Timika (Antara Papua) - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menyatakan kekecewaannya lantaran Pemkab Mimika kurang siap untuk mengurus ratusan pengungsi asal Kampung Banti, Distrik Tembagapura yang rencananya akan dievakuasi ke Timika, Senin siang ini.
Saat meninjau Posko pengungsi di Gedung Eme Neme Yauware, Senin, Pangdam Cenderawasih yang didampingi Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan Pemkab dan DPRD Mimika kurang berperan selama proses evakuasi ratusan warga yang terisolasi di Banti Kimbeli, Tembagapura.
"Yang kami urus ini adalah bapak-bapak punya masyarakat. Jangan semuanya diserahkan kepada TNI dan Polri, lalu mana peran Pemda. Selama tiga minggu masalah ini, tidak ada Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang datang ke Tembagapura," kritik Pangdam kepada sejumlah pejabat Pemkab Mimika.
Saat rombongan Pangdam dan Kapolda tiba di halaman Gedung Eme Neme Yauware yang menjadi Posko pengungsi Tembagapura, belum ada satupun pejabat Pemkab Mimika hadir di lokasi itu.
Pintu Gedung Eme Neme Yauware masih terkunci rapat. Sementara di halaman gedung tersebut, hanya terdapat beberapa tenda bantuan Kementerian Sosial, tanpa dilengkapi dengan tempat tidur, dan fasilitas penunjang lainnya.
Setelah beberapa saat rombongan Pangdam dan Kapolda Papua berada di halaman Gedung Eme Neme Yauware, barulah satu persatu pejabat Pemkab Mimika hadir di lokasi itu.
"Sudah dengar akan ada masyarakat yang akan diturunkan dari Tembagapura dan kami sudah menginformasikan hal itu, tapi kesiapannya tidak maksimal. Itu yang saya sesalkan. Saya datang ke sini (Posko pengungsian di Gedung Eme Neme Yauware), loh tidak ada apa-apa yang dilakukan," ujar Pangdam.
Jenderal bintang dua itu menegaskan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkab Mimika untuk mengurus pengungsi Tembagapura.
"Air bersih, MCK dan terutama yang paling penting bahan makanan dan pelayanan kesehatan itu yang harus diprioritaskan. Saya minta Pemda Mimika memanusiakan masyarakatnya. Jangan seolah-olah semuanya diserahkan penuh kepada TNI dan Polri. Kalau ada gangguan keamanan dan ketertiban, kami yang masuk. Tapi untuk urusan lainnya yaitu masalah penghidupan masyarakat, itu peran Pemda," ujar Pangdam.
Dalam kesempatan yang sama Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar meminta Pemkab Mimika lebih aktif berperan dalam mengurus warga pengungsi dari Banti.
"Kami datang untuk mendorong kesiapan Pemda, makanya kami datang mengecek langsung kesiapan mereka sudah sejauhmana. Ternyata saat kami datang pintu masih ditutup. Belum ada tanda-tanda persiapan sama sekali," jelas Kapolda.
Kapolda menganjurkan agar di Gedung Eme Neme Yauware yang menjadi Posko pengungsi Tembagapura itu disediakan fasilitas yang memadai agar warga bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman seperti tempat tidur, air bersih, MCK dan lainnya.
Boy Rafli juga menganjurkan kepada Bupati dan Ketua DPRD Mimika agar segera bertolak menuju Banti, Kimbeli di Distrik Tembagapura untuk melihat langsung kondisi kehidupan warga yang selama lebih dari tiga pekan terisolasi akibat adanya Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB di wilayah itu.
"Masyarakat yang masih tinggal di Banti, Kimbeli dan lainnya itu juga harus diberikan perhatian yang sama. Makanya kami menyarankan agar Ketua DPRD dan pejabat Pemda Mimika segera ke sana melihat langsung kondisi riil masyarakat dan mempersiapkan sarana emergency yang diperlukan untuk mendukung agar masyarakat kembali survive," jelas Kapolda Papua.
Sebanyak lebih dari 500 warga asli Papua yang bermukim di Kampung Banti, Distrik Tembagapura meminta dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak mereka dan juga bahan makanan.
