Jayapura (Antara Papua) - Polisi Militer matra darat, laut dan udara menggelar razia gabungan di halaman PTC Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis.
Komandan Satuan Pelaksana Ketertiban (Dansatlaktib) Pom Kodam XVII/Cenderawasih Kapten Cpm Siswanto mengatakan razia gabungan itu merupakan Operasi Gaktib Polisi Militer dengan sandi Waspada Wira Panah 2017, yang digelar untuk meningkatkan disiplin dan ketaatan hukum prajurit dan PNS TNI.
"Agar mereka mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas, sekaligus juga untuk menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum berlalu lintas oleh prajurit dan sipil TNI," katanya.
Ia mengatakan akan menindak tegas jika ada prajurit atau PNS TNI yang menggunakan kendaraan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang tidak lengkap.
"Setiap prajurit dan PNS TNI yang menggunakan kendaraan harus membawa surat-surat kendaraan bermotornya, apabila ada yang melanggar akan dikenakan tilang dan harus mengikuti sidang militer," katanya.
Melalui razia gabungan itu, kata dia, juga untuk memberitahu kepada masyarakat atau warga sipil bahwa aparat negara khususnya TNI bukan berarti bisa semena-mena dalam berlalu lintas di jalan raya.
"Justru apabila ada yang melanggar dan tidak sesuai ketentuan hukuman yang diterima akan lebih berat. Bagi oknum yang melanggar tetap akan kena sanksi," kata Siswanto. (*)
Komandan Satuan Pelaksana Ketertiban (Dansatlaktib) Pom Kodam XVII/Cenderawasih Kapten Cpm Siswanto mengatakan razia gabungan itu merupakan Operasi Gaktib Polisi Militer dengan sandi Waspada Wira Panah 2017, yang digelar untuk meningkatkan disiplin dan ketaatan hukum prajurit dan PNS TNI.
"Agar mereka mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas, sekaligus juga untuk menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum berlalu lintas oleh prajurit dan sipil TNI," katanya.
Ia mengatakan akan menindak tegas jika ada prajurit atau PNS TNI yang menggunakan kendaraan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang tidak lengkap.
"Setiap prajurit dan PNS TNI yang menggunakan kendaraan harus membawa surat-surat kendaraan bermotornya, apabila ada yang melanggar akan dikenakan tilang dan harus mengikuti sidang militer," katanya.
Melalui razia gabungan itu, kata dia, juga untuk memberitahu kepada masyarakat atau warga sipil bahwa aparat negara khususnya TNI bukan berarti bisa semena-mena dalam berlalu lintas di jalan raya.
"Justru apabila ada yang melanggar dan tidak sesuai ketentuan hukuman yang diterima akan lebih berat. Bagi oknum yang melanggar tetap akan kena sanksi," kata Siswanto. (*)