Jayapura (Antara Papua) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyampaikan, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), jumlah usaha/perusahaan di wilayah itu meningkat 34,43 persen dibanding dengan hasil sensus tahun 2006.
Kepala BPS Papua Simon Sapary, di Jayapura, Rabu, menjelaskan, tercatat jumlah usaha/prusahaan non pertanian di provinsi itu mencapai 153.296 unit yang dikelompokan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
"Apabila diklasifikasikan menurut skala usaha, sejumlah 150.122 usaha/perusahaan (97,33 persen) berskala usaha mikro kecil (UMK) dan 3.174 usaha/perusahaan (2,07 persen) berskala usaha menengah besar (UMB)," ujarnya.
Ia menuturkan hasil SE2016 menunjukan distribusi jumlah usaha/perusahaan didominasi oleh lapangan usaha perdaganagan besar dan eceran, dimana jumlahnya mencapai 88.821 usaha/perusahaan atau 57,94 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Papua.
"Sumbanagan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Papua 2016 belum begitu besar, hanya sekitar 11 persen dengan pertumbuhan 6,91 persen," kata dia.
"Sementara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 11,88 persen, pengangkutan dan pergudangan 8,37 persen, dan industri pengolahan 7,42 persen," sambungnya.
Simon memaparkan SE2016 dilakukan pada Mei - Juni 2016 terhadap semua lapangan usaha, terkecuali pertanian yang akan dilakukan sensus tersendiri.
Dalam SE2016, petugas BPS menggunakan dua macam kuesioner, yaitu daftar SE2016-L1 dan SE2016-L2.
"Daftar SE2016-L1 digunakan untuk mendaftar seluruh usaha/perusahaan rumah tangga, baik yang lokasinya permanen, maupun yang tidak permanen. Daftar SE2016-L2 digunakan untuk mendata seluruh usaha/perusahaan secara lengkap," kata Simon.
Menurutnya pada 2017 BP akan kembali melakukan SE2016 lanjutan untuk mencari data lebih terperinci mengenai struktur ketenagakerjaan, permodalan, biaya dan produksi, prospek usaha dan lainnya. (*)
Kepala BPS Papua Simon Sapary, di Jayapura, Rabu, menjelaskan, tercatat jumlah usaha/prusahaan non pertanian di provinsi itu mencapai 153.296 unit yang dikelompokan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
"Apabila diklasifikasikan menurut skala usaha, sejumlah 150.122 usaha/perusahaan (97,33 persen) berskala usaha mikro kecil (UMK) dan 3.174 usaha/perusahaan (2,07 persen) berskala usaha menengah besar (UMB)," ujarnya.
Ia menuturkan hasil SE2016 menunjukan distribusi jumlah usaha/perusahaan didominasi oleh lapangan usaha perdaganagan besar dan eceran, dimana jumlahnya mencapai 88.821 usaha/perusahaan atau 57,94 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Papua.
"Sumbanagan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Papua 2016 belum begitu besar, hanya sekitar 11 persen dengan pertumbuhan 6,91 persen," kata dia.
"Sementara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 11,88 persen, pengangkutan dan pergudangan 8,37 persen, dan industri pengolahan 7,42 persen," sambungnya.
Simon memaparkan SE2016 dilakukan pada Mei - Juni 2016 terhadap semua lapangan usaha, terkecuali pertanian yang akan dilakukan sensus tersendiri.
Dalam SE2016, petugas BPS menggunakan dua macam kuesioner, yaitu daftar SE2016-L1 dan SE2016-L2.
"Daftar SE2016-L1 digunakan untuk mendaftar seluruh usaha/perusahaan rumah tangga, baik yang lokasinya permanen, maupun yang tidak permanen. Daftar SE2016-L2 digunakan untuk mendata seluruh usaha/perusahaan secara lengkap," kata Simon.
Menurutnya pada 2017 BP akan kembali melakukan SE2016 lanjutan untuk mencari data lebih terperinci mengenai struktur ketenagakerjaan, permodalan, biaya dan produksi, prospek usaha dan lainnya. (*)