Jayapura (Antara Papua) - Dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Papua periode 2018-2022 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp850 miliar.
Gubernur Papua Lukas Enembe usai acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU provinsi, Bawaslu dan Polda Papua di Gedung Sasana Krida Jalan Soasiu, Kota Jayapura, Rabu, mengatakan dana sebesar itu telah dirasionalisasikan.
"Sebelumnya kan permintaan atau ajuan dari KPU Papua itu sebesar Rp1,3 trilian lebih, tapi setelah dibahas dan dirasionalisasikan ada beberapa item yang dikurangi," katanya.
Hal itu, kata Lukas Enembe juga telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan KPU sebelum jumlah sebesar itu ditetapkan.
"Ini semua melalui bahasan yang cukup panjang, kami sudah konsultasikan ke Depdagri, Depkeu, KPK dan KPU sebelum jumlah ini disepakati. Dana hibah ini harus diserahkan karena ini sudah batas terakhir tanggal 27 September," katanya.
Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengemukakan item-item yang dikurangi diantaranya soal pendanaan alat peraga kampanye (APK) yang diusulkan oleh KPU Papua, dimana diprediksikan akan ada lima calon gubernur dan wakil gubernur.
"Kalau menyangkut honor para penyelenggara, hal itu tidak dipotong tapi lainnya seperti APK itu yang dirasionalkan," katanya.
Terkait ketidakhadiran Ketua KPU Papua Adam Arisoy, Gubernur Lukas Enembe yang baru kembali dari Jakarta itu mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan.
"Tadi beliau (Adam Arisoy) sudah kontak saya dan jelaskan bahwa dana yang diajukan oleh KPU itu akibat dari pemekaran di daerah-daerah, karena semakin banyak pemekaran maka biaya besar," katanya.
Sementara alokasi dana untuk Bawaslu dan Polda Papua, kata Lukas masing-masing menerima Rp250 miliar dan 230 miliar guna mendukung pelaksanaan Pilkada guernur Papua pada 2018.
Pada acara penandantanganan NPHD tersebut nampak hadir Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dan Ketua Bawaslu Papua Pegi Wattimena.
Tampak hadir para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua, diantaranya Bupati Yahukimo Abock Busup, Bupati Pegunungan Bintang Constan Otemka, Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa, Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, dan Sekda Kota Jayapura RD Siahaya. (*)
Gubernur Papua Lukas Enembe usai acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU provinsi, Bawaslu dan Polda Papua di Gedung Sasana Krida Jalan Soasiu, Kota Jayapura, Rabu, mengatakan dana sebesar itu telah dirasionalisasikan.
"Sebelumnya kan permintaan atau ajuan dari KPU Papua itu sebesar Rp1,3 trilian lebih, tapi setelah dibahas dan dirasionalisasikan ada beberapa item yang dikurangi," katanya.
Hal itu, kata Lukas Enembe juga telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan KPU sebelum jumlah sebesar itu ditetapkan.
"Ini semua melalui bahasan yang cukup panjang, kami sudah konsultasikan ke Depdagri, Depkeu, KPK dan KPU sebelum jumlah ini disepakati. Dana hibah ini harus diserahkan karena ini sudah batas terakhir tanggal 27 September," katanya.
Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengemukakan item-item yang dikurangi diantaranya soal pendanaan alat peraga kampanye (APK) yang diusulkan oleh KPU Papua, dimana diprediksikan akan ada lima calon gubernur dan wakil gubernur.
"Kalau menyangkut honor para penyelenggara, hal itu tidak dipotong tapi lainnya seperti APK itu yang dirasionalkan," katanya.
Terkait ketidakhadiran Ketua KPU Papua Adam Arisoy, Gubernur Lukas Enembe yang baru kembali dari Jakarta itu mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan.
"Tadi beliau (Adam Arisoy) sudah kontak saya dan jelaskan bahwa dana yang diajukan oleh KPU itu akibat dari pemekaran di daerah-daerah, karena semakin banyak pemekaran maka biaya besar," katanya.
Sementara alokasi dana untuk Bawaslu dan Polda Papua, kata Lukas masing-masing menerima Rp250 miliar dan 230 miliar guna mendukung pelaksanaan Pilkada guernur Papua pada 2018.
Pada acara penandantanganan NPHD tersebut nampak hadir Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dan Ketua Bawaslu Papua Pegi Wattimena.
Tampak hadir para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua, diantaranya Bupati Yahukimo Abock Busup, Bupati Pegunungan Bintang Constan Otemka, Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa, Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, dan Sekda Kota Jayapura RD Siahaya. (*)