Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi terhadap pembentukan kampung baru agar penambahan kampung tidak terkesan asal-asalan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Jumat, mengatakan selain melakukan verifikasi, juga harus melihat apakah daerah tersebut layak menjadi kampung, sehingga betul-betul efektif keberadaannya.
"Pasalnya, Pemprov Papua mengalokasikan dana program strategi pembangunan kampung (Prospek) 2017 senilai Rp515 miliar yang diperuntukan bagi 5.600-an kampung di seluruh Bumi Cenderawasih," katanya.
Menurut Musaad, tidaklah adil jika ada kampung yang jumlah penduduknya 500 orang dan ada yang hanya 100 orang namun mendapat dana dengan nilai yang sama.
"Sehingga sekali lagi kami imbau agar kabupaten dan kota berkomunikasi baik dengan provinsi, di mana dana tersebut akan dicairkan dalam waktu dekat, setelah seluruh pertanggungjawaban dana Prospek 2016 rampung," ujarnya.
Dia menjelaskan dana Prospek 2017 yang mencapai Rp515 miliar itu relatif bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kenaikannya tak lepas dari meningkatnya jumlah kampung di Papua.
Sebelumnya sebanyak 5.100-an kampung, kini jumlah itu meningkat menjadi 5.600-an kampung.
"Jumlah kampung bisa terus bertambah, hanya sekali lagi kami imbau kalau ada penambahan kampung, diharapkan kabupaten/kota menginformasikan ke provinsi, sebab kebanyakan penambahan kampung langsung dilakukan dari kabupaten ke pusat, akibatnya penambahan ini tidak tercatat di provinsi," kata Musaad.
Dia menambahkan, hal itu pada akhirnya berimbas pada tidak terakomodirnya kampung baru dalam anggaran Prospek, dan pada akhirnya muncul kesan Gubernur Papua tidak mau memberi anggaran padahal kampung tersebut tidak tercatat di provinsi. (*)
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Jumat, mengatakan selain melakukan verifikasi, juga harus melihat apakah daerah tersebut layak menjadi kampung, sehingga betul-betul efektif keberadaannya.
"Pasalnya, Pemprov Papua mengalokasikan dana program strategi pembangunan kampung (Prospek) 2017 senilai Rp515 miliar yang diperuntukan bagi 5.600-an kampung di seluruh Bumi Cenderawasih," katanya.
Menurut Musaad, tidaklah adil jika ada kampung yang jumlah penduduknya 500 orang dan ada yang hanya 100 orang namun mendapat dana dengan nilai yang sama.
"Sehingga sekali lagi kami imbau agar kabupaten dan kota berkomunikasi baik dengan provinsi, di mana dana tersebut akan dicairkan dalam waktu dekat, setelah seluruh pertanggungjawaban dana Prospek 2016 rampung," ujarnya.
Dia menjelaskan dana Prospek 2017 yang mencapai Rp515 miliar itu relatif bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kenaikannya tak lepas dari meningkatnya jumlah kampung di Papua.
Sebelumnya sebanyak 5.100-an kampung, kini jumlah itu meningkat menjadi 5.600-an kampung.
"Jumlah kampung bisa terus bertambah, hanya sekali lagi kami imbau kalau ada penambahan kampung, diharapkan kabupaten/kota menginformasikan ke provinsi, sebab kebanyakan penambahan kampung langsung dilakukan dari kabupaten ke pusat, akibatnya penambahan ini tidak tercatat di provinsi," kata Musaad.
Dia menambahkan, hal itu pada akhirnya berimbas pada tidak terakomodirnya kampung baru dalam anggaran Prospek, dan pada akhirnya muncul kesan Gubernur Papua tidak mau memberi anggaran padahal kampung tersebut tidak tercatat di provinsi. (*)