Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mematangkan perencanaan sebelum dokumen induk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 diserahkan ke DPRP pada Oktober 2017.
"Saya minta perencanaan di 2018 harus benar-benar dimatangkan, sehingga betul-betul setiap kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya," katanya di Jayapura, Kamis.
Menurut Lukas, seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini direncanakan melalui Bappeda, bahkan untuk kabupaten dan kota yang menginginkan pekerjaan semua lewat badan tersebut.
"Bila tak ada halangan pada September 2017, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pihak DPRP guna membahas RAPBD induk 2018," ujarnya.
Dia menjelaskan pembahasan ini juga akan dilakukan pararel dengan APBD Perubahan 2017. Sehubungan dengan itu, Gubernur Lukas mengharapkan seluruh dokumen perencanaan dapat dipersiapkan secara baik oleh pihak Bappeda Papua.
"Sehingga jika dipersiapkan dengan baik, dapat diserahkan tepat waktu kepada pihak DPRP untuk dibahas dan ditetapkan," jelasnya.
Gubernur meminta semua pihak dapat melaksanakan sesuai tupoksi dan tanggungjawab masing-masing di OPD, sementara pihak Bappeda akan menjadi penanggungjawabnya.
Sebelumnya, Lukas Enembe meminta lembaga pengawasan dan pemeriksa keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar memberikan pengawasan secara maksimal kepada OPD perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. (*)
"Saya minta perencanaan di 2018 harus benar-benar dimatangkan, sehingga betul-betul setiap kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya," katanya di Jayapura, Kamis.
Menurut Lukas, seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini direncanakan melalui Bappeda, bahkan untuk kabupaten dan kota yang menginginkan pekerjaan semua lewat badan tersebut.
"Bila tak ada halangan pada September 2017, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pihak DPRP guna membahas RAPBD induk 2018," ujarnya.
Dia menjelaskan pembahasan ini juga akan dilakukan pararel dengan APBD Perubahan 2017. Sehubungan dengan itu, Gubernur Lukas mengharapkan seluruh dokumen perencanaan dapat dipersiapkan secara baik oleh pihak Bappeda Papua.
"Sehingga jika dipersiapkan dengan baik, dapat diserahkan tepat waktu kepada pihak DPRP untuk dibahas dan ditetapkan," jelasnya.
Gubernur meminta semua pihak dapat melaksanakan sesuai tupoksi dan tanggungjawab masing-masing di OPD, sementara pihak Bappeda akan menjadi penanggungjawabnya.
Sebelumnya, Lukas Enembe meminta lembaga pengawasan dan pemeriksa keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar memberikan pengawasan secara maksimal kepada OPD perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. (*)