Rencananya, seratusan pengungsi asal Kampung Banti itu akan diberangkatkan dari Tembagapura menuju Timika pada Senin petang menggunakan 12 bus karyawan PT Freeport Indonesia. (*)
Saat meninjau Posko pengungsi di Gedung Eme Neme Yauware, Senin, Pangdam Cenderawasih yang didampingi Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan Pemkab dan DPRD Mimika kurang berperan selama proses evakuasi ratusan warga yang terisolasi di Banti Kimbeli, Tembagapura.
"Yang kami urus ini adalah bapak-bapak punya masyarakat. Jangan semuanya diserahkan kepada TNI dan Polri, lalu mana peran Pemda. Selama tiga minggu masalah ini, tidak ada Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang datang ke Tembagapura," kritik Pangdam kepada sejumlah pejabat Pemkab Mimika.
Saat rombongan Pangdam dan Kapolda tiba di halaman Gedung Eme Neme Yauware yang menjadi Posko pengungsi Tembagapura, belum ada satupun pejabat Pemkab Mimika hadir di lokasi itu.
Pintu Gedung Eme Neme Yauware masih terkunci rapat. Sementara di halaman gedung tersebut, hanya terdapat beberapa tenda bantuan Kementerian Sosial, tanpa dilengkapi dengan tempat tidur, dan fasilitas penunjang lainnya.
Setelah beberapa saat rombongan Pangdam dan Kapolda Papua berada di halaman Gedung Eme Neme Yauware, barulah satu persatu pejabat Pemkab Mimika hadir di lokasi itu.
"Sudah dengar akan ada masyarakat yang akan diturunkan dari Tembagapura dan kami sudah menginformasikan hal itu, tapi kesiapannya tidak maksimal. Itu yang saya sesalkan. Saya datang ke sini (Posko pengungsian di Gedung Eme Neme Yauware), loh tidak ada apa-apa yang dilakukan," ujar Pangdam.
Jenderal bintang dua itu menegaskan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkab Mimika untuk mengurus pengungsi Tembagapura.
"Air bersih, MCK dan terutama yang paling penting bahan makanan dan pelayanan kesehatan itu yang harus diprioritaskan. Saya minta Pemda Mimika memanusiakan masyarakatnya. Jangan seolah-olah semuanya diserahkan penuh kepada TNI dan Polri. Kalau ada gangguan keamanan dan ketertiban, kami yang masuk. Tapi untuk urusan lainnya yaitu masalah penghidupan masyarakat, itu peran Pemda," ujar Pangdam.
Dalam kesempatan yang sama Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar meminta Pemkab Mimika lebih aktif berperan dalam mengurus warga pengungsi dari Banti.
"Kami datang untuk mendorong kesiapan Pemda, makanya kami datang mengecek langsung kesiapan mereka sudah sejauhmana. Ternyata saat kami datang pintu masih ditutup. Belum ada tanda-tanda persiapan sama sekali," jelas Kapolda.
Kapolda menganjurkan agar di Gedung Eme Neme Yauware yang menjadi Posko pengungsi Tembagapura itu disediakan fasilitas yang memadai agar warga bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman seperti tempat tidur, air bersih, MCK dan lainnya.
Boy Rafli juga menganjurkan kepada Bupati dan Ketua DPRD Mimika agar segera bertolak menuju Banti, Kimbeli di Distrik Tembagapura untuk melihat langsung kondisi kehidupan warga yang selama lebih dari tiga pekan terisolasi akibat adanya Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB di wilayah itu.
"Masyarakat yang masih tinggal di Banti, Kimbeli dan lainnya itu juga harus diberikan perhatian yang sama. Makanya kami menyarankan agar Ketua DPRD dan pejabat Pemda Mimika segera ke sana melihat langsung kondisi riil masyarakat dan mempersiapkan sarana emergency yang diperlukan untuk mendukung agar masyarakat kembali survive," jelas Kapolda Papua.
Sebanyak lebih dari 500 warga asli Papua yang bermukim di Kampung Banti, Distrik Tembagapura meminta dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak mereka dan juga bahan makanan.
Rencananya, seratusan pengungsi asal Kampung Banti itu akan diberangkatkan dari Tembagapura menuju Timika pada Senin petang menggunakan 12 bus karyawan PT Freeport Indonesia. (*)