Jayapura (Antara Papua) - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elandus Supit didampingi Kasdam Brigjen TNI Herman Asaribab dan para asisten menerima kunjungan kehormatan Konsul Palau Mr Ignacio Anastiacio bersama Dubes RI untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Jhoni Lumintang.
Pangdam Cenderawasih menerima kunjungan itu di ruang Bina Yuhda Makodam Cenderawasih, Bukit Polimak, Kota Jayapura, Papua, pada Jumat siang.
Pada momentum itu, George yang juga mantan Asops Kasad itu menyampaikan tentang keadaan stabilitas wilayah Papua terkini yang dalam keadaan kondusif dan segenap perangkat pemerintahan mampu melakukan tugas dan fungsinya serta kegiatan kemasyarakatan berjalan lancar.
"Terciptanya stabilitas wilayah ini sesungguhnya bukan hanya karena tugas aparat TNI atau Polri saja, akan tetapi karena peran serta seluruh elemen bangsa baik tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah maupun masyarakat Papua sendiri yang peduli atas terwujudnya rasa aman dan nyaman di lingkungannya," katanya
Ia juga menyampaikan bahwa di Papua sering terjadi pertikaian antarsuku terutama di wilayah pegunungan, tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan penduduk asli yang masih kurang serta adanya hukum adat yang dominan sehingga berdampak pada pembangunan di wilayah Papua.
Serta masih adanya aksi gangguan keamanan oleh kelompok beda paham yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan, menghambat pembangunan di wilayah Papua.
Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di Papua pemerintah Indonesia melalui Presiden memberikan lima kebijakan dalam penanganan Papua yaitu menguatkan kedaulatan dengan menghormati keragaman dan kekhususan Papua, melakukan penataan optimal UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Lalu, melaksanakan `affirmatif policy` dahulu diartikan memberikan keistemewaan dan kesempatan yang lebih kepada warga asli Papua mengalami `affirmative action` diluar sumber daya alam mendesain dan menyusun strategi kebijakan untuk mempercepat pembangunan Papua termasuk anggarannya dan pendekatan bukan melalui pendekatan keamanan.
"Tetapi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Konsep Kodam XVII/Cenderawasih dalam menangani permasalahan di Papua menggunakan `smart power` dengan mengedepankan `soft power` didukung oleh `dard power` serta membangun kepercayaan kepada masyarakat melalui pendekatan agama, budaya dan kesetaraan," katanya.
"Dalam mendukung akselerasi pembangunan di Papua, Kodam XVII/Cenderawasih melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial guna mewujudkan Papua Tanah Damai,"kata George.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Jhoni Lumintang menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua ini sengaja mengajak Konsul kehormatan di Palau, agar dapat melihat langsung situasi dan kondisi Papua secara langsung.
"Sehingga nantinya apabila ada isu-isu negatif tentang Papua yang berkembang di negara-negara Pasifik, Bapak Konsul dapat menyampaikan dan menjelaskan kepada mereka karena Konsul sudah datang sendiri dan melihat secara langsung situasi dan perkembangan pembangunan di Papua sekarang ini,"katanya.
Dubes Jhoni Lumintang juga menyampaikan bahwa dalam menangani dan membangun Papua selain yang sudah dilaksnakan selama ini perlu adanya pendekatan antropologi dan sosiologi sehingga masyarakat Papua dapat menerima dan pembangunan berjalan dengan lancar, aman dan damai.(*)
Pangdam Cenderawasih menerima kunjungan itu di ruang Bina Yuhda Makodam Cenderawasih, Bukit Polimak, Kota Jayapura, Papua, pada Jumat siang.
Pada momentum itu, George yang juga mantan Asops Kasad itu menyampaikan tentang keadaan stabilitas wilayah Papua terkini yang dalam keadaan kondusif dan segenap perangkat pemerintahan mampu melakukan tugas dan fungsinya serta kegiatan kemasyarakatan berjalan lancar.
"Terciptanya stabilitas wilayah ini sesungguhnya bukan hanya karena tugas aparat TNI atau Polri saja, akan tetapi karena peran serta seluruh elemen bangsa baik tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah maupun masyarakat Papua sendiri yang peduli atas terwujudnya rasa aman dan nyaman di lingkungannya," katanya
Ia juga menyampaikan bahwa di Papua sering terjadi pertikaian antarsuku terutama di wilayah pegunungan, tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan penduduk asli yang masih kurang serta adanya hukum adat yang dominan sehingga berdampak pada pembangunan di wilayah Papua.
Serta masih adanya aksi gangguan keamanan oleh kelompok beda paham yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan, menghambat pembangunan di wilayah Papua.
Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di Papua pemerintah Indonesia melalui Presiden memberikan lima kebijakan dalam penanganan Papua yaitu menguatkan kedaulatan dengan menghormati keragaman dan kekhususan Papua, melakukan penataan optimal UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Lalu, melaksanakan `affirmatif policy` dahulu diartikan memberikan keistemewaan dan kesempatan yang lebih kepada warga asli Papua mengalami `affirmative action` diluar sumber daya alam mendesain dan menyusun strategi kebijakan untuk mempercepat pembangunan Papua termasuk anggarannya dan pendekatan bukan melalui pendekatan keamanan.
"Tetapi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Konsep Kodam XVII/Cenderawasih dalam menangani permasalahan di Papua menggunakan `smart power` dengan mengedepankan `soft power` didukung oleh `dard power` serta membangun kepercayaan kepada masyarakat melalui pendekatan agama, budaya dan kesetaraan," katanya.
"Dalam mendukung akselerasi pembangunan di Papua, Kodam XVII/Cenderawasih melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial guna mewujudkan Papua Tanah Damai,"kata George.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Jhoni Lumintang menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua ini sengaja mengajak Konsul kehormatan di Palau, agar dapat melihat langsung situasi dan kondisi Papua secara langsung.
"Sehingga nantinya apabila ada isu-isu negatif tentang Papua yang berkembang di negara-negara Pasifik, Bapak Konsul dapat menyampaikan dan menjelaskan kepada mereka karena Konsul sudah datang sendiri dan melihat secara langsung situasi dan perkembangan pembangunan di Papua sekarang ini,"katanya.
Dubes Jhoni Lumintang juga menyampaikan bahwa dalam menangani dan membangun Papua selain yang sudah dilaksnakan selama ini perlu adanya pendekatan antropologi dan sosiologi sehingga masyarakat Papua dapat menerima dan pembangunan berjalan dengan lancar, aman dan damai.(*)