan pendidikan. Harapannya sekurang-kurangnya sejumlah persoalan mendasar dapat diselesaikan bersama dengan kampung yang dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan," tuturnya.
Konsultan Partisipasi Masyarakat, Unicef Papua, Warno Hadi pada kesempatan yang sama mengatakan program peningkatan kapasitas aparat kampung untuk peningkatan pembangunan pendidikan juga telah di gelar di enam kabupaten yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat, diantaranya, Mimika, Jayawijaya, Biak dan Jayapura. Sedangkan di Papua Barat itu di kabupaten Manokwari dan Sorong.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Mimika, Michael Gomar, memberikan apresiasi atas kontribusi Unicef melalui YP2KP Timika untuk peningkatan kapasitas peningkatan aparat kampung.
Ia menilai Unicef melalui YP2KP merupakan satu-satunya LSM di Mimika yang sering memfasilitasi aparat kampung dalam peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih baik lagi. (*)