Jayapura (Antara Papua) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Provinsi Papua, meningkatkan wawasan kebangsaan warga yang berdomisili di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), yakni di Distrik Muara Tami, guna mengantisipasi faham radikalisme.
Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Evert Meraudje ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis mengatakan peningkatan wawasan kebangsaan itu dalam bentuk diskusi kebangsaan bagi masyarakat perbatasan di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Diskusi kebangsaan itu sudah digelar pada Selasa (16/5) bagi seluruh warga yang berdomisili di wilayah perbatasan.
"Momentum itu dilakukan mengingat wilayah perbatasan Indonesia umumnya masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasaran sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas," ujarnya.
Implikasinya, kata dia, daerah perbatasan daerah perbatasan masih menghadapi masalah dalam hal aspek ideologi,aspek politik, aspek ekonomi,aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan.
"Salah satu hal yang mendapat perhatian dalam menanggulangi permasalahan di daerah perbatasan adalah meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) daerah perbatasan," ujarnya.
Seiring dengan itu, kata dia, penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan hendaknya mampu pula menanamkan kesadaran, sikap dan perilaku wawasan kebangsaan yang tinggi.
"Wawasan kebangsaan mengacu pada pengertian, pengenalan,pemahaman, kesadaran, dan sikap terhadap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta dijadikan sebagai orientasi perwujudan nilai dan tingkah laku sehari-hari," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, diskusi kala itu diberi tema "Antisipasi Faham Radikalisme di Kota Jayapura," bagi masyarakat perbatasan di Distrik Muara Tami. (*)
Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Evert Meraudje ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis mengatakan peningkatan wawasan kebangsaan itu dalam bentuk diskusi kebangsaan bagi masyarakat perbatasan di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Diskusi kebangsaan itu sudah digelar pada Selasa (16/5) bagi seluruh warga yang berdomisili di wilayah perbatasan.
"Momentum itu dilakukan mengingat wilayah perbatasan Indonesia umumnya masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasaran sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas," ujarnya.
Implikasinya, kata dia, daerah perbatasan daerah perbatasan masih menghadapi masalah dalam hal aspek ideologi,aspek politik, aspek ekonomi,aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan.
"Salah satu hal yang mendapat perhatian dalam menanggulangi permasalahan di daerah perbatasan adalah meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) daerah perbatasan," ujarnya.
Seiring dengan itu, kata dia, penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan hendaknya mampu pula menanamkan kesadaran, sikap dan perilaku wawasan kebangsaan yang tinggi.
"Wawasan kebangsaan mengacu pada pengertian, pengenalan,pemahaman, kesadaran, dan sikap terhadap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta dijadikan sebagai orientasi perwujudan nilai dan tingkah laku sehari-hari," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, diskusi kala itu diberi tema "Antisipasi Faham Radikalisme di Kota Jayapura," bagi masyarakat perbatasan di Distrik Muara Tami. (*)