Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua meminta Komisi Pemilihan Umum setempat untuk memaksimalkan penggunaan anggaran pilkada gubernur 2018 yang telah disepakati belum lama ini melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, mengatakan setelah melalui proses yang panjang maka NPHD akhirnya ditandatangani KPU bersama pemerintah dengan anggaran Rp850 miliar dari Rp1,031 triliun yang diusulkan.
"Bahkan sebelumnya kami sudah menandatangani dengan Bawaslu sebesar Rp250 miliar dan pihak keamanan sebesar Rp230 milliar," katanya.
Untuk itu, dengan anggaran yang sudah ada, pihaknya mengharapkan KPU dapat memaksimalkan dengan baik, tentunya poin yang sudah disepakati bisa dilaksanakan.
"Terkait penambahan anggaran ke depan, kami akan melihat lagi setelah tahapan pilkada berjalan dengan baik," ujarnya.
Senada dengan Heri Dosinaen, Komisioner KPU Provinsi Papua Bidang Keuangan dan Logistik Izak Hikoyabi mengatakan usai penandatanganan NPHD Pilkada Gubernur Papua 2018, pihaknya berencana membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang rencananya digelar pada 12 Oktober 2017.
"Selain melakukan pembentukan PPD dan PPS, KPU Papua juga tengah melakukan tahapan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan, yang proses tahapannya sementara sedang berjalan," katanya.
Namun hingga kini belum ada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan yang memasukkan dokumen pendukung. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, mengatakan setelah melalui proses yang panjang maka NPHD akhirnya ditandatangani KPU bersama pemerintah dengan anggaran Rp850 miliar dari Rp1,031 triliun yang diusulkan.
"Bahkan sebelumnya kami sudah menandatangani dengan Bawaslu sebesar Rp250 miliar dan pihak keamanan sebesar Rp230 milliar," katanya.
Untuk itu, dengan anggaran yang sudah ada, pihaknya mengharapkan KPU dapat memaksimalkan dengan baik, tentunya poin yang sudah disepakati bisa dilaksanakan.
"Terkait penambahan anggaran ke depan, kami akan melihat lagi setelah tahapan pilkada berjalan dengan baik," ujarnya.
Senada dengan Heri Dosinaen, Komisioner KPU Provinsi Papua Bidang Keuangan dan Logistik Izak Hikoyabi mengatakan usai penandatanganan NPHD Pilkada Gubernur Papua 2018, pihaknya berencana membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang rencananya digelar pada 12 Oktober 2017.
"Selain melakukan pembentukan PPD dan PPS, KPU Papua juga tengah melakukan tahapan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan, yang proses tahapannya sementara sedang berjalan," katanya.
Namun hingga kini belum ada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan yang memasukkan dokumen pendukung. (*)