Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua meminta penerimaan siswa baru secara daring pada tahun ajaran 2017-2018 tidak memunculkan masalah yang dapat mempersulit orang tua murid maupun pihak sekolah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty di Jayapura, mengatakan kegiatan persekolahan khususnya dalam hal penerimaan siswa baru ini sudah jelas sehingga diharapkan ada koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak sekolah.
"Jadi silahkan dikomunikasikan antara komite yakni perwakilan orang tua dengan pihak sekolah, hal-hal apa yang ditanggung negara dan yang harus disepakati namun diperlukan di luar tanggungan negara," katanya.
Elia menjelaskan, pihaknya mengakui hal-hal ini penting untuk dibicarakan dan dicari titik temunya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan akhirnya mempersulit proses persekolahan bagi siswa.
"Kami sering mendengar ada orang tua yang tidak memahami atau bahkan mengetahui secara pasti kondisi sekolah sehingga memberikan komentar miring, sebaiknya hal tersebut disepakati, diumumkan dan yang jelas jangan jauh dari peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya memberikan perhatian khusus kepada masa-masa penerimaan siswa baru dan harus ada keterbukaan sehingga guru-guru yang bekerja sepenuh hati bersama timnya tidak disudutkan.
"Selain itu, penting juga untuk memahami apa yang menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab orang tua sehingga tidak ada sebutan pungutan liar karena harus membayar kewajiban bagi anak di sekolah," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya berharap proses penerimaan siswa baru ini dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memunculkan masalah baru sehingga tidak ada yang tertinggal.(*)
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty di Jayapura, mengatakan kegiatan persekolahan khususnya dalam hal penerimaan siswa baru ini sudah jelas sehingga diharapkan ada koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak sekolah.
"Jadi silahkan dikomunikasikan antara komite yakni perwakilan orang tua dengan pihak sekolah, hal-hal apa yang ditanggung negara dan yang harus disepakati namun diperlukan di luar tanggungan negara," katanya.
Elia menjelaskan, pihaknya mengakui hal-hal ini penting untuk dibicarakan dan dicari titik temunya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan akhirnya mempersulit proses persekolahan bagi siswa.
"Kami sering mendengar ada orang tua yang tidak memahami atau bahkan mengetahui secara pasti kondisi sekolah sehingga memberikan komentar miring, sebaiknya hal tersebut disepakati, diumumkan dan yang jelas jangan jauh dari peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya memberikan perhatian khusus kepada masa-masa penerimaan siswa baru dan harus ada keterbukaan sehingga guru-guru yang bekerja sepenuh hati bersama timnya tidak disudutkan.
"Selain itu, penting juga untuk memahami apa yang menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab orang tua sehingga tidak ada sebutan pungutan liar karena harus membayar kewajiban bagi anak di sekolah," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya berharap proses penerimaan siswa baru ini dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memunculkan masalah baru sehingga tidak ada yang tertinggal.(*)