Jayapura (Antara Papua) - Sejumlah bupati di Provinsi Papua Barat megancam menarik sahamnya di PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) karena perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan komitmen yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Enos Aronggear yang mewakili Gubernur Papua Barat dalam RUPS Bank Papua 2017, di Jayapura, Selasa, menyatakan perwakilan provinsi tersebut tidak akan mengikuti RUPS bila pelaksanaan RUPS masih di Jayapura.
"Sebagai pemegang saham, Gubernur Papua Barat menyatakan RUPS yang dilaksanakan pada 30 Mei 2017, diminta untuk ditangguhkan dan dialihkan pelaksanaannya di Papua Barat," ujarya.
Ia menambahkan dalam RUPS Bank Papua kali ini, terdapat agenda pemilihan dewan komisaris yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.
"Dalam pemilihan komisaris, harus ada keterlibatan Gubernur Papua Barat selaku pemegang saham," kata dia.
Setidaknya dua perwakilan dari Papua Barat, yaitu Bupati Fakfak dan Teluk Bintuni menyatakan dukungan terhadap pernyataan Gubernur Papua Barat dan mengamcam akan menarik saham mereka di bank Papua bila hal tersebut tidak dilaksanakan.
Mereka pun mempertanyakan pelaksanaan RUPS Bank Papua di Jayapura karena seharusnya dilakukan di Sorong, Papua Barat, sesuai kesepakatan yang dihasilkan pada RUPS sebelumnya,
Sementara Bupati Merauke Fredy Gebze memberikan dukungan terhadap pernyataan Gubernur Papua Barat dan meminta manajemen Bank Papua konsisten menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. (*)
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Enos Aronggear yang mewakili Gubernur Papua Barat dalam RUPS Bank Papua 2017, di Jayapura, Selasa, menyatakan perwakilan provinsi tersebut tidak akan mengikuti RUPS bila pelaksanaan RUPS masih di Jayapura.
"Sebagai pemegang saham, Gubernur Papua Barat menyatakan RUPS yang dilaksanakan pada 30 Mei 2017, diminta untuk ditangguhkan dan dialihkan pelaksanaannya di Papua Barat," ujarya.
Ia menambahkan dalam RUPS Bank Papua kali ini, terdapat agenda pemilihan dewan komisaris yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.
"Dalam pemilihan komisaris, harus ada keterlibatan Gubernur Papua Barat selaku pemegang saham," kata dia.
Setidaknya dua perwakilan dari Papua Barat, yaitu Bupati Fakfak dan Teluk Bintuni menyatakan dukungan terhadap pernyataan Gubernur Papua Barat dan mengamcam akan menarik saham mereka di bank Papua bila hal tersebut tidak dilaksanakan.
Mereka pun mempertanyakan pelaksanaan RUPS Bank Papua di Jayapura karena seharusnya dilakukan di Sorong, Papua Barat, sesuai kesepakatan yang dihasilkan pada RUPS sebelumnya,
Sementara Bupati Merauke Fredy Gebze memberikan dukungan terhadap pernyataan Gubernur Papua Barat dan meminta manajemen Bank Papua konsisten menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. (*)