Jayapura (Antara Papua) - Pelapor khusus PBB Bidang Kesehatan Dainius Puras mengunjungi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Jayapura, Papua, untuk melihat langsung pelayanan kesehatan khususnya kepada masyarakat asli Papua, Sabtu.
Selama pemantauan kesehatan itu, Dainius didampingi Direktur RSUD Jayapura drg Joseph Rinta, termasuk saat mengamati unit gawat darurat (UGD) dan ruang inap serta pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur itu.
Dainius merupakan bagian dari utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dikoordinir Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) saat berkunjung ke Provinsi Papua, guna mengamati perkembangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Kunjungan delegasi PBB di Papua itu, berlangsung selama dua hari terhitung Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4).
Selain Dainius, utusan khusus PBB lainnya yang berkunjung ke Papua itu Dolores Infante Canibano (Dari PBB Geneva), dan Shivani Verma (dari Kantor PBB Bangkok).
OHCHR atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights merupakan badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional.
Pihak OHCHR menyoroti tentang kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Fokus kunjungan OHCHR itu yakni pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna menyiapkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua.
Seusai mendampingi Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan itu, Drg Joseph kepada Antara mengatakan dalam kunjungan itu Dainius sempat menanyakan tentang minimnya para medis asli Papua serta bagaimana cara rumah sakit menangani pasien yang enggan berobat ke puskesmas.
Pasien lebih banyak ke RSUD Jayapura itu sehingga petugas medis kewalahan dan ruang rawat inap selalu penuh.
"Untuk para medis orang asli Papua khususnya dokter secara bertahap jumlahnya akan terus bertambah," ujarnya.
Mengenai pelayanan di rumah sakit itu, pihak RSUD Jayapura akan meminta bantuan Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar pelayanan di puskemas lebih ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus ke RSUD.
"Bila hal itu terjadi maka RSUD Jayapura akan benar-benar menjadi rumah sakit rujukan," kata drg Rinta. (*)
Selama pemantauan kesehatan itu, Dainius didampingi Direktur RSUD Jayapura drg Joseph Rinta, termasuk saat mengamati unit gawat darurat (UGD) dan ruang inap serta pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur itu.
Dainius merupakan bagian dari utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dikoordinir Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) saat berkunjung ke Provinsi Papua, guna mengamati perkembangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Kunjungan delegasi PBB di Papua itu, berlangsung selama dua hari terhitung Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4).
Selain Dainius, utusan khusus PBB lainnya yang berkunjung ke Papua itu Dolores Infante Canibano (Dari PBB Geneva), dan Shivani Verma (dari Kantor PBB Bangkok).
OHCHR atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights merupakan badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional.
Pihak OHCHR menyoroti tentang kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Fokus kunjungan OHCHR itu yakni pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna menyiapkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua.
Seusai mendampingi Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan itu, Drg Joseph kepada Antara mengatakan dalam kunjungan itu Dainius sempat menanyakan tentang minimnya para medis asli Papua serta bagaimana cara rumah sakit menangani pasien yang enggan berobat ke puskesmas.
Pasien lebih banyak ke RSUD Jayapura itu sehingga petugas medis kewalahan dan ruang rawat inap selalu penuh.
"Untuk para medis orang asli Papua khususnya dokter secara bertahap jumlahnya akan terus bertambah," ujarnya.
Mengenai pelayanan di rumah sakit itu, pihak RSUD Jayapura akan meminta bantuan Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar pelayanan di puskemas lebih ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus ke RSUD.
"Bila hal itu terjadi maka RSUD Jayapura akan benar-benar menjadi rumah sakit rujukan," kata drg Rinta. (*)