Jayapura (Antara Papua) - Pengurus BPD Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distribusi Indonesia (Ardin) Provinsi Papua berkomitmen mendukung program tol laut agar dampak dari proses pembangunan bisa cepat dirasakan oleh masyarakat.
"Pengurus pusat mempunyai kebijakan agar sejalan dengan kebijakan pusat adanya tol laut, kita harus mendukung itu sehingga pengadaaan barang dan jasa itu lebih murah dan efisien dan terjangkau untuk siapa saja," ujar Ketua Umum BPD Ardin Papua Tulus Sianipar, di Jayapura, Selasa.
Ia menjelaskan pihaknya mendukung program tol laut dengan meningkatkan kemampuan anggota Ardin untuk ikut berperan dalam kegiatan tersebut.
"Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Kanwil Pajak Papua Maluku untuk melatih anggota kita dalam hal bagaimana membuat laporan keuangan yang ujungnya pada pelaporan SPT tahunan, karena dengan cara itu anggota kita siap," kata dia.
Tulus menyebut pihaknya akan memperkuat dorongan tersebut dengan mengadakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Musyawarah Provinsi (Musprov) Ardin Papua pada 18-19 Mei 2017, di Jayapura.
"Di dalam Musprov itu selain melakukan pemilihan kepengurusan yang baru, kita juga membahas kebijakan umum di daerah yang sesuai dengan kebijakan pusat, di situ juga akan di bicarakan mengenai keputusan-keputusan yang ada di daerah," ujarnya lagi.
Sementara Ketua Panitia Rapim dan Musprov Ardin Papua George Waromi mengungkapkan dari 27 BPC yang ada di Papua, sudah 18 BPC yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.
"Sudah ada tiga orang yang sudah mendaftar menjadi calon ketua, dan hingga kini anggota Ardin Papua ada 633 perusahaan, terdiri dari klasifikasi B 21, klasifikasi M 143, klasifikasi K 333, klasifikasi K1 115 dan kalsifikasi k2 21," ujarnya. (*)
"Pengurus pusat mempunyai kebijakan agar sejalan dengan kebijakan pusat adanya tol laut, kita harus mendukung itu sehingga pengadaaan barang dan jasa itu lebih murah dan efisien dan terjangkau untuk siapa saja," ujar Ketua Umum BPD Ardin Papua Tulus Sianipar, di Jayapura, Selasa.
Ia menjelaskan pihaknya mendukung program tol laut dengan meningkatkan kemampuan anggota Ardin untuk ikut berperan dalam kegiatan tersebut.
"Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Kanwil Pajak Papua Maluku untuk melatih anggota kita dalam hal bagaimana membuat laporan keuangan yang ujungnya pada pelaporan SPT tahunan, karena dengan cara itu anggota kita siap," kata dia.
Tulus menyebut pihaknya akan memperkuat dorongan tersebut dengan mengadakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Musyawarah Provinsi (Musprov) Ardin Papua pada 18-19 Mei 2017, di Jayapura.
"Di dalam Musprov itu selain melakukan pemilihan kepengurusan yang baru, kita juga membahas kebijakan umum di daerah yang sesuai dengan kebijakan pusat, di situ juga akan di bicarakan mengenai keputusan-keputusan yang ada di daerah," ujarnya lagi.
Sementara Ketua Panitia Rapim dan Musprov Ardin Papua George Waromi mengungkapkan dari 27 BPC yang ada di Papua, sudah 18 BPC yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.
"Sudah ada tiga orang yang sudah mendaftar menjadi calon ketua, dan hingga kini anggota Ardin Papua ada 633 perusahaan, terdiri dari klasifikasi B 21, klasifikasi M 143, klasifikasi K 333, klasifikasi K1 115 dan kalsifikasi k2 21," ujarnya. (*)