Timika (Antara Papua) - Ribuan Karyawan mogok PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor di lingkungan Freeport mengancam akan perpanjangan mogok kerja yang jika hingga akhir Juni ini belum ada kesepakatan antara pihak manajemen dan serikat pekerja.
"Kalau sampai 30 Juni belum ada kesepakatan tentang persoalan ketenagakerjaan antara serikat pekerja dan manajemen, maka kami akan perpanjang mogok kerja selama satu bulan lagi terhitung mulai dari 1-30 Juli," kata Ketua PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai saat dihubungi dari Timika, Rabu.
Kurang lebih 3.000-an karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia pada 1 - 31 Mei lalu melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan manajemen PT Freeport Indonesia yang pada saat itu dinilai merugikan karyawan karena merumahkan karyawan secara sepihak hingga berbuntut pada PHK ribuan karyawan.
Aksi mogok kerja dengan harapan pihak manajemen mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan maupun di PHK sampai akhir Mei tidak membuahkan hasil. Aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa kali oleh karyawan Freeport di Mimika dan pertemuan-pertemuan dengan pihak manajemen Freeport yang difasilitasi pemkab setempat juga sama-sama tidak berujung pada kata sepakat.
Akhirnya SPKEP-SPSI Mimika memperpanjang mogok selama sebulan terhitung 1-30 Juni ini dengan tujuan yang sama yaitu mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang hingga kini kehilangan pekerjaan atau dinyatakan oleh manajemen Freeport telah melakukan PHK secara sukarela karena tidak mangkir kerja sama lima hari berturut-turut dan tidak mengindahkan panggilan kembali bekerja oleh manajemen.
Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Mimika yang melibatkan manajemen Freeport dan para karyawan diserahkan ke pemerintah pusat.
Eltinus mengatakan pihaknya tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut lantaran manajemen Freeport memiliki aturan sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihaknya.
Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk DPRP Papua yang menganggarkan pertemuan dengan mempertemukan dua pihak di Jayapura beberapa waktu lalu.
Sayangnya agenda tersebut ditunda lantaran manajemen Freeport tidak memenuhi undangan Komisi A DPRP Papua tersebut dengan alasan tertentu.
Pertemuan diagendakan kembali pada 10 Juli mendatang yang diperkirakan akan dihadiri juga oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. (*)
"Kalau sampai 30 Juni belum ada kesepakatan tentang persoalan ketenagakerjaan antara serikat pekerja dan manajemen, maka kami akan perpanjang mogok kerja selama satu bulan lagi terhitung mulai dari 1-30 Juli," kata Ketua PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai saat dihubungi dari Timika, Rabu.
Kurang lebih 3.000-an karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia pada 1 - 31 Mei lalu melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan manajemen PT Freeport Indonesia yang pada saat itu dinilai merugikan karyawan karena merumahkan karyawan secara sepihak hingga berbuntut pada PHK ribuan karyawan.
Aksi mogok kerja dengan harapan pihak manajemen mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan maupun di PHK sampai akhir Mei tidak membuahkan hasil. Aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa kali oleh karyawan Freeport di Mimika dan pertemuan-pertemuan dengan pihak manajemen Freeport yang difasilitasi pemkab setempat juga sama-sama tidak berujung pada kata sepakat.
Akhirnya SPKEP-SPSI Mimika memperpanjang mogok selama sebulan terhitung 1-30 Juni ini dengan tujuan yang sama yaitu mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang hingga kini kehilangan pekerjaan atau dinyatakan oleh manajemen Freeport telah melakukan PHK secara sukarela karena tidak mangkir kerja sama lima hari berturut-turut dan tidak mengindahkan panggilan kembali bekerja oleh manajemen.
Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Mimika yang melibatkan manajemen Freeport dan para karyawan diserahkan ke pemerintah pusat.
Eltinus mengatakan pihaknya tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut lantaran manajemen Freeport memiliki aturan sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihaknya.
Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk DPRP Papua yang menganggarkan pertemuan dengan mempertemukan dua pihak di Jayapura beberapa waktu lalu.
Sayangnya agenda tersebut ditunda lantaran manajemen Freeport tidak memenuhi undangan Komisi A DPRP Papua tersebut dengan alasan tertentu.
Pertemuan diagendakan kembali pada 10 Juli mendatang yang diperkirakan akan dihadiri juga oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. (*)