Jayapura (Antara Papua) - Satuan Kerja Non vertical Tertentu (SNVT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua tengah menyinkronkan program pembangunan rumah di Provinsi Papua dengan seluruh instansi terkait agar di tahun anggaran 2018 semua pihak sudah bersinergi dalam bidang tersebut.
Kepala SNVT Kementerian PUPR Provinsi Papua Malikidin Soltip, di Jayapura, Senin, menjelaskan untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya menggelar rapat kordinasi dan sinkronisasi program penyediaan rumah di Provinsi Papua, yang melibatkan pemerintah daerah hingga BUMN dan BUMD yang terkait hal tersebut.
"Harapan kita dari semua yang hadir semua OPD dari seluruh kabupaten dan kota, program perumahan dari pemerintah pusat melalui PUPR dan provinsi kemudian kota kabupaten mudah-mudahan bisa sinkron, selama ini kegiatannya masih jalan sendiri-sendiri," kata dia.
Untuk langkah awal ia berharap segera ada sinkronisasi data mengenai jumlah dan keperluan rumah, sehingga rencana kerja di 2018 bisa dimulai dari data tersebut.
"Harapan kita data untuk kota/kabupaten ada di provinsi dan ada di pusat, apa yang di kerjakan pemerintah pusat dan apa yang di kerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun kita dapat mengetahuinya, sehingga mengurangi adanya kebutuhan rumah oleh MBR," ujarnya.
"Acara ini sekaligus menyatukan persepsi untuk menyediakan perumahan di 2018, harapan kita berjalan searah dengan aturan yang sama," sambung Soltip.
Sementara Asisten II Setda Papua Elly Loupatty menginginkan agar dalam rapat tersebut semua hal yang berkaitan dengan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa dibidarakan secra mendetail.
Ia mengingatkan agar ketika program tersebut terealisasi tidak lagi ada masalah yang mengganjal sehingga masyarakat yang menjadi objek dari program tersebut bisa langsung menempati rumah yang layak huni. (*)
Kepala SNVT Kementerian PUPR Provinsi Papua Malikidin Soltip, di Jayapura, Senin, menjelaskan untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya menggelar rapat kordinasi dan sinkronisasi program penyediaan rumah di Provinsi Papua, yang melibatkan pemerintah daerah hingga BUMN dan BUMD yang terkait hal tersebut.
"Harapan kita dari semua yang hadir semua OPD dari seluruh kabupaten dan kota, program perumahan dari pemerintah pusat melalui PUPR dan provinsi kemudian kota kabupaten mudah-mudahan bisa sinkron, selama ini kegiatannya masih jalan sendiri-sendiri," kata dia.
Untuk langkah awal ia berharap segera ada sinkronisasi data mengenai jumlah dan keperluan rumah, sehingga rencana kerja di 2018 bisa dimulai dari data tersebut.
"Harapan kita data untuk kota/kabupaten ada di provinsi dan ada di pusat, apa yang di kerjakan pemerintah pusat dan apa yang di kerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun kita dapat mengetahuinya, sehingga mengurangi adanya kebutuhan rumah oleh MBR," ujarnya.
"Acara ini sekaligus menyatukan persepsi untuk menyediakan perumahan di 2018, harapan kita berjalan searah dengan aturan yang sama," sambung Soltip.
Sementara Asisten II Setda Papua Elly Loupatty menginginkan agar dalam rapat tersebut semua hal yang berkaitan dengan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa dibidarakan secra mendetail.
Ia mengingatkan agar ketika program tersebut terealisasi tidak lagi ada masalah yang mengganjal sehingga masyarakat yang menjadi objek dari program tersebut bisa langsung menempati rumah yang layak huni. (*)