Timika (Antara Papua) - Legislator di Komisi C DPRD Kabupaten Mimika yang membidangi pendidikan, Yohanis Wanti mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Jenny O Usmani.
"Kalau boleh Pak Bupati segera evaluasi Kadispendasbud mengingat hingga saat ini masih ada SD di pedalaman yang belum aktif atau tidak ada proses belajar mengajar sejak awal semester," kata Yohanis, di Timika, Selasa.
Yohanis mengatakan bahwa tidak aktifnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah di pedalaman seperti di distrik Agimuga lantaran hingga saat ini guru belum ada di tempat tugas akibat masih melakukan mogok mengajar.
"Kita semua tahu bahwa guru-guru yang ada di pedalaman kebanyakan guru honor dan hingga saat ini mereka mogok lantaran insentif selama satu semester belum dibayarkan oleh Dispendasbud Mimika, padahal mereka sudah yang setia mengajar," ujarnya.
Sementara itu, guru-guru pegawai negeri yang juga bertugas di sekolah-sekolah bersangkutan di pedalaman juga tak kunjung pergi ke tempat tugas sehingga aktifitas belajar mengajar lumpuh total.
"Ini juga catatan kepada Kepala Dispendasbud untuk bisa mengambil sikap tegas kepada guru-guru pegawai negeri yang tidak setia mengajar. Mereka yang setiap bulan mendapat tunjangan hingga pada insentif yang seharusnya diberikan kepada guru yang setia mengajar di kampung juga mereka terima tapi malas ke tempat tugas," kata Yohanis.
Selain itu, menurut Yohanis, pihak Dispendasbud terkesan bersikap acuh tak acuh bahkan terkesan diam dan membiarkan masalah ini berlarut-larut.
Hal tersebut menurutnya, sangat merugikan anak-anak Mimika khususnya anak-anak asli suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli di Mimika untuk mendapat pendidikan yang layak.
"Ini pelanggaran hak asasi manusia untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Jangan sampai dana yang besar dikucurkan untuk pendidikan di Mimika tetapi malah anak-anak kita sendiri yang jadi korban," ujarnya.
Persoalan pendidikan di Mimika khususnya akhir-akhir ini yang berkaitan dengan mogok mengajar guru honor di Mimika menjadi sorotan hampir seluruh elemen masyarkat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pada Sekretaris Daerah sendiri sebagai pembina ASN di lingkungan Pemkab Mimika.
Yohanis menilai kinerja Kadispendasbud Mimika dalam mengembangkan pendidikan di Mimika sangat buruk.
Ia lantas mengusulkan agar Bupati Mimika sebagai anak asli Mimika untuk segera mengambil langkah konkrit menyelamatkan pendidikan di Mimika khususnya di tingkat dasar.
"Bila perlu dicopot saja, jangan jadi virus untuk pendidikan di Mimika. Kalau tidak mampu ya mundur saja jangan sampai pendidikan di Mimika hancur karena kepala Dispendasbud yang tidak berkualitas," ujarnya. (*)
"Kalau boleh Pak Bupati segera evaluasi Kadispendasbud mengingat hingga saat ini masih ada SD di pedalaman yang belum aktif atau tidak ada proses belajar mengajar sejak awal semester," kata Yohanis, di Timika, Selasa.
Yohanis mengatakan bahwa tidak aktifnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah di pedalaman seperti di distrik Agimuga lantaran hingga saat ini guru belum ada di tempat tugas akibat masih melakukan mogok mengajar.
"Kita semua tahu bahwa guru-guru yang ada di pedalaman kebanyakan guru honor dan hingga saat ini mereka mogok lantaran insentif selama satu semester belum dibayarkan oleh Dispendasbud Mimika, padahal mereka sudah yang setia mengajar," ujarnya.
Sementara itu, guru-guru pegawai negeri yang juga bertugas di sekolah-sekolah bersangkutan di pedalaman juga tak kunjung pergi ke tempat tugas sehingga aktifitas belajar mengajar lumpuh total.
"Ini juga catatan kepada Kepala Dispendasbud untuk bisa mengambil sikap tegas kepada guru-guru pegawai negeri yang tidak setia mengajar. Mereka yang setiap bulan mendapat tunjangan hingga pada insentif yang seharusnya diberikan kepada guru yang setia mengajar di kampung juga mereka terima tapi malas ke tempat tugas," kata Yohanis.
Selain itu, menurut Yohanis, pihak Dispendasbud terkesan bersikap acuh tak acuh bahkan terkesan diam dan membiarkan masalah ini berlarut-larut.
Hal tersebut menurutnya, sangat merugikan anak-anak Mimika khususnya anak-anak asli suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli di Mimika untuk mendapat pendidikan yang layak.
"Ini pelanggaran hak asasi manusia untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Jangan sampai dana yang besar dikucurkan untuk pendidikan di Mimika tetapi malah anak-anak kita sendiri yang jadi korban," ujarnya.
Persoalan pendidikan di Mimika khususnya akhir-akhir ini yang berkaitan dengan mogok mengajar guru honor di Mimika menjadi sorotan hampir seluruh elemen masyarkat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pada Sekretaris Daerah sendiri sebagai pembina ASN di lingkungan Pemkab Mimika.
Yohanis menilai kinerja Kadispendasbud Mimika dalam mengembangkan pendidikan di Mimika sangat buruk.
Ia lantas mengusulkan agar Bupati Mimika sebagai anak asli Mimika untuk segera mengambil langkah konkrit menyelamatkan pendidikan di Mimika khususnya di tingkat dasar.
"Bila perlu dicopot saja, jangan jadi virus untuk pendidikan di Mimika. Kalau tidak mampu ya mundur saja jangan sampai pendidikan di Mimika hancur karena kepala Dispendasbud yang tidak berkualitas," ujarnya. (*)