Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta warga pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) terutama orang asli Papua yang kurang mampu untuk memanfaatkan empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi Papua.
Kepala Bidang Respons Emergensi UP2KP Darwin Rumbiak, di Jayapura, Selasa, mengatakan salah satu hasil kesepakatan dalam pertemuan koordinasi sejumlah pimpinan institusi kesehatan, di Jayapura, Senin (16/10), adalah meminta agar orang asli Papua yang mengantongi KPS dapat memanfaatkan RS mitra pemerintah.
Institusi kesehatan yang dimaksud yakni Dinas Kesehatan Provinsi Papua, UP2KP, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta empat rumah sakit mitra pemerintah.
"Pengelola kesehatan berharap orang Papua yang mengantongi KPS tidak mesti semuanya harus ke Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan RSUD Jayapura saja, boleh datang dan berobat pada empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemprov Papua," ujarnya.
Empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemprov Papua untuk melayani pasien pengguna KPS adalah RS Dian Harapan, RS Bhayangkara, RS Marthen Indey, dan RS Angkatan Laut.
"Rumah sakit yang bermitra dengan Pemprov Papua ini meminta kepada RSUD Abepura, RSUD Youwari, dan RSUD Jayapura jika ada pasien yang dirujuk ke RSUD Jayapura dan RSUD Abepura namun ruangan penuh maka bisa dirujuk ke RS tersebut," ujar dia.
Dia menambahkan, institusi pengelola kesehatan juga bersepakat bahwa tidak harus pasien dirujuk ke RSUD Jayupura untuk menjalani pengobatan lebih lanjut, namun pasien bisa dirujuk ke rumah sakit mitra.
Dia menuturkan RS mitra dan pemerintah juga mengaku siap menerima pasien Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang dirujuk dari dua poliklinik yaknik Klinik Walihole milik Gereja Kristen Injili (GKI) dan Klinik Kristamin milik Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua.
Ia menambahkan, instusi pengelola kesehatan yang mengelola KPS menyambut baik adanya kartu sehat yang diterapkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe ini.
"Intinya pengelola KPS menyambut baik adanya kartu sehat ini, karena sangat membantu dalam menopang pelayanan kesehatan khususnya bagi orang asli Papua yang kurang mampu," ujarnya pula.
Pengelola kertu sehat itu juga mengaku hingga kini tak ada kendala dan masalah yang dihadapi dalam penerapan KPS.
Sebelumnya, pengelola institusi kesehatan di Provinsi Papua bersepakat untuk selalu memudahkan pelayanan kesehatan namun harus tetap berpatokan pada aturan yang berlaku.
Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai menegaskan kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan koordinasi sejumlah pimpinan institusi kesehatan, di Jayapura, Senin (16/10). (*)
Kepala Bidang Respons Emergensi UP2KP Darwin Rumbiak, di Jayapura, Selasa, mengatakan salah satu hasil kesepakatan dalam pertemuan koordinasi sejumlah pimpinan institusi kesehatan, di Jayapura, Senin (16/10), adalah meminta agar orang asli Papua yang mengantongi KPS dapat memanfaatkan RS mitra pemerintah.
Institusi kesehatan yang dimaksud yakni Dinas Kesehatan Provinsi Papua, UP2KP, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta empat rumah sakit mitra pemerintah.
"Pengelola kesehatan berharap orang Papua yang mengantongi KPS tidak mesti semuanya harus ke Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan RSUD Jayapura saja, boleh datang dan berobat pada empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemprov Papua," ujarnya.
Empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemprov Papua untuk melayani pasien pengguna KPS adalah RS Dian Harapan, RS Bhayangkara, RS Marthen Indey, dan RS Angkatan Laut.
"Rumah sakit yang bermitra dengan Pemprov Papua ini meminta kepada RSUD Abepura, RSUD Youwari, dan RSUD Jayapura jika ada pasien yang dirujuk ke RSUD Jayapura dan RSUD Abepura namun ruangan penuh maka bisa dirujuk ke RS tersebut," ujar dia.
Dia menambahkan, institusi pengelola kesehatan juga bersepakat bahwa tidak harus pasien dirujuk ke RSUD Jayupura untuk menjalani pengobatan lebih lanjut, namun pasien bisa dirujuk ke rumah sakit mitra.
Dia menuturkan RS mitra dan pemerintah juga mengaku siap menerima pasien Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang dirujuk dari dua poliklinik yaknik Klinik Walihole milik Gereja Kristen Injili (GKI) dan Klinik Kristamin milik Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua.
Ia menambahkan, instusi pengelola kesehatan yang mengelola KPS menyambut baik adanya kartu sehat yang diterapkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe ini.
"Intinya pengelola KPS menyambut baik adanya kartu sehat ini, karena sangat membantu dalam menopang pelayanan kesehatan khususnya bagi orang asli Papua yang kurang mampu," ujarnya pula.
Pengelola kertu sehat itu juga mengaku hingga kini tak ada kendala dan masalah yang dihadapi dalam penerapan KPS.
Sebelumnya, pengelola institusi kesehatan di Provinsi Papua bersepakat untuk selalu memudahkan pelayanan kesehatan namun harus tetap berpatokan pada aturan yang berlaku.
Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai menegaskan kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan koordinasi sejumlah pimpinan institusi kesehatan, di Jayapura, Senin (16/10). (*)