Biak (Antara Papua) - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan II 2017 mencapai 4,91 persen dan diperkirakan mencapai 4,3-4,7 persen hingga akhir tahun.
"Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi Papua hingga akhir tahun berkisar 4,3 hingga 4,7 persen jika didorong dengan perbaikan kinerja sektor pertambangan," kata Manager Asesment Ekonomi Keuangan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jayapura Arya Jodilistyo di Biak.
Arya menyebutkan jika sampai akhir tahun 2017 sektor pertambangan tidak kunjung membaik atau beroperasi dengan baik maka ada potensi pertumbuhan ekonomi Papua di bawah empat persen.
Arya mengatakan kebijakan pemerintah yang telah menyetujui kontrak karya izin pertambangan terbesar di Negara, Freeport Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi regional Papua pada tahun 2017 dan 2018.
Dari sisi tekanan harga, menurut Arya, inflasi pada triwulan IV diperkirakan berada pada kisaran 4,3 persen sampai 4,7 persen dengan kecenderungan bias atas.
Tekanan inflasi volatile food dan administrasi price, lanjut Arya, berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi pada akhir tahun 2017 seiring peningkatan permintaan masyarakat dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2018.
"Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan inflasi untuk keseluruhan tahun 2017 berpotensi lebih tinggi dari 2016 dan berada di kisaran 4,3 persen hingga 4,7 persen," ujarnya.
Berdasarkan kajian ekonomi Papua serta memperhatikan isu terkini di tingkat regional maupun nasional, lanjut Arya, maka diperlukan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Papua di antaranya mengoptimalkan kinerja sektor ekonomi untuk mengurangi keterganungan Papua terhadap sektor pertambangan.
Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua bersama instansi terkait, menurut Arya, perlu pengembangan sektor riil melalui regulasi yang efisien, kompetitif serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi Papua berkualitas dengan mendorong peningkatan investasi daerah," ujarnya.
Aspek penyebab inflasi di Papua disebabkan sisi supply seperti masalah distribusi antarwilayah, sehingga menurut Arya, tata niaga serta pengaruh cuaca harus disikapi bersama dengan meningkatkan koordinasi lintas instansi dan antarwilayah dengan daerah pemasok komoditas melalui realisasi kerja sama antardaerah.
"Lami juga mengimbau kabupaten/kota juga segera membentuk tim pengendali inflasi daeah (TPID) mengingat secara riil upaya pengendalian inflasi menjadi terkendali," harap Arya.
Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua berlangsung sehari di Hotel Asaa Biak Kota melibatkan berbagai organsiasi satuan perangkat daerah, perbankan serta pelaku usaha kecil menengah. (*)
"Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi Papua hingga akhir tahun berkisar 4,3 hingga 4,7 persen jika didorong dengan perbaikan kinerja sektor pertambangan," kata Manager Asesment Ekonomi Keuangan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jayapura Arya Jodilistyo di Biak.
Arya menyebutkan jika sampai akhir tahun 2017 sektor pertambangan tidak kunjung membaik atau beroperasi dengan baik maka ada potensi pertumbuhan ekonomi Papua di bawah empat persen.
Arya mengatakan kebijakan pemerintah yang telah menyetujui kontrak karya izin pertambangan terbesar di Negara, Freeport Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi regional Papua pada tahun 2017 dan 2018.
Dari sisi tekanan harga, menurut Arya, inflasi pada triwulan IV diperkirakan berada pada kisaran 4,3 persen sampai 4,7 persen dengan kecenderungan bias atas.
Tekanan inflasi volatile food dan administrasi price, lanjut Arya, berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi pada akhir tahun 2017 seiring peningkatan permintaan masyarakat dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2018.
"Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan inflasi untuk keseluruhan tahun 2017 berpotensi lebih tinggi dari 2016 dan berada di kisaran 4,3 persen hingga 4,7 persen," ujarnya.
Berdasarkan kajian ekonomi Papua serta memperhatikan isu terkini di tingkat regional maupun nasional, lanjut Arya, maka diperlukan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Papua di antaranya mengoptimalkan kinerja sektor ekonomi untuk mengurangi keterganungan Papua terhadap sektor pertambangan.
Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua bersama instansi terkait, menurut Arya, perlu pengembangan sektor riil melalui regulasi yang efisien, kompetitif serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi Papua berkualitas dengan mendorong peningkatan investasi daerah," ujarnya.
Aspek penyebab inflasi di Papua disebabkan sisi supply seperti masalah distribusi antarwilayah, sehingga menurut Arya, tata niaga serta pengaruh cuaca harus disikapi bersama dengan meningkatkan koordinasi lintas instansi dan antarwilayah dengan daerah pemasok komoditas melalui realisasi kerja sama antardaerah.
"Lami juga mengimbau kabupaten/kota juga segera membentuk tim pengendali inflasi daeah (TPID) mengingat secara riil upaya pengendalian inflasi menjadi terkendali," harap Arya.
Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua berlangsung sehari di Hotel Asaa Biak Kota melibatkan berbagai organsiasi satuan perangkat daerah, perbankan serta pelaku usaha kecil menengah. (*)