Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII maluku-Papua berupaya menurunkan harga jual elpiji di Papua karena kini disparitasnya sangat tinggi dibanding di Pulau Jawa karena faktor ongkos angkutan.
General Manager Pertamina MOR VIII Made Adi Putra, di Jayapura, Kamis, menjelaskan solusi paling memungkinkan untuk menurunkan harga jual elpiji yakni membangun Depo pengisian elpiji di kawasan MOR VIII, namun hal tersebut tertunda karena pendapatan negara di 2016 tidak mencapai target.
"Sebenarnya di 2017 sudah ada perencanaan untuk membangun terminal pengisian elpiji di Ambon (Maluku) dan di Jayapura (Papua) menggunakan APBN. Ternyata kesiapan APBN dilakukan skala prioritas, maka salah satu yang ditunda oleh pemerintah adalah rencana tersebut," ujarnya.
Namun, ia memastikan Pertamina sedang mengusahakan upaya lain agar dalam waktu dekat harga jual elpiji di Papua yang kini Rp265 ribu (tabung 12 kg) dan Rp125 ribu (5,5 kg) bisa turun.
"Kita tetap berupaya dengan menjalankan program pengalihan minyak tanah ke elpiji dengan menata agen yang ada, kemudian menata trasportasi dari titik suplainya di Surabaya ke daaerah MOR VIII, karena kalau dari Makassar mereka pun kurang stoknya," kata dia.
"Mudah-mudahan harga si ulang elpiji 12 kg yang sekarang Rp265 ribu bisa turun menjadi Rp200 ribu. kami sedang menghitung ongkos angkutnya," sambungnya.
Kemudian Pertamina juga berupaya meminta pemerintah untuk memberikan ruang khusus dalam program tol laut guna membawa elpiji dari titik distribusi.
"Upaya yang terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan kuota khusus di tol laut atau subsidi angkutan untuk mendistribusikan elpiji," katanya lagi.
Made pun mengungkapkan Pertamina juga sudah menggandeng pihak swasta untuk merivestasi membangun depo pengisian elpiji di Ambon dan Jayapura yang kini prosesnya sudah berjalan.
"Selain itu kami meminta percepatan pihak swasta yang sedang membangun Depo Elpiji di Ambon dan di Jayapura, tapi yang lebih cepat di Ambon, kalau ini sudah jadi akan sangat mengurangi harga elpiji," ujarnya. (*)
General Manager Pertamina MOR VIII Made Adi Putra, di Jayapura, Kamis, menjelaskan solusi paling memungkinkan untuk menurunkan harga jual elpiji yakni membangun Depo pengisian elpiji di kawasan MOR VIII, namun hal tersebut tertunda karena pendapatan negara di 2016 tidak mencapai target.
"Sebenarnya di 2017 sudah ada perencanaan untuk membangun terminal pengisian elpiji di Ambon (Maluku) dan di Jayapura (Papua) menggunakan APBN. Ternyata kesiapan APBN dilakukan skala prioritas, maka salah satu yang ditunda oleh pemerintah adalah rencana tersebut," ujarnya.
Namun, ia memastikan Pertamina sedang mengusahakan upaya lain agar dalam waktu dekat harga jual elpiji di Papua yang kini Rp265 ribu (tabung 12 kg) dan Rp125 ribu (5,5 kg) bisa turun.
"Kita tetap berupaya dengan menjalankan program pengalihan minyak tanah ke elpiji dengan menata agen yang ada, kemudian menata trasportasi dari titik suplainya di Surabaya ke daaerah MOR VIII, karena kalau dari Makassar mereka pun kurang stoknya," kata dia.
"Mudah-mudahan harga si ulang elpiji 12 kg yang sekarang Rp265 ribu bisa turun menjadi Rp200 ribu. kami sedang menghitung ongkos angkutnya," sambungnya.
Kemudian Pertamina juga berupaya meminta pemerintah untuk memberikan ruang khusus dalam program tol laut guna membawa elpiji dari titik distribusi.
"Upaya yang terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan kuota khusus di tol laut atau subsidi angkutan untuk mendistribusikan elpiji," katanya lagi.
Made pun mengungkapkan Pertamina juga sudah menggandeng pihak swasta untuk merivestasi membangun depo pengisian elpiji di Ambon dan Jayapura yang kini prosesnya sudah berjalan.
"Selain itu kami meminta percepatan pihak swasta yang sedang membangun Depo Elpiji di Ambon dan di Jayapura, tapi yang lebih cepat di Ambon, kalau ini sudah jadi akan sangat mengurangi harga elpiji," ujarnya. (*)