Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun perencanaan anggaran responsif gender, yang diawali dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM Annie Rumbiak, di Jayapura, Selasa, mengatakan penguatan SDM itu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender.
"Salah satu wujud pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah adanya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, di mana keduanya saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam pelaksanaan pembangunan," katanya.
Menurut Annie, percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif sesuai surat edaran bersama dalam beberapa tahapan sudah dilakukan, namun masih terhambat.
"Hambatan tersebut diantaranya masih rendahnya pemahaman serta komitmen OPD dalam mengaplikasikan perencanaan penganggaran yang responsif gender di dalam siklus perencanaan," ujarnya.
Untuk itu, harus ada pemahaman tentang regulasi yang berfokus pada pengarusutamaan gender berupa sosialisasi serta melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan membangun koordinasi untuk mengoptimalkan perencanaan, penganggaran responsif dengan data terpilah.
"Selain itu juga harus melakukan pendataan terpilah gender pada OPD dengan pembagian tugas yang jelas serta membangun koordinasi dengan instansi terkait untuk memvalidasi data khususnya dukungan data gender," katanya lagi.
Dia menambahkan, terkadang perubahan nomenklatur dan struktur organisasi berdampak juga pada pelaksanaan pengarusutamaan gender sehingga menghambat perencanaan penganggaran yang responsif. (*)
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM Annie Rumbiak, di Jayapura, Selasa, mengatakan penguatan SDM itu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender.
"Salah satu wujud pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah adanya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, di mana keduanya saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam pelaksanaan pembangunan," katanya.
Menurut Annie, percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif sesuai surat edaran bersama dalam beberapa tahapan sudah dilakukan, namun masih terhambat.
"Hambatan tersebut diantaranya masih rendahnya pemahaman serta komitmen OPD dalam mengaplikasikan perencanaan penganggaran yang responsif gender di dalam siklus perencanaan," ujarnya.
Untuk itu, harus ada pemahaman tentang regulasi yang berfokus pada pengarusutamaan gender berupa sosialisasi serta melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan membangun koordinasi untuk mengoptimalkan perencanaan, penganggaran responsif dengan data terpilah.
"Selain itu juga harus melakukan pendataan terpilah gender pada OPD dengan pembagian tugas yang jelas serta membangun koordinasi dengan instansi terkait untuk memvalidasi data khususnya dukungan data gender," katanya lagi.
Dia menambahkan, terkadang perubahan nomenklatur dan struktur organisasi berdampak juga pada pelaksanaan pengarusutamaan gender sehingga menghambat perencanaan penganggaran yang responsif. (*)