Timika (Antara Papua) - PT Freeport Indonesia sejak pekan lalu membuka pusat informasi layanan bagi para mantan karyawannya yang hendak mengajukan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan, surat pengalaman kerja dan lainnya di Hotel Cenderawasih 66 Timika, Papua.
Manajer Coorporate Communication PT Freeport Indonesia Kerry Yarangga, saat dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan pusat informasi layanan kepada mantan karyawan tersebut dibuka sejak 15 Juni hingga 23 Juni 2017.
"Tujuan dibuka pusat informasi ini semata-mata untuk membantu para mantan karyawan PT Freeport yang statusnya dinonaktifkan karena secara sukarela mengundurkan diri akibat mangkir bekerja lima hari berturut-turut," ujar Kerry.
Dengan adanya pusat informasi layanan tersebut, kata Kerry lagi, para mantan karyawan PT Freeport mendapatkan penjelasan sekaligus difasilitasi pengurusan klaim jaminan pensiun, saving plan dan surat keterangan kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun pengurusan tiket penerbangan kembali ke daerah asal perekrutan.
Pusat informasi layanan yang dibuka PT Freeport di Hotel Cenderawasih 66 Timika itu, khusus untuk melayani para mantan karyawan PT Freeport sendiri, bukan melayani pemberian informasi kepada karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi Freeport.
PT Freeport telah menonaktifkan lebih dari 3.200 karyawan yang ikut bergabung dalam aksi mogok kerja di Timika sejak 11 April 2017.
Manajemen PT Freeport beralasan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada ribuan karyawannya itu.
Ribuan karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri secara sukarela setelah mangkir bekerja lima hari berturut-turut meski sudah dipanggil secara layak.
Berbeda dengan manejemen PT Freeport, pihak Serikat Pekerja PT Freeport menganggap penonaktifan ribuan karyawan tersebut merupakan keputusan sepihak perusahaan.
Para pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport didukung Pengurus Cabang SP-KEP SPSI Mimika hingga kini terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi ribuan karyawan PT Freeport yang telah dipecat tersebut.
Komunikasi yang dibangun tersebut antara lain dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, bahkan hingga Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Jakarta. (*)
Manajer Coorporate Communication PT Freeport Indonesia Kerry Yarangga, saat dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan pusat informasi layanan kepada mantan karyawan tersebut dibuka sejak 15 Juni hingga 23 Juni 2017.
"Tujuan dibuka pusat informasi ini semata-mata untuk membantu para mantan karyawan PT Freeport yang statusnya dinonaktifkan karena secara sukarela mengundurkan diri akibat mangkir bekerja lima hari berturut-turut," ujar Kerry.
Dengan adanya pusat informasi layanan tersebut, kata Kerry lagi, para mantan karyawan PT Freeport mendapatkan penjelasan sekaligus difasilitasi pengurusan klaim jaminan pensiun, saving plan dan surat keterangan kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun pengurusan tiket penerbangan kembali ke daerah asal perekrutan.
Pusat informasi layanan yang dibuka PT Freeport di Hotel Cenderawasih 66 Timika itu, khusus untuk melayani para mantan karyawan PT Freeport sendiri, bukan melayani pemberian informasi kepada karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi Freeport.
PT Freeport telah menonaktifkan lebih dari 3.200 karyawan yang ikut bergabung dalam aksi mogok kerja di Timika sejak 11 April 2017.
Manajemen PT Freeport beralasan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada ribuan karyawannya itu.
Ribuan karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri secara sukarela setelah mangkir bekerja lima hari berturut-turut meski sudah dipanggil secara layak.
Berbeda dengan manejemen PT Freeport, pihak Serikat Pekerja PT Freeport menganggap penonaktifan ribuan karyawan tersebut merupakan keputusan sepihak perusahaan.
Para pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport didukung Pengurus Cabang SP-KEP SPSI Mimika hingga kini terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi ribuan karyawan PT Freeport yang telah dipecat tersebut.
Komunikasi yang dibangun tersebut antara lain dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, bahkan hingga Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Jakarta. (*